Komisi II Dukung Presiden Prabowo Tarik Aset Negara dari Swasta
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
- visibility 134
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menarik aset miliki negara yang dikuasai swasta. Namun, harus dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap semua aset negara yang sekarang dikuasai swasta.
“Kami apresiasi dan mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan menarik aset negara yang dikuasai swasta. Tidak boleh ada aset negara yang diklaim milik swasta,” papar Toha, Jumat (2/5/2025).
Menurut dia, butuh ketegasan dan langkah serius untuk mengambilalih aset negara yang selama ini dikuasai. Jika tidak ada keberanian dan ketegasan dari negara, maka aset itu akan terus dikuasai dan dikelola oleh swasta.
Toha mengatakan, cukup banyak aset negara yang dikuasai swasta. Ada aset negara yang produktif. Yaitu aset negara yang dikelola swasta, tapi menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara.
Namun, kata Toha, ada aset negara yang dikuasai swasta, tapi pihak swasta tidak menyerahkan PNBP kepada negara secara jujur. Mereka secara diam-diam mengambil keuntungan besar dari aset itu tanpa memberikan hasilnya kepada negara.
“Tentu pemerintah mengetahui persoalan itu. Aset mana saja yang produktif menghasilkan pendapatan untuk negara dan mana aset yang tidak produktif,” beber legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu.
Toha menyatakan, ada juga aset negara yang awalnya hak guna bangunan (HGB) dikuasai swasta. Tapi setelah masa hak guna bangunannya selesai, pihak swasta tidak mau melepas aset tersebut. Akhirnya pemerintah menempuh jalur hukum.
“Tentu, masalah itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan secara hukum. Negara harus tegas dalam menarik aset yang dikuasai swasta,” beber mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu.
Toha pun mendesak pemerintah untuk melakukan pendataan secara cepat terhadap aset negara. Khususnya, aset negara yang dikuasai swasta. Dengan pendataan itu akan diketahui secara jelas mana aset negara yang masih bermasalah dengan swasta.
“Jadi pemerintah bekerja berdasarkan data. Bukan asal menarik aset dari swasta. Pemerintah harus gerak cepat lakukan pendataan,” ujarnya.
Menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, nilai aset negara mencapai Rp10.467,53 triliun pada 2019. Jumahnya naik Rp4.142,25 triliun atau 65,48 persen dari Rp6.325,28 triliun pada 2018.
Sebelumnya, Prabowo Subianto memberikan sinyal akan menarik aset negara yang dikuasai swasta saat menyampaikan pidato pada perayaan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025). Bahkan, Prabowo sudah menanyakan kepada hakim agung terkait persoalan aset negara yang dikuasai swasta. (*)
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar