Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Tiga Polisi Tewas Ditembak saat Gerebek Sabung Ayam, Komisi III: Tindak Tegas Pelaku

Tiga Polisi Tewas Ditembak saat Gerebek Sabung Ayam, Komisi III: Tindak Tegas Pelaku

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
  • visibility 163
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mendesak Polri dan TNI untuk menangkap para pelaku penembakan tiga polisi hingga tewas di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Para pelaku yang diduga melibatkan oknum TNI itu harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman berat.

Abdullah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya tiga anggota Polsek Negara Batin yang meninggal dunia dalam peristiwa penggerebekan sabung ayam pada, Senin (17/3/2025) sore.

Tiga anggota polisi yang meninggal dunia itu adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta.

“Kami sangat prihatin dengan peristiwa itu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran,” terang Abdullah, Selasa (18/3/2025).

Dia juga mengapresiasi langkah cepat Korem 043 Garuda Hitam dan Polda Lampung yang melakukan investigasi gabungan terhadap kasus penembakan tersebut. Aparat memang harus bergerak cepat menangani kasus itu.

“Para pelaku harus segera ditangkap. Mereka telah berani menyerang dan membunuh aparat kepolisian,” tegasnya.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah VI itu mengatakan, para pelaku harus ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Mereka telah menghilangkan nyawa tiga anggota polisi yang sedang menjalankan tugasnya.

Jika memang ada oknum tentara yang terlibat dalam kasus itu, maka TNI harus menindak tegas anggotanya. Tidak boleh ada pihak yang menutup-nutupi kasus tersebut. TNI tidak boleh pandang bulu.

“Siapa pun dan apa pun jabatannya, jika anggota TNI yang terlibat, maka harus dihukum berat,” ungkap Abdullah.

Abdullah meminta agar oknum TNI yang terlibat penembakan harus dipecat dari keanggotaan TNI, kemudian diproses secara pidana. Tidak boleh ada oknum tentara yang menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas.

Dia menegaskan, TNI dan Polri juga harus mengusut penggunaan senjata dalam peristiwa itu. Sebab, penggunaan senjata tidak boleh sembarangan. Harus diselidiki apakah senjata yang digunakan adalah senjata resmi milik tentara atau senjata ilegal?

“Kita serahkan penanganan kasus ini ke Polri dan TNI. Semoga para pelaku segera ditangkap,” pungkas Abdullah.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Provinsi Maluku Utara mengungkap kekhawatiran serius terhadap masa depan otonomi daerah. Dalam rangka inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPD RI menyoroti prediksi penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta implikasi sejumlah undang-undang baru terhadap kewenangan pemerintah […]

  • Tok, Komisi VII Setujui Pagu Anggaran BAPETEN dan BIG TA 2025, Berapa Nominalnya?

    Tok, Komisi VII Setujui Pagu Anggaran BAPETEN dan BIG TA 2025, Berapa Nominalnya?

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Berdasarkan hasil penyesuaian Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, maka Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BAPETEN Tahun 2025 sebesar Rp156,72 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dony Maryadi Oekon. “Adapun rinciannya adalah sebagai berikut program dukungan manajemen pagu anggarannya Rp116,8 miliar, mendapat penambahan sebesar Rp5,25 miliar. Totalnya sebesar Rp122,05 […]

  • Akhirnya Penyuap Kabasarnas Menyerahkan Diri ke KPK, Berikut Nama-namanya:

    Akhirnya Penyuap Kabasarnas Menyerahkan Diri ke KPK, Berikut Nama-namanya:

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Jakarta_Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG) menyerahkan diri ke KPK. Mulsunadi merupakan salah satu tersangka yang diduga menyuap Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dalam kasus suap pengadaan proyek barang dan jasa di Basarnas. “Betul, informasi yang kami terima hari ini satu tersangka pihak swasta atas nama MG dalam perkara dugaan suap […]

  • Prabowo-Gibran Absen, Anies dan Ganjar Hadir di Sidang PHPU Pilpres di MK

    Prabowo-Gibran Absen, Anies dan Ganjar Hadir di Sidang PHPU Pilpres di MK

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Senin (22/4/2024) menggelar sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Kepada wartawan, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan kliennya dalam hal ini Prabowo dan Gibran tidak datang. Namun kata dia, tim Prabowo-Gibran optimistis MK memutus sengketa pilpres sesuai dengan keinginan mereka. Otto menegaskan kubu Prabowo-Gibran menghormati […]

  • Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

    Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MANTAN Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tampaknya kehilangan ruang untuk membangun pembelaan yang meyakinkan di hadapan publik. Berbagai manuver komunikasi yang dilakukan melalui tim kuasa hukumnya tidak berhasil menggeser perhatian dari substansi perkara yang sedang dihadapi. Kini publik kembali disuguhi argumentasi bahwa praperadilan merupakan hak tersangka dan bahwa terdapat dugaan kekeliruan prosedural dalam […]

  • Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan

    Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, […]

expand_less