Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan

Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
  • visibility 236
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM— Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata,” kata Wamenaker saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik Warta Kota Awards 2026, di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Afriansyah mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, serta mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks, setiap institusi dituntut untuk terus melakukan transformasi. Karena itu, inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola birokrasi, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Transformasi pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenaker juga mengapresiasi Warta Kota yang memberikan ruang apresiasi kepada berbagai institusi yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap penghargaan yang diberikan tidak dipandang sebagai akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin baik.

Selain itu, Wamenaker turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil.

“Melalui semangat tersebut, saya yakin kita mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Warta Kota Awards 2026 diselenggarakan oleh Warta Kota sebagai ajang pemberian apresiasi kepada kepala daerah serta pimpinan lembaga dan instansi yang dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif, serta menjalankan program-program yang berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut, Wamenaker turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penerima sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. [Biro Humas Kemnaker]**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Sebanyak delapan Fraksi di DPR RI menyampaikan permohonan maaf dan sepakat lakukan evaluasi tunjangan perumahan. Hal tersebut menyusul gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI merebak di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Adapun desakan tersebut kini mendapat respons serius dari parlemen. Delapan fraksi di DPR […]

  • Amin Rais Beserta Rombongan Geruduk KPK, Apa yang Terjadi?

    Amin Rais Beserta Rombongan Geruduk KPK, Apa yang Terjadi?

    • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Amien Rais dan Rizal Ramli mendatangi gedung KPK bersama sejumlah rombongan elemen masyarakat dan perwakilan mahasiswa hingga emak-emak. “Jadi hari ini tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa dan emak-emak. Tadi kita bahas perkembangan situasi termasuk ada Pak Amien, tokoh reformasi, Letjen Soeharto, jenderal […]

  • UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Dokumen Dapat Diakses Publik

    UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Dokumen Dapat Diakses Publik

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan dokumen ini merupakan hak dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mengetahui langsung […]

  • Sekjen Kemendagri Siapkan Tim untuk Evaluasi Penanganan Kenaikan Harga Cabai

    Sekjen Kemendagri Siapkan Tim untuk Evaluasi Penanganan Kenaikan Harga Cabai

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyiapkan tim untuk memantau perkembangan harga cabai di daerah sekaligus mengevaluasi penanganan kenaikan harga komoditas tersebut. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (Pemda), terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima bantuan dari pemerintah. Hal […]

  • Lestari Moerdijat : Pengesahan UU PRT Sebagai Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

    Lestari Moerdijat : Pengesahan UU PRT Sebagai Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 461
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang merupakan langkah konkret mewujudkan emansipasi bagi jutaan perempuan di Indonesia. Demikian penegasan Rere,demikian kata Anggota Komisi X DPR.RI,Dr. Lestari Moerdijat . Menurutnya nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan terus hidup hingga kini. Rerie,demikian ia disapa, menanggapi pengesahan RUU PPRT dalam […]

  • Tindak Lanjuti Perintah Presiden, Mendagri Tegaskan Dukungannya Terhadap Program Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan

    Tindak Lanjuti Perintah Presiden, Mendagri Tegaskan Dukungannya Terhadap Program Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Wamena,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Program tersebut merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menerima audiensi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beberapa waktu lalu. Atas dasar perintah tersebut, Menteri […]

expand_less