Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Jelang Lebaran,  Wakil Ketua Komisi V Sampaikan 7 Catatan Bagi yang Mudik

Jelang Lebaran,  Wakil Ketua Komisi V Sampaikan 7 Catatan Bagi yang Mudik

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
  • visibility 251
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda memberikan perhatian serius terhadap persiapan menyambut mudik lebaran 2025. Dia menyampaikan tujuh catatan agar mudik Idul Fitri tahun ini bisa berjalan aman dan nyaman, serta zero accident, bebas dari kecelakaan kendaraan.

“Sebagai anggota DPR RI, kami berada di posisi pengawasan. Kami akan mengawasi pelaksanaan mudik lebaran tahun ini,” terang Huda saat menjadi pembicara dalam diskusi rutin Fraksi PKB DPR RI dengan tema Mudik Nyaman di Tengah Efisiensi Anggaran, pada Kamis ( 6/3/2025).

Huda pun menyampaikan tujuh catatan terhadap persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran tahun ini.

Pertama, diprediksi sebanyak 146,48 juta orang akan melaksanakan prosesi mudik Idul Fitri 2025 nanti. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret 2025.

“Itu nyawa semua. Dan menjadi tanggung jawab Pak Kakorlantas Mabes Polri, supaya zero accident,” terang Huda.

Kedua, baru pertamakali mudik lebaran dilakukan di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran. Pemerintah dan semua stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan arus mudik tidak boleh lupa bahwa prioritas utama negara adalah keselamatan dan jaminan hidup aman bagi warga negara.

“Sehingga penekanan pada keamanan dan kenyamanan harus menjadi prioritas dan doktrin utama dalam penyelenggaraan Arus Mudik 2025,” bebernya.

Ketiga, pemerintah harus berpegang pada doktrin, yaitu kesalamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dengan tiga doktrin itu, potensi akan terjadi persoalan bisa diminimalisir. Karena mudik hanya setahun sekali, maka harus betul-betul terlaksana dengan nyaman. Tidak cukup hanya aman, dan selamat, tapi juga harus nyaman.

Keempat, Huda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah sejak jauh hari melakukan persiapan. Misalnya, soal penurunan harga tiket penerbangan. Pemerintah juga memberikan intensif 6 persen PPN dari harga tiket.

Kelima, kata Huda, terkait kesiapan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur relatif bisa ditangani dengan baik. Walaupun sekarang masih dalam perbaikan jalan, tapi dia memastikan semuanya akan berjalan lancar.

“Kami bisa pastikan secara umum dalam situasi ini, perbaikan sedang terus berjalan dan bisa segera dituntaskan,” urai Ketua DPW PKB Jawa Barat itu.

Keenam, Huda menyoroti manajemen transprotasi. Misalnya, tiket pesawat terjadi penurunan, tapi masih ada problem delay pesawat, dan penumpukan pesawat. Jadi, manajemen trasnportasi harus betul-betul prima dalam menyambut mudik lebaran.

“Ketujuh, adalah kemudahan akses informasi. Termasuk akses informasi ketika ada kecelakaan. Supaya mudik lebaran ini menjadi mudik bersama, dan tanggung jawab bersama. Ketika ada masalah bisa mudah diselesaikan,” tandas Huda.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) juga memberikan catatan terhadap persiapan mudik lebaran. Ketua MTI Tory Damantoro menyampaikan tiga masukan. Pertama, soal manajemen transportasi. Yaitu, manajemen pola pergerakan, pola transportasi, dan manajemen pola lalu lintas.

Tory juga menyarankan kepada PKB agar tidak ada kader atau konstituen PKB yang melakukan mudik menggunakan motor. Khususnya, mudik yang jarak tempuhnya lebih dari satu jam. Selama ini, banyak pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan.

MTI juga menyinggung terkait efisiensi anggaran negara. Jika dilakukan efisiensi, maka akan ada anggaran yang berkurang. Tentu itu akan menjadi ujian bagi pemerintah. Khususnya, ujian pada kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan.

“Ini ujian kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan. Ketika demand tinggi, akan kelihatan boroknya. Biasanya ada penambahan anggaran,” katanya. *

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Lakukan Penyegaran Tessa Mahardika Gantikan Endar Priantoro Jadi Plt Penyelidikan

    KPK Lakukan Penyegaran Tessa Mahardika Gantikan Endar Priantoro Jadi Plt Penyelidikan

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan rotasi jabatan atau penyegaran di Lembaga antirasuah. Penyegaran dalam Lembaga antirasuah tersebut, guna melaksanakan sebagaimana fungsi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui dalam waktu singkat sekitar sepuluh bulan dalam melaksanakan tugasnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan. Sebelumnya Direktur Penyelidikan diisi […]

  • Mantan Pejabat

    Mantan Direjen Pajak Divonis 14 Tahun Penjara, Kasus Gratifikasi

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsider 3 bulan penjara terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Keputusan ini diumumkan oleh Hakim Ketua Suparman Nyompa pada Senin di Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut Hakim Suparman, Rafael […]

  • UNP Siap Gunakan Gedungnya untuk Sekolah Rakyatp

    UNP Siap Gunakan Gedungnya untuk Sekolah Rakyatp

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    PADANG,MSINEWS.COM-Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan kesiapannya mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan fasilitas gedung dan lahan milik kampus untuk pelaksanaan program tersebut. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Rektor UNP, Krismadinata, mengatakan kesiapan UNP saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Rektorat […]

  • Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Djoko Poerwanto Masuk Daftar Capim KPK

    Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Djoko Poerwanto Masuk Daftar Capim KPK

    • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Djoko Poerwanto salah satu dari empat perwira tinggi Polri lainnya yang masuk sebagai calon pemimpin (campim) dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. “Polri memberikan beberapa nama, yang mana dalam hal ini yang tentunya melalui seleksi dan memenuhi syarat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen […]

  • Kontroversi Ucapan Zulhas

    Kontroversi Ucapan Zulhas Dituduh Melecehkan Agama, MUI Minta Klarifikasi

    • calendar_month Kamis, 21 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengungkapkan keprihatinannya terkait video ucapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, diduga melecehkan agama Islam. Muhyiddin, dalam pernyataan tertulis pada Rabu (20/12), mengatakan bahwa pernyataan Zulkifli Hasan dapat dikategorikan sebagai penistaan agama dan bagian dari upaya memperolok […]

  • Jokowi dan Ma’ruf Amin Bersikap Terbuka Terkait Pemilu 2024

    Jokowi dan Ma’ruf Amin Bersikap Terbuka Terkait Pemilu 2024

    • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menyuarakan pandangan mereka terkait peran presiden dalam kampanye pemilu 2024. Jokowi menyatakan, presiden berhak berpihak dan berkampanye, asalkan tanpa menggunakan fasilitas negara. “Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden boleh berkampanye, boleh memihak. Boleh,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Lanud Halim […]

expand_less