Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Hilirtrasi Nikel Beri Keuntungan Indonesia, Aliansi Ungkap Tidak Berbaring Dapat Kerusakan

Hilirtrasi Nikel Beri Keuntungan Indonesia, Aliansi Ungkap Tidak Berbaring Dapat Kerusakan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
  • visibility 218
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Presiden Joko Widodo mengatakan hilirtrasi telah memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia karena pembangunan  smelter nikel menghasilkan peluang kerja yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Pernyataan Jokowi itu ditanggapi oleh Aliansi Sulawesi. Menurut Muhammad Al Amin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, keuntungan itu tidak sebanding dengan daya rusak industri nikel. “Pernyataan itu keliru, tidak didasari fakta dan data di lapangan,” ucap Al Amin dilangsir Tempo, Sabtu, 19/8/2023.

Ia mengatakan saat ini ribuan petani dan nelayan kehilangan mata pencahariannya akibat pembangunan smelter nikel.

Itu terbukti dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 yang menunjukkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan mencapai 8,70 persen, Sulawesi Tengah 12,33 persen, dan di Sulawesi Tenggara 10,11 persen, padahal tiga provinsi itu merupakan penghasil nikel terbesar.

“Aktivitas tambang nikel di Sulawesi semakin meningkat dan tak terkendali lagi. Hutan dirusak, sungai tercemari logam berat dan laut dicemari lumpur,” tandasnya

Dia menuturkan, tidak hanya sebagai sumber ekonomi dan penyangga bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai habitat yang sangat esensial bagi flora dan fauna endemik Sulawesi. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati.

Bahkan, atas nama hilirisasi, pemerintah malah menerbitkan izin usaha pertambangan di dalam kawasan hutan. Hasil kajian dan data Aliansi Sulawesi, pemerintah telah menerbitkan 188 IUP di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Kabupaten Konawe dan Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), serta Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah).

Adapun luas kawasan hutan yang dikorbankan pemerintah untuk menyuplai ore nikel ke smelter-smelter di Sulawesi seluas 372.428 hektare. “Presiden sama sekali tidak melihat hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat tambang nikel,” ucap dia.

Hal senada dikatakan Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi. Ia mengungkapkan bahwa hilirisasi nikel membuat polusi udara dan air tercemar. Aktivitas smelter telah membawa material mentah nikel dalam bentuk ore yang diambil dari daerah ultrabasa.

“Seharusnya udara yang bersih dan sehat menjadi hak masyarakat,” ujarnya

Kehadiran hilirisasi nikel, menurutnya, cenderung menampung ore nikel yang mencemari air, baik dari hulu penambangan nikel maupun di hilir pabrik smelter. Pengendalian racun dari limbah cair yang sangat buruk ini memberikan kerentanan dan risiko yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat di Pulau Sulawesi.

“Kami menemukan rata-rata perusahaan smelter di Sulawesi tidak memiliki standar dan sistem pengelolaan limbah yang baik,” ujarnya

Saat ini perusahaan smelter nikel yang beroperasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan diketahui berasal dari Cina, Brasil, dan Jepang. Namun, hilirisasi mineral nikel di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan Cina.

Catatan Aliansi Sulawesi, sekitar 80 persen perusahaan Cina menguasai smelter nikel di Indonesia. Misalnya Sulawesi Tengah dan Tenggara dikuasai oleh Tsingsang dan Delong Group, sedangkan di Sulawesi Selatan ada Huady Group. “

“Aktivitas perusahaan-perusahaan smelter Cina ini perlu dievaluasi oleh pemerintah,” tegasnya.

Andi Rahman, Direktur Walhi Sulawesi Tenggara menambahkan bahwa perusahaan tambang nikel yang menyuplai bijih nikel ke smelter Cina adalah pengusaha nasional.

Artinya, pihak yang paling besar mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual beli ore nikel di Sulawesi adalah mereka. Bahkan, pemerintah memberi jalan mudah untuk merusak lingkungan karena perusahaan itu tidak memiliki standar perlindungan sosial dan lingkungan.

“Jadi yang diuntungkan bukan masyarakat lokal, dan sawah dan kebun masyarakat malah digusur.” punkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BP POM Rilis 4 Jenis Prodak Kosmetik Tidak Sesuai dengan Norma Kesusilaan

    BP POM Rilis 4 Jenis Prodak Kosmetik Tidak Sesuai dengan Norma Kesusilaan

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) dalam siaran pers Nomor : HM.01.1.2.03.24.22 Tanggal 11 Maret 2024 yang lalu,merilis sejumlah temuan tentang hasil pengawasan promosi produk kosmetik tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi digital, pola perdagangan konvensional semakin bergeser ke arah perdagangan online. Bahwasannya, kosmetik menjadi […]

  • KPK Minta Imigrasi Cegah 4 Orang, Lanjutan Pengembangan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika Papua

    KPK Minta Imigrasi Cegah 4 Orang, Lanjutan Pengembangan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika Papua

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Ali Fikri menyampaikan telah ajukan pencegah terhadap empat orang terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Kasus dugaan Korupsi tersebut telah menjerat Bupati nonaktif Mimika Eltinus Omaleng ke jeruji besi. Pasalnya pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di […]

  • Malam Ini, Ada 33 Titik Nobar Laga Final Piala AFC U-23, di Banyuwangi

    Malam Ini, Ada 33 Titik Nobar Laga Final Piala AFC U-23, di Banyuwangi

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Timnas Indonesia U-23 akan melawan Uzbekistan babak semifinal Piala AFC , Senin 29 Aprl 2024. Melihat antusias persepakbolaan di Banyuwangi,maka Pemerintah Daerah setempat menyiapkan sejumlah lokasi untuk Nonton Bareng (Nobar) yang akan berlangsung di Stadion  bin Khalifa, Doha waktu setempat atau pukul 19.00.WIB. Sebagaimana diberitakan di berbagai media massa, akan ada 33 titik nobar yang […]

  • Bahlil Lahadalia:

    Bahlil: Amicus Curiae Megawati Tak Akan Ubah Hasil Pilpres 2024

    • calendar_month Sabtu, 20 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Politikus Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan pernyataan terkait amicus curiae yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, amicus curiae tersebut tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2024. Baca Juga : Aksi Unjuk Rasa Massal Warga Iran Dukung Serangan Balasan ke Israel “Saya punya keyakinan Mas Gibran dan […]

  • 46.160 Peserta MagangHub Angkatan II Batch 1 Lolos Seleksi dan Mulai Kerja

    46.160 Peserta MagangHub Angkatan II Batch 1 Lolos Seleksi dan Mulai Kerja

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketenagakerja an (Kemnaker) resmi memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan II Batch 1 Tahun 2026. Sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos seleksi dan mulai mengikuti pemagangan selama enam bulan sejak 10 Agustus 2026. Adapun, program ini merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi Tahun 2026 yang dirancang Pemerintah untuk memperkuat transisi lulusan perguruan […]

  • Khadafi Respon Usulan UU Bahasa Daerah, Ini Penjelasan DPD RI

    Khadafi Respon Usulan UU Bahasa Daerah, Ini Penjelasan DPD RI

    • calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Khadafi, merespons usulan Undang-Undang bahasa daerah oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI. Politisi PKB Lampung I juga menyatakan pentingnya merumuskan regulasi yang dapat menjaga keberagaman bahasa daerah dan warisan aksara. “Dengan pengaturan yang jelas, kita berharap generasi muda akan bangga dan memahami kekayaan bahasa daerah,” kata […]

expand_less