Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemendagri Bahas Isu Strategis Kepemiluan Bersama Pakar

Kemendagri Bahas Isu Strategis Kepemiluan Bersama Pakar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 24 Jan 2025
  • visibility 256
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Diskusi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri pada Kamis (23/1/2025) itu dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan menghadirkan sejumlah pakar kepemiluan dari berbagai bidang.

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya diskusi berbasis ilmiah dan partisipasi publik sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Ia menyebut diskusi ini sebagai kick-off dari rangkaian pertemuan berikutnya yang akan melibatkan daerah.

“Saya akan memandu agar waktu berjalan efektif, karena kita membutuhkan betul—mungkin ini bukan pertemuan yang pertama, nanti akan ada serangkaian FGD, dan kita ingin sekali agar teman-teman di daerah juga bisa terlibat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bima menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu didalami, di antaranya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada yang masih menyisakan pertanyaan, apakah akan berada di bawah payung omnibus law politik atau cukup fokus pada dua UU tersebut. Selain itu, isu mengenai presidential threshold serta implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan semua partai politik mencalonkan presiden turut menjadi perhatian.

Isu berikutnya yakni soal manfaat dan tantangan Pilkada langsung dibandingkan dengan Pilkada melalui DPRD, khususnya terkait biaya politik yang tinggi. Selain itu, ada pula isu tentang keserentakan Pemilu dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik yang perlu dielaborasi.

“Kita ingin kita agar bisa fokus ke isu-isu utama, tapi kalau nanti ada tambahan, silakan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia optimistis bahwa FGD ini dapat menjadi sarana untuk menggali dan memetakan permasalahan utama yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

“Salah satu tujuan dari kegiatan ini yakni mengeksplorasi bentuk model demokrasi dan sistem kepemiluan yang ideal, sesuai dengan nilai-nilai budaya, karakteristik masyarakat Indonesia, dan tuntutan globalisasi,” jelas Yusharto.

FGD ini menghadirkan sejumlah pakar kepemiluan, di antaranya Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy N.S. Umboh, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte.

Selain itu, turut hadir Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Charta Politika Paulus Julius Yunarto Wijaya, Peneliti CSIS Arya Fernandes, Dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini, The Asia Foundation Mochamad Mustafa, Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bonggas Adhi Chandra, serta Akademisi Universitas Nasional Australia Marcus Mietzner.

Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem kepemiluan di Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan hukum yang berkembang. ** Puspen Kemendagri.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Standar Layanan Bagi Warga Lapas Bisa Mendukung Program MBG

    Standar Layanan Bagi Warga Lapas Bisa Mendukung Program MBG

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 452
    • 0Komentar

    CIANJUR, msinews.com – Kementerian HAM Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Lapas Cianjur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan layanan terbaik bagi warga binaan lapas, Salah satu yang dilihat KemenHAM adalah aspek layanan makanan yang harus layak sebagai bentuk pemanuhan hak asasi manusia sebagai warga negara. Kedatangan Tim Kementerian HAM yang dipimpin Martinus Gabriel Goa […]

  • Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat-Dewan Kehormatan Sepakat Akhiri Persoalan Internal

    Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat-Dewan Kehormatan Sepakat Akhiri Persoalan Internal

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Jabat tangan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo mendapat tepuk tangan hangat para peserta Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Kehormatan Sasangko Tedjo dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat sepakat persoalan internal […]

  • Menaker Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran

    Menaker Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran

    • calendar_month Minggu, 16 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tetap menjalankan tugasnya secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan. “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif […]

  • Tekan Biaya Haji, PKB Minta Pengeluaran Tak Efisien Dicoret

    Tekan Biaya Haji, PKB Minta Pengeluaran Tak Efisien Dicoret

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, An’im Falachuddin mengatakan masih ada celah agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bisa turun. Salah satunya dengan mencoret deretan pengeluaran yang tidak efisien. Gus An’im-sapaan akrab An’im Falachuddin-mengatakan ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekankan untuk menekan pengeluaran biaya haji. Misalnya biaya penerbangan yang menurutnya […]

  • Anak Penjarakan Ayah Kandung di Tegal, ‘Konflik Berawal dari Kotoran Kucing’

    Anak Penjarakan Ayah Kandung di Tegal, ‘Konflik Berawal dari Kotoran Kucing’

    • calendar_month Sabtu, 10 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Tegal, MSINews.com – Sebuah peristiwa memilukan terjadi di Tegal, Jawa Tengah, saat seorang anak memenjarakan ayah kandungnya sendiri setelah konflik seputar kotoran kucing. Ayah, berinisial ZA (70), dipenjara atas tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh putrinya. Konflik Bermula dari Kotoran Kucing Baca juga : Polisi Ungkap YA Tegelamkan Anak Tamara Sebanyak 12 Kali Dilangsir […]

  • BNPB Tambah 238 Unit Huntap Mandiri Bagi Korban Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur

    BNPB Tambah 238 Unit Huntap Mandiri Bagi Korban Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 443
    • 0Komentar

    LARANTUKA,MSINEWS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pemulihan pascaerupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan menyiapkan pembangunan tambahan 238 unit hunian tetap (huntap) mandiri bagi warga terdampak yang saat ini masih menempati hunian sementara (huntara). Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten […]

expand_less