Komisi XI DPR RI Terima Laporan Keuangan dari 4 Lembaga Ini, TA 2023
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
- visibility 109
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com-Komisi XI DPR RI menerima laporan keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dalam rapat kerja yang dilaksanakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/8/2024). Dalam kesempatan itu, Komisi XI memberikan beberapa catatan yang ditujukan pada empat instansi tersebut.
Adapun,dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara disebutkan bahwa Komisi XI DPR RI meminta BPKP, LKPP, BPS, dan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit atas laporan keuangan tahun 2023.
Diketahui, Laporan Keuangan BPK diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sementara BPK bertindak mengaudit laporan pemerintah/kementerian/ lembaga termasuk BPKP, LKPP, BPS. Komisi XI juga meminta laporan atas tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dengan kualitas kinerja dalam mencapai peningkatan penggunaan produk dalam negeri; peningkatan porsi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi; mewujudkan proses pengadaan yang transparan; maksimalisasi efisiensi belanja pemerintah dan percepatan penyerapan anggaran.
“Kita mau pertegas ini, (bahwa) penggunaan produk dalam negeri jangan sampai ada yang memainkan atas nama produk dalam negeri padahal begini juga dari Cina,” kata Amir Uskara saat membacakan kesimpulan rapat.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab negara yang berkualitas. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diminta untuk memperkuat pengawasan pembangunan yang efisien.
“BPKP memperkuat dan meningkatkan pengawasan pembangunan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, mengoptimalkan penerimaan negara/daerah, penyelenggaraan belanja yang efektif dan efisien, dan tata kelola pengawasan yang unggul akuntabel dan sehat,” tegasnya.
Selain itu, Kepada Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) didorong untuk meningkatkan kualitas data statistik yang digunakan sebagai basis perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi pemangku kepentingan.** Tim/DM.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar