Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sebanyak 34 Pj Mengundurkan Diri Untuk Ikut Pilkada 2024

Sebanyak 34 Pj Mengundurkan Diri Untuk Ikut Pilkada 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 6 Agt 2024
  • visibility 175
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Sebanyak 34 Penjabat (Pj) kepala daerah yang resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada kementerian dalam negeri  untuk maju di kontestasi Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh  Mendagri, Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Adapun , pengunduran diri dari para Pj kepala daerah tersebut harus diserahkan paling lambat kepada Kemendagri pada 17 Juli 2024.

Dijelaskan, pengunduran diri ini menjadi bagian dari persiapan mereka dalam mengikuti pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2024.

Mendagri Tito Karnavian menyebut, hingga sampai batas waktu yang ditetapkan, ada 34 Pj kepala daerah yang telah mengajukan pengunduran diri untuk ikut dalam kontestasi pilkada, seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Selasa (6/8/2024).

Di kantor Kemendagri, Tito menegaskan bahwa sebagian dari pengganti para Pj kepala daerah tersebut telah ditetapkan. Namun, proses penggantian ini memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang.

Selain itu, Tito juga menegaskan bahwa, para Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin maju dalam kontestasi pilkada wajib mengundurkan diri jika telah ditetapkan sebagai pasangan calon. Mereka dapat tetap dalam status mereka sampai tanggal penetapan pasangan calon resmi pada 22 September.

Hingga tanggal tersebut, pendaftaran yang dilakukan pada 27 Agustus masih memungkinkan mereka untuk tetap berstatus ASN, TNI, atau Polri, karena status mereka baru berubah jika mereka memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

Sebelumnya mengutip anataranews.com, Tito mengatakan, keputusan untuk mundur dari jabatan ini diambil oleh para Pj kepala daerah untuk memberikan mereka waktu yang lebih leluasa dalam membangun komunikasi politik dan menghimpun dukungan dari partai-partai politik.

Sementara itu, di tingkat provinsi, salah satu yang mengundurkan diri yaitu Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjabat sejak 2019. Pada 19 September 2023, ia diangkat menjadi Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Ditambah bahwa pada level kabupaten/kota, salah satu yang mengundurkan diri adalah Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.** Tim.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang

    Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengecam keras dan meminta Polri menindak tegas sejumlah oknum masyarakat yang melarang sambil melakukan kekerasan terhadap para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang, Tangerang, yang tengah menjalankan ibadah doa di kawasan Babakan, Cisauk, Tangerang. Tindakan mereka tak sejalan dengan ruh Pancasila dan amanat UUD NRI 1945 serta berpotensi tindakan pidana. […]

  • Perlindungan Lemah, Legislator PKB Syaiful Huda Inisiasi RUU Pekerja GIG

    Perlindungan Lemah, Legislator PKB Syaiful Huda Inisiasi RUU Pekerja GIG

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM— Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig di Indonesia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut menilai Indonesia harus secepatnya mengesahkan RUU Pekerja GIG untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. “Kami sudah menyusun draf RUU Pekerja GIG yang memuat tiga tujuan besar yakni perlindungan hak dasar dan […]

  • Harlah Ke-78

    Harlah Ke-78 Muslimat NU: Beberapa Rombongan Mulai Bubarkan Diri

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Harlah (hari lahir) ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, rombongan hadirin mulai membubarkan diri pada Sabtu siang. Kepadatan terjadi di pintu keluar GBK karena antrean bus yang menjemput rombongan, namun pihak kepolisian berhasil mengatur arus lalu lintas dengan baik. Ratusan ribu anggota Muslimat NU […]

  • Pemerintah Alokasikan Rp335 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, Target Jangkau 82,9 Juta Penerima

    Pemerintah Alokasikan Rp335 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, Target Jangkau 82,9 Juta Penerima

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Program ini ditujukan untuk mempercepat penurunan angka stunting sekaligus mencetak generasi unggul Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun,” ujar Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan APBN 2026 […]

  • Mensos Saifullah:  Makan Bergizi Gratis Dongkrak Ekonomi Lokal

    Mensos Saifullah: Makan Bergizi Gratis Dongkrak Ekonomi Lokal

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memenuhi gizi anak-anak sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. “Akan ada perputaran, setiap uang yang dikeluarkan itu turut mendongkrak perekonomian lokal,” kata Mensos Gus Ipul di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Pergerakan ekonomi lokal itu terlihat dari rasio pembelanjaan sebanyak 80 persen untuk […]

  • Anggota Komisi III DPR RI Minta, Kapolri Beri Atensi Kasus Dugaan Pembakaran Santri di Lombok

    Anggota Komisi III DPR RI Minta, Kapolri Beri Atensi Kasus Dugaan Pembakaran Santri di Lombok

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    JAKARTA,SINEWS.COM– Kasus dugaan pembakaran santri junior oleh seniornya di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Lombok Tengah, mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. Ia menuturkan banyak kejanggalan sehingga meminta pihak penegak hukum supaya mengungkap secara tuntas, terang benderang,objektif dan transparan. Abdullah mengatakan kejanggalan paling mencolok adalah adanya perbedaan keterangan mengenai kronologi peristiwa. […]

expand_less