Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Terkuak, Pimpinan KPK Terasa Terancam Ketika Ungkap Kasus Suap Basarnas

Terkuak, Pimpinan KPK Terasa Terancam Ketika Ungkap Kasus Suap Basarnas

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
  • visibility 58
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Infomsi.News–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan dirinya mendapatkan ancaman atau pun teror dalam beberapa hari terakhir. Ghufron mengungkap, teror terjadi usai KPK mengungkap adanya tindak pidana suap di Basarnas yang diduga melibatkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi.

Awalnya Nurul Ghufron membahas soal adanya pihak yang sengaja ingin membunuh karakternya dengan menyebut dirinya mengikuti akun porno di media sosial. Usai membahas hal tersebut, Ghufron mengakui juga adanya pihak yang tengah meneror dirinya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menegaskan penanganan perkara korupsi yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung murni penegakan hukum dan tidak terkait dengan politik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengakui tahun politik membuat setiap penanganan perkara korupsi dalam jumlah besar selalu dikaitkan dengan politik.

Ketut menjelaskan, misalnya saja, pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap Airlangga bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dan tanpa alasan atau tanpa proses.

TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang menegaskan, dirinya tidak menutup mata atas penindakan dugaan rasuah yang terjadi di Instansi Basarnas.

Diketahui, penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu polemik karena dinilai menyalahi prosedur penindakan hukum terhadap militer aktif.

Sebagai evaluasi, Yudo meminta prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI untuk terus menjalin komunikasi dan pembinaan bahwa mereka masih TNI walau seragam sudah berubah warna sesuai instansi kedinasannya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan dirinya mendapatkan ancaman atau pun teror dalam beberapa hari terakhir.

Teror terjadi usai KPK mengungkap adanya tindak pidana suap di Basarnas yang diduga melibatkan Kepala Basarna Marsekal Madya Henri Alfandi.

Awalnya Ghufron membahas soal adanya pihak yang sengaja ingin membunuh karakternya dengan menyebut dirinya mengikuti akun porno di media sosial. Usai membahas hal tersebut, Ghufron mengakui juga adanya pihak yang tengah meneror dirinya.

“Akhirnya mohon masyarakat memahami pembunuhan karakter ini terjadi pada hari Jumat malam 28 Juli 2023, ketika kami dalam beberapa hari ini sedang banyak mendapat tantangan dan ancaman atau teror nyawa dan kekerasan, yang disampaikan ke WhatsApp mau pun karangan bunga yang dikirim ke rumah-rumah struktural dan pimpinan KPK karena memberantas korupsi,” ujar Ghufron dalam keterangannya, Senin 31 Juli 2023

“Yang jelas apa yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah murni penegakan hukum,” kata Ketut seperti dilansir Antara, Minggu 30 Juli 2023.

Misalnya saja, pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap Airlangga bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dan tanpa alasan atau tanpa proses.

Pemeriksaan itu dilakukan berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara lima terpidana dalam kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor CPO.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, dirinya tidak menutup mata atas penindakan dugaan rasuah yang terjadi di Instansi Basarnas.

Diketahui, penindakan yang dilkukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu polemik karena dinilai menyalahi prosedur penindakan hukum terhadap militer aktif.

Sebagai evaluasi, Yudo meminta, prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI untuk terus menjalin komunikasi dan pembinaan bahwa mereka masih TNI walau seragam sudah berubah warna sesuai instansi kedinasannya.

Salah satunya dengan memerintahkan agar dalam seminggu harus ada pakai baju TNI untuk menjaga marwah dan kehormatan jiwa militer.

“Tujuannya biar mereka sadar bahwa mereka masih TNI, masih punya naluri TNI, masih punya disiplin, masih punya hierarki, masih punya kehormatan militer. Semua TNI yang bertugas di manapun harus membawa nama baik TNI dan itu juga adalah tugas negara,” kata Yudo seperti dikutip dari siaran pers tertulis diterima, Senin 31 Juli 2023. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ma’ruf Amin Tekanan Inovasi Kesehatan: Respon Tantangan

    Ma’ruf Amin Tekanan Inovasi Kesehatan: Respon Tantangan

    • calendar_month Jumat, 10 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin tekanan Inovasi kesehatan hingga respon tantangan resiliensi kesehatan Indonesia berkelanjutan. Ma’ruf Amin tekanan inovasi kesehatan dalam merespon perubahan ekosistem kesehatan yang ingin berubah. Ia menyatakan pentingnya menjawab kebutuhan masyarakat modern dengan layanan kesehatan yang solutif, praktis, cepat, mudah, dan terjangkau. Baca juga : Petinggi UNPER Agihkan Transisi Energi […]

  • KPK Ungkap Alasan Periksa Artis FTV Kartika Dikasus Hasbi Hasan

    KPK Ungkap Alasan Periksa Artis FTV Kartika Dikasus Hasbi Hasan

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan ketika memeriksa artis FTV sekaligus pegawai PT. Athena Jaya Production Wa Ode Kartika Sari. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyebut Kartika Sari mengetahui perihal kasus suap pengurusan perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan. “Saya dikonfirmasi terkait masalah rumah […]

  • Hadiri Bilateral Meeting di Beijing, Puan Maharani Tegaskan Soal Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik

    Hadiri Bilateral Meeting di Beijing, Puan Maharani Tegaskan Soal Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Beijing,msinews.com-Ketua Parlemen RI ,Dr (H.C) Puan Maharani mengadakan pertemuan bilateral dengan Chinese People’s Political Consultative Conference/CPPCC yang merupakan Badan Penasihat Politik Tiongkok. Diketahui, Pertemuan Puan dengan CPPCC digelar di Gedung Great Hall of The People (Balai Agung Rakyat) Tiongkok yang terletak di tepi lapangan Tiananmen, Beijing, Selasa (28/5/2024). Ia diterima langsung oleh Ketua CPPCC, Wang […]

  • Mendagri Resmi Lantik Fadjry Djufry sebagai Pj. Gubernur Sulmsel 

    Mendagri Resmi Lantik Fadjry Djufry sebagai Pj. Gubernur Sulmsel 

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Atas nama Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024. Prosesi ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). Adapun Fadjry […]

  • Terkuak Pertemuan Yeni Wahid dan Ganjar, Tawaran Cawapresnya 

    Terkuak Pertemuan Yeni Wahid dan Ganjar, Tawaran Cawapresnya 

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Momen pertemuan Putri Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid bersama Capres dari PDIP Ganjar Pranowo di kediaman Gus Dur, Cianjur Jakarta Selatan untuk meminang sebagai Cawapres. Yenny mengaku ada pembahasan terkait Pilpres dalam pertemuan itu. “Terkait apa? Menurut saya pasti terkait dengan Pilpres,” kata Yenny, di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat dikutip halaman Detik.com, Rabu […]

  • Politisi PKS Ini Sebut, Maluku Tak Bisa Disamakan dengan Jawa dan Sulawesi

    Politisi PKS Ini Sebut, Maluku Tak Bisa Disamakan dengan Jawa dan Sulawesi

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9). Dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, legislator asal Maluku menegaskan APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program […]

expand_less