Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Soal Polemik Samping Vaksin Astrazeneca, Ini Kata Komisi IX DPR RI 

Soal Polemik Samping Vaksin Astrazeneca, Ini Kata Komisi IX DPR RI 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
  • visibility 161
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang strategis mengenai polemik adanya efek samping dari vaksin Astrazeneca yang dikabarkan dapat menyebabkan pembekuan darah hingga kematian.

“Yang pertama, tentu saja melibatkan lembaga-lembaga penelitian, seperti apa dampak dari vaksin atau yang sering disebut dengan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI). Yang kedua, seharusnya Pemerintah juga memiliki data pembanding, artinya kejadian di tempat A dibandingkan dengan kejadian tempat B, termasuk juga kejadian di tanah air sendiri,” Netty di Jakarta, Senin (14/5/2024).

Lanjutnya, jika memang ada lakukan surveillance, apakah kemudian kasus ini menimpa warga kita setelah menerima vaksin AstraZeneca?,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya”ujar politisi PKS itu.

Lanjutnya, jika kemudian ditemukan adanya kejadian korban efek samping dari vaksin AstraZeneca ini, Pemerintah menurutnya perlu bertanggung jawab. Karena pemberian vaksin ini terjadi di saat pandemi covid-19 terjadi, di mana masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk dapat lolos dari pandemi selain harus mendapatkan vaksin tersebut.

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya. Juga tidak bisa memilih vaksin apa yang bisa mereka terima, sebagiannya akhirnya menerima vaksin AstraZeneca,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap mendengarkan dan mengikuti perkembangan dari Pemerintah mengenai polemik efek samping dari vaksin AstraZeneca ini. Serta, ia juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

“Tapi kalau kemudian belum dipastikan kebenarannya, tentu saya ingin masyarakat juga berhati-hati dan menanyakan terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Badan POM, agar informasi yang tersebar yang kita teruskan lewat jari-jari kita ini tidak berdampak negatif,” pungkas Legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebelumnya, Produsen Vaksin Covid-19, AstraZeneca, baru-baru ini mengakui bahwa vaksin yang diproduksinya secara umum dapat menyebabkan efek samping yang sangat jarang terjadi, berupa pembekuan darah yang langka (trombositopenia). Hal itu terungkap dari para peneliti yang menganalisis data lebih dari 10 juta orang dewasa di Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasil dari studi tersebut lalu diterbitkan dalam British Medical Journal (BMJ). Studi merupakan yang pertama membandingkan risiko trombositopenia akibat vaksin sejenis AstraZeneca dan vaksin mRNA seperti Pfizer di beberapa negara.

Diketahui, ada 862 kasus trombositopenia yang tercatat dalam 28 hari setelah suntikan dosis Astra Zeneca. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 520 kasus trombositopenia akibat Pfizer.** Domi.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Obrolan Surealis bersama Cawabup Banyuasin Netta Indian, S.P.: Banyuasin Bangkit

    Obrolan Surealis bersama Cawabup Banyuasin Netta Indian, S.P.: Banyuasin Bangkit

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Rambutan-Banyuasin, msinew.com – Netta Indian, S.P lahir pada 04 Januari 1989 di Tanah Abang, Musi Banyuasin (Muba). Netta adalah puteri dari pasangan H. Usman Gumanti dan Hj. Aminati, berasal dari Desa Tanah Abang, Muba, Sumatra Selatan (Sumsel). Pada 2013 Netta dipersunting oleh H. Bramantya Wibisana, SE. Kini mereka telah dikaruniai sepasang buah cinta, yakni anak […]

  • Halomoan Tambunan: Saya Siap Jadi Penyambung Lidah Rakyat DKI Jakarta

    Halomoan Tambunan: Saya Siap Jadi Penyambung Lidah Rakyat DKI Jakarta

    • calendar_month Sabtu, 8 Apr 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Sebanyak 17 Bacaleg PSI Ikut Tahapan Seleksi Akhir JAKARTA – Seleksi bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil I memasuki tahapan akhir, dan sebanyak 17 orang bacaleg PSI mengikuti tahapan tersebut yang berlangsung di Kantor PSI DKI Jakarta di wilayah Pasar baroe Jakarta Pusat hari ini, sabtu (8/04/2023). Adapun 17 […]

  • Debat Pilgub Sumsel, Pengamat : Eddy Leading, Deru dan Mawardi Terlihat Pusing

    Debat Pilgub Sumsel, Pengamat : Eddy Leading, Deru dan Mawardi Terlihat Pusing

    • calendar_month Senin, 4 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com-Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Tanggal 27 bulan ini (Noember) 2024 rakyat Indonesia akan memilih calon Kepala Daerah masing-masing sebagai Gubernur-Wakil Gubernur,Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota di seluruh negeri ini. Kompetensi Debat para calon pilkada serentak pun telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Ummum (KPU) di daerah masing-masing. Para paslon telah memperlihatkan aura […]

  • Joni Tambunan Bela Gibran Rakabuming Raka dari Tudingan Etika

    Joni Tambunan Bela Gibran Rakabuming Raka dari Tudingan Etika

    • calendar_month Kamis, 1 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Umum Jokowifull, Joni Tambunan, mempertahankan Gibran Rakabuming Raka dari tuduhan kurang etika. Joni menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak mencerminkan etika orang Indonesia. Deklarasi relawan Prabowo-Gibran Tetap Optimis Satu Putaran (PROGRAMING TOP) di Jakarta Barat, Joni mengecam pembunuhan karakter terhadap Gibran. Menurutnya, tudingan tersebut bukanlah gambaran etika orang Indonesia. Baca juga : […]

  • Diduga PDIP Jegal Prabowo Proyek Food Estate, Berikut Tanggapan Pihak Terkai Hingga Jokowi

    Diduga PDIP Jegal Prabowo Proyek Food Estate, Berikut Tanggapan Pihak Terkai Hingga Jokowi

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Proyek Food Estate yang digarap pemerintah tengah menjadi sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. Dilansir dari halaman CNBC Indonesia.com, bahwa lernyataan itu disampaikan Hasto menggapai soal dugaan aliran dana hasil […]

  • DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

    DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas otonomi daerah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam forum tersebut, DPD RI menegaskan komitmennya mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Wakil Ketua DPD RI GKR […]

expand_less