Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Skandal Kejahatan Timah, Rieke : Kejagung Harus Segera Telusuri

Skandal Kejahatan Timah, Rieke : Kejagung Harus Segera Telusuri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
  • visibility 75
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bangka,msinews.com- Kasus mega korupsidi PT. Timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun harus segera ditelusuri oleh Kejaksaan Agung.

“Penelusuran ini penting untuk mengetahui siapa saja aktor di balik korupai tambang timah tersebut,” demikian tegas Anggota Panja Timah Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka kepada wartawan parlemen saat meninjau pertambangan timah ilegal di Bangka, Bangka Belitung, Rabu (26/6/2024).

“Saya kira penelusuran langsung dengan tidak pandang bulu jadi penting bagi penegak hukum. Dan kita juga sedang mendesak terus dikeluarkannya Perpres Simbara (sistem informasi tambang dan batubara),” tegasnya.

“Kalau masih bisa beroperasi, pertanyaan berikutnya siapa backing-nya. Nah, itu yang harus ditelusuri oleh kejaksaan”

Ia menjelaskan, saat melihat langsung para pekerja di pertambangan ilegal di kawasan Kampung Reklamasi Air Jangkang, Bangka, Rieke mengatakan, bahwa mereka bekerja tanpa prosedur keselamatan. Bekerja dengan cara sangat manual untuk aekadar bertahan hidup.

“Saya yakin mereka bukan yang menikmati kasus korupsi yang indikasinya Rp300 triliun lebih,” tuturnya.

Rieke juga mempertanyakan para pihak yang terlibat dalam pertambangan ilegal tersebut. Dari pengepul sampai backing kuat di belakang pertambangan ilegal jadi pertanyaan.

“Siapa pengepulnya, itu penting. Ini tanpa IUP atau tanpa izin, tapi mereka masih bisa beroperasi. Kalau masih bisa beroperasi, pertanyaan berikutnya siapa backing-nya. Nah, itu yang harus ditelusuri oleh kejaksaan. Jangan di permukaan yang nama artisnya saja diangkat dan ditangkap,” tegasnya. ** DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Beli Makanan

    Jokowi Beli Makanan Ringan di Surakarta Jelang Tahun Baru 2024

    • calendar_month Senin, 1 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Surakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo menghabiskan malam menjelang Tahun Baru 2024 dengan menyapa masyarakat dan berbelanja makanan ringan di kampung halamannya, Surakarta, Jawa Tengah, pada Minggu malam (31/12). Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta pada Senin, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Malam (Night Market) Ngarsopuro, Surakarta, di mana ia menunjukkan ketertarikannya pada berbagai produk […]

  • Menko Luhut Bela Jokowi, Akibat Ahok Sebut Presiden Tak Bisa Kerja

    Menko Luhut Bela Jokowi, Akibat Ahok Sebut Presiden Tak Bisa Kerja

    • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Sumatra Utara (Sumut), terutama Danau Toba, mengalami perkembangan pesat saat ini. Menurut Luhut, banyak kegiatan berskala internasional yang sukses dihelat di Sumut. Luhut menjelaskan hal ini menjadi bukti kemajuan yang tak terduga bagi masyarakat Batak. Baca juga : Bawaslu Sulsel Selidiki […]

  • DPR Tanggapi Kebijakan Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP

    DPR Tanggapi Kebijakan Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo menanggapi kebijakan soal penerapan aturan ba gas ukuran 3 kg harus menggunakan KTP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Januari 2024 mendatang. Menurutnya, kebijakan demikian perlu edukasi masyarakat  karena diperlukan waktu yang Panjang dalam mensosialisasikan. Selain KK dan KTP perlu dengan aplikasi saat ini kondisi masyarakat pedesaan saat ini […]

  • Anggota DPR : Hasil Putusan MK Tetap Harus Di Hormati

    Anggota DPR : Hasil Putusan MK Tetap Harus Di Hormati

    • calendar_month Selasa, 17 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengatakan bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi (MK) telah memutuskan mengabulkan sebahagian uji materi yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru terkait persayaratan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Menurutnya, walaupan putusan dari MK mendapatkan banyak respon negatif. Karena putusan MK dinilai oleh berbagai kelompok masyarakat seakan ingin meloloskan seseorang […]

  • Presiden Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Dorong Penguatan Industri Teknologi Lokal 

    Presiden Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Dorong Penguatan Industri Teknologi Lokal 

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Depok,msinews.com-Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024. Peresmian itu menandai langkah maju dalam upaya nasional meningkatkan kapasitas lokal dalam pengembangan teknologi. Dalam sambutannya, […]

  • Ketua MPR RI  Dorong Peran Swasta Dalam Industri Pertahanan dan Keamanan

    Ketua MPR RI  Dorong Peran Swasta Dalam Industri Pertahanan dan Keamanan

    • calendar_month Senin, 13 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pembangunan industri pertahanan nasional memasuki babak baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di awal Oktober 2020. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Atas hal itu, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kemajuan peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional untuk […]

expand_less