Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Sidang Tahunan MPR, Jokowi Bicarakan Arahan Pak Lurah Hingga Hilirisasi Ekonomi 

Sidang Tahunan MPR, Jokowi Bicarakan Arahan Pak Lurah Hingga Hilirisasi Ekonomi 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
  • visibility 88
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi.News–Presiden Jokowi  menyampaikan tren di kalangan politisi dan parpol, ada arahan Pak Lurah, serta perekonomi Indonesia saat Sidang Tahunan MPR pada hari ini. Ia juga menyinggung suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa Capres Cawapres 2024.

“Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah? Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya. Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu Parpol dan koalisi parpol,” bener Jokowi diatas mimbar pidato presiden di Senayan Jakarta, Rabu 16/8/2023.

“Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” imbuhnya

Jokowi menyebut walau kampanye belum mulai, namun foto dirinya banyak dipasang dimana-mana.

“Saya ke Provinsi A eh ada, ke Kota B, eh ada, ke Kabupaten C ada. Sampai ke tikungan-tikungan di desa ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada yang di sebelahnya bareng capres. Ya ndak apa, boleh-boleh saja,” ujarnya

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan sejumlah hal terkait ekonomi Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur hingga hilirisasi. Dia merespons kritik dari beberapa kalangan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan pemerintahannya. Kritikus itu menilai rakyat Indonesia sekarang lebih memerlukan makanan ketimbang jalan tol.

“Rakyat kan makannya nasi, international trust tidak bisa dimakan. Ya memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol tidak bisa dimakan, ya memang,” kata Jokowi.

Jokowi tak mempersoalkan semua kritik itu. Justru ia malah senang dengan semua kritik yang diarahkan pada kebijakan pembangunan dilaksanakan pemerintahannya. Ia juga tak mau menghabiskan energi untuk merespons kritik tersebut. Pasalnya, itu bisa jadi tidak produktif.

“Ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif itu. Tapi enggak apa saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton,” katanya.

Dalam pidatonya, Jokowi juga membahas hilirisasi. Ia menjelaskan Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber daya alamnya.

Menurutnya, memiliki kekayaan alam saja tidak cukup, negara juga harus mampu mengolahnya dengan memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

“Kita tidak boleh menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan,” tegas Jokowi.

“Saya ingin tegaskan bahwa Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya,” imbuhnya.

Jokowi menjelaskan hilirisasi yang diupayakan adalah hilirisasi yang berfokus pada transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Upaya ini diwujudkan dengan mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk merehabilitasi lahan pasca tambang, sebagai langkah tanggung jawab terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, hilirisasi tidak hanya akan terbatas pada komoditas mineral, tetapi juga komoditas non mineral seperti sawit, rumput laut, dan kelapa.

Jokowi menyebut dengan hilirisasi pendapatan per kapita RI bisa melesat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan perhitungannya dalam 10 tahun ke depan, pendapatan per kapita dapat mencapai Rp153 juta (US$10.900), dalam 15 tahun mencapai Rp217 juta (US$15.800), dan dalam 22 tahun mencapai Rp331 juta (US$25 ribu).

Angka itu melonjak dari pendapatan per kapita pada 2022 sebesar Rp71 juta.

Ke depan hilirisasi, tidak hanya pada komoditas mineral, tetapi non mineral seperti sawit, rumput laut, dan kelapa. Jokowi mengakui hilirisasi memang terasa pahit bagi eksportir bahan mentah, tetapi ia yakin kebijakan itu nantinya akan berbuah manis.

Ia memberi contoh dengan penyetopan ekspor nikel ore di 2020, investasi hilirisasi nikel perlahan tumbuh pesat. Menurutnya, saat ini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.

Ke depan, Jokowi yakin hilirisasi bisa memberikan banyak manfaat apalagi jika dilakukan pada komoditas lainnya.

“Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyinggung soal pemerataan ekonomi yang dilakukan dengan pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar. Pembangunan dilakukan dengan dana desa yang mencapai Rp539 triliun dari 2015 hingga 2023.

Selan itu, ia juga memaparkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp3.212 triliun dari 2015 hingga 2023. Anggaran itu termasuk untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggaran itu juga untuk perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja. Anggaran diberikan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Namun, Jokowi menjelaskan SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional. Maka dari itu dibutuhkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” kata Jokowi.

Dia pun menyinggung soal fotonya yang dipakai sejumlah capres. Jokowi menegaskan tak punya andil dalam pertemuan capres-cawapres Pilpres 2024.

Selain itu, Jokowi juga menjawab caci maki sejumlah pihak terhadap dirinya. Dia mengaku tak masalah dengan sebutan tolol hingga Firaun yang disematkan ke dirinya.

Tak hanya itu, dia menyinggung keberlanjutan pembangunan. Jokowi ingin sosok presiden berikutnya meneruskan pembangunan agar Indonesia menjadi negara maju. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus Bahas Korupsi, Formappi Pertanyakan Komitemen Komisi III DPR

    Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus Bahas Korupsi, Formappi Pertanyakan Komitemen Komisi III DPR

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Peneliti Formappi Lucius Karus mengaku tak heran jika Komisi III DPR dan Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan rapat tertutup untuk membahas soal isu korupsi. Terlebih, Kejagung saat ini menyidik kasus korupsi minyak di Pertaminan yang nilai korupsi fantastic hingga triliunan rupiah. “Saya kira menjadi wajar saja kalau publik mencurigai […]

  • Buntut Kasus Suap di Tubuh TNI, Mahfud MD Sepakat UU Peradilan Militer Perlu di Revisi

    Buntut Kasus Suap di Tubuh TNI, Mahfud MD Sepakat UU Peradilan Militer Perlu di Revisi

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sependapat bila perlunya revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Opini ini muncul setelah dua TNI aktif di Basarnas RI terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kasusnya tidak bisa diusut oleh Peradilan Tipikor. “Ya nanti kami agendakan, kan sudah ada di prolegnas, ya. Di prolegnas jangka panjang. […]

  • Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya merespon aturan Sekolah Wajib beli Buku Paket. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bahwa penjualan buku paket sekolah yang diwajibkan sejumlah sekolah di berbagai daerah kepada para siswa. Dijelaskan, bahwa partisipasi orang tua dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran harus didorong. “Tapi harus dilakukan secara transparan dan terbuka. […]

  • Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja,dengan memanggil Kapolda NTT,Kajati NTT,dan APPA, Kamis (22/5/2025). RDP dan RDPU dipimpin langung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. RPD kali ini […]

  • Respon Istana Soal Isu Reshuffle Kabinet dan Pengunduran Driri Menkeu Purbaya

    Respon Istana Soal Isu Reshuffle Kabinet dan Pengunduran Driri Menkeu Purbaya

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pihak Istna membantah rumor yang beredar bahwa, Menteri Keuangan RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengundurkan diri dari Kabinet erah Putih. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Pras, sapaan Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo belum berencana […]

  • Peneliti BRIN Beri Kode Alam El Nino Menguat, 5 Petaka Incar RI

    Peneliti BRIN Beri Kode Alam El Nino Menguat, 5 Petaka Incar RI

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta – Peneliti Klimatologi Pusat Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin menyebut kekuatan El Nino saat ini berpotensi semakin kuat. Saat ini, untuk mengukur kekuatan El Nino, Erma mengatakan tidak cukup dengan melihat intensitasnya saja, tetapi juga melalui struktur spasialnya. Menurutnya kalau struktur spasialnya semakin memanjang, berarti area El Ninonya […]

expand_less