Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 Dimulai di MK RI

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 Dimulai di MK RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 27 Mar 2024
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah dimulai di Mahkamah Konstitusi (MK) RI Gambir Jakarta Pusat. Dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024, perselisihan tersebut melibatkan pemohon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam pantauan, Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD telah tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi RI Gambir Jakarta Pusat dengan situasi yang aman dan kondusif. Sidang dimulai tepat pukul 13.00 WIB dengan kehadiran kuasa hukum dan peserta sidang yang terdiri dari berbagai pihak.

Kuasa hukum seperti Prof. Dr. Todung M. Lubis, Dr. Maqdir Ismail, Dr. Yanuar P. Wasesa, dan Prof. Dr. H. Henry Yosodiningrat turut hadir untuk menyampaikan permohonan pemohon. Peserta sidang mencakup pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan pers media.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh H. Ganjar Pranowo, sebagai pemohon, ditekankan pentingnya mengingat semangat reformasi 25 tahun lalu dan keberlanjutan cita-cita luhur bangsa. Dia menyoroti kebebasan warga, demokrasi, dan tanggung jawab untuk menjaga integritas negara.

Sementara Prof. Dr. Mahfud MD, juga sebagai pemohon, menegaskan peran MK dalam menjaga demokrasi dan hukum di Indonesia. Dia menyampaikan perlunya pengawasan yang cermat terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan umum untuk memastikan integritas demokrasi.

Dalam petitum yang dibacakan oleh Prof. Dr. Todung M. Lubis, kuasa pemohon, disampaikan tuntutan untuk mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan keputusan KPU tentang hasil pemilihan umum, dan melakukan pemungutan suara ulang.

Penyampaian tersebut menggarisbawahi urgensi dan kompleksitas perselisihan hasil pemilihan umum yang tidak hanya berkaitan dengan perolehan suara, tetapi juga melibatkan pelanggaran dalam semua tahap proses pemilihan umum.

Sidang ini menjadi momentum penting bagi MK untuk menjaga integritas demokrasi dan menegakkan hukum konstitusi. Tantangan kompleks ini mengingatkan kita pada pentingnya mengawal proses demokrasi agar tetap jujur, adil, dan representatif.

Terus pantau perkembangan selanjutnya hanya di situs resmi Mahkamah Konstitusi RI untuk mendapatkan informasi terkini mengenai sidang ini.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU Segera “Audit” Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol pada Pemilu 2024, Paslon Ini Terbanyak

    KPU Segera “Audit” Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol pada Pemilu 2024, Paslon Ini Terbanyak

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– KPU (Komisi Pemilihan Umum ) Republik Indonesia mengumumkan akan segera malakukan audit laporan dana kampanye paslon dan partai politik pada Pemilu 2024, Baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) maupun partai politik. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik . Adapun dana kampanye peserta pemilu bakal diaudit […]

  • Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Cirebon,msinews.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah. “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. […]

  • Erick Thohir Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN

    Erick Thohir Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsinNews–Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung pada September mendatang. Pelaporan itu mundur dari sebelumnya yang dijadwalkan pada akhir Juli. Erick mengatakan saat ini dana pensiun itu sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah diaudit, kata dia dana […]

  • Merespon Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Fahri Hamzah: Kliping Berita Bukan Alat Bukti

    Merespon Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Fahri Hamzah: Kliping Berita Bukan Alat Bukti

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah mengomentari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilu presiden (Pilpres) 2024. Fahri Hamzah menilai bukti yang dibawa Pemohon, yakni Tim hukum pasangan calon (paslon) presiden dan wapres nomor urut 01 (Anies-Muhaimin) dan nomor urut 03 (Ganjar-Mahfud), hanya kliping koran dan berita. “Ada apa di MK? […]

  • Benny K.Harman : Putusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Salah Alamat/Sesat

    Benny K.Harman : Putusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Salah Alamat/Sesat

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang dibacakan Ketua MKD dalam sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, tanggal 24 Juni 2024 bahwa, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) adalah putusan sesat dan salah alamat. MKD DPR menyatakan Bambang Soesatyo melanggar kode etik anggota dewan […]

  • Polemik Royalti Musik, Willy Aditya: Karya Cipta Bukan Hanya Aspek Komersil, Ada Fungsi Sosial

    Polemik Royalti Musik, Willy Aditya: Karya Cipta Bukan Hanya Aspek Komersil, Ada Fungsi Sosial

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Polemik penarikan royalti musik kembali mencuat di publik. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa karya cipta tidak boleh semata-mata dipandang dari sisi komersial, melainkan juga memiliki fungsi sosial, publik, dan kebudayaan. Hal ini disampaikan Willy saat menjadi pembicara dalam dalam diskusi bertajuk “Akhiri Polemik Royalti, Revisi UU Hak Cipta Menjadi […]

expand_less