Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Senator Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Senator Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Apr 2024
  • visibility 120
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Senator RI dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Dr. Fahira Idris mendukung penuh sikap tegas dan kebijakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang membantah adanya isu bahwa Indonesia berencana untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Fahira mengatakan, sikap tegas tersebut perlu terus disuarakan agar negara-negara di dunia, termasuk Israel paham bahwa konstitusi Indonesia secara tegas melarang RI menjalin hubungan diplomatik dengan penjajah.

“Agar isu ini tidak terus berhembus, hemat saya perlu ditegaskan ke seluruh dunia bahwa konstitusi kita melarang Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan penjajah,” kata dalam keterangan tertulisnya di terima wartaan, Senin (15/4/2024).

“Konstitusi di Indonesia, menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar Fahira mengutip Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menjelaskan bahwa konsistensi dalam membela hak asasi manusia (HAM) dan kemerdekaan Palestina serta mengutuk penjajahan Israel adalah “ideologi utama” politik luar negeri Indonesia.

“Pendekatan politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan Indonesia mewajibkan rakyat dan bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai negara yang menolak penjajahan, penindasan, dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.”tegtasnya.

Masih kata Fahira, amanat konstitusi ini yang membuat Indonesia menjadi negara yang begitu teguh dalam menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional. Selain itu, amanat konstitusi juga menjadikan Indonesia tidak akan pernah mengakui kedaulatan negara Israel karena masih terus menjajah Palestina.

“Sikap tegas RI yang menolak wacana pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel adalah bentuk dari ketaatan terhadap konstitusi.” Sebutnya.

Fahira menegaskan, bahwa dalam konteks penjajahan Palestina, Fahira menegaskan bahwa implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia tidak hanya tentang memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina, tetapi juga tentang mengutuk penjajahan Israel dan menolak mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah bangsa.

“Kedua aspek ini berjalan beriringan, dan Indonesia dengan tegas melaksanakannya. Selama rakyat Palestina masih terus dijajah dan belum merdeka, Israel jangan coba-coba berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, karena hal itu tidak akan pernah terjadi,” paparnya.

Sebelumnya, Kemenlu RI telah membantah keras adanya isu bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel demi keanggotaan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). Isu tersebut beredar beredar di kalangan beberapa media Israel. ** dom.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegunungan Bintang Jemput Bola di Kementrian, Ini Trobosan Speiyan

    Pegunungan Bintang Jemput Bola di Kementrian, Ini Trobosan Speiyan

    • calendar_month Jumat, 1 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin) Spei Yan Bidana terus melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Langkahnya dengan menjemput bolah di Kementerian. Pegunungan Bintang dipimpin Speiyan sudah menyun dokumen perencanaan sebagai acuan berbagai pihak (stakeholders) baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Baca Juga : Menaker Ida Fauziyah Hadiri Peringatan HUT Ke-66 Kebangsaan […]

  • Komisi III DPR Dukung Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pidana Izin Tambang di Raja Ampat

    Komisi III DPR Dukung Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pidana Izin Tambang di Raja Ampat

    • calendar_month Jumat, 13 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menyelidiki dugaan tindak pidana dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Abdullah menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pertambangan yang diduga melanggar hukum sangat […]

  • DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemendag  Rp 2,4 Trilun di 2025

    DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemendag Rp 2,4 Trilun di 2025

    • calendar_month Sabtu, 15 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik datang dari Komisi VI DPR RI untuk Kementeran Perdagangan (Kemendag) atas usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 trilun di 2025. Adapun, Persetujuan usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp2,4 triliun dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung untuk tiga sektor. Pertama, adalah untuk peningkatan peran 46 Perwakilan Perdagangan di […]

  • KPU Lamsel, Serahkan Santunan Rp.46 Juta ke Keluarga Almarhum Anggota KPPS

    KPU Lamsel, Serahkan Santunan Rp.46 Juta ke Keluarga Almarhum Anggota KPPS

    • calendar_month Selasa, 27 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Lamsel, MSINews.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) telah menyerahkan santunan uang sebesar Rp.46 juta kepada keluarga almarhum Edi Susanto, anggota KPPS 03 Desa Margo Rejo Kecamatan Jati Agung. “Ya, hari ini kita mau ke Jati Agung untuk serahkan santunan uang duka. Sementara, Jati Agung dulu, sebab baru untuk Jati Agung yang sudah selesai berkasnya,” […]

  • Mimpi yang Tercoreng: Jerat Penipuan Bimbel Calon Polisi dan Desakan Integritas

    Mimpi yang Tercoreng: Jerat Penipuan Bimbel Calon Polisi dan Desakan Integritas

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Di tengah hiruk pikuk persiapan seleksi anggota Polri, tersimpan kisah-kisah pahit tentang mimpi yang direnggut oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Modus penipuan berkedok bimbingan belajar (bimbel) masuk kepolisian kembali mencuat, menjerat calon abdi negara dengan janji-janji manis kelulusan instan yang berujung pada kerugian material dan mental. Kasus terbaru yang diungkap Polda Sumatera Utara, […]

  • Komisi 1 DPR RI Memastikan, RUU Penyiaran Tidak Mengancam Kebebasan Pers

    Komisi 1 DPR RI Memastikan, RUU Penyiaran Tidak Mengancam Kebebasan Pers

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarsah Fikarno Laksono, M.E, mengatakan bahwa, undang-undang penyiaran yang sedang dibahas di meja parlemen hanya mengatur kebijakan dan regulasi konten di berbagai media platform digital. Mengatur perkembangan teknologi seperti artis kecil atau kecerdasan buatan. Komisi 1 DPR RI memastikan rancangan undang-undang RUU penyiaran tidak mengancam kebebasan pers. Pernyataan […]

expand_less