Bekasi, MSINews.com – Ketahanan Pangan Global atau Global Food Safety Initiative (GFSI) merilis data terbaru mengenai ketahanan pangan Indonesia untuk tahun 2022. Ma’ruf Amin telah mengeluarkan seruan agar tidak ada lagi lahan tidur, dan mengoptimalkan lahan menjadi usaha tani yang produktif.
Menurut laporan ini, indeks ketahanan pangan Indonesia berada pada angka 60,2, menempatkannya pada peringkat ke-63 dari total 113 negara yang dinilai. Angka ini, meskipun mencerminkan tingkat ketahanan yang layak, masih berada di bawah rata-rata dunia sebesar 62,2 dan Asia Pasifik sebesar 63,42.
Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin telah mengeluarkan seruan agar tidak ada lagi lahan tidur, dan mengingatkan betapa pentingnya mengoptimalkan lahan tidur sehingga menjadi lahan usaha tani yang produktif.
“Saya minta tidak ada lagi lahan tidur, karena itu diperlukan optimasi lahan tidur sehingga menjadi lahan usaha tani yang produktif,” pintanya saat meninjau kegiatan tanam serentak di seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Taman Pancasila, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (01/11/2023).
Baca Juga : Jokowi dan Basuki Tinjau Proyek Jalan Tol IKN Nusantara
Salah satu tantangan serius yang mengancam ketahanan pangan Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 90-100 ribu hektare setiap tahun. Padahal, untuk mencapai kemandirian pangan nasional pada tahun 2024, Indonesia membutuhkan lahan pertanian tanaman padi seluas 12,48 juta hektare.
Ma’ruf Amin juga menekankan perlunya upaya optimasi lahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan legalitas lahan yang jelas dan tanpa sengketa. Dia berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus meningkatkan potensi sumber pangan lokal, terutama peningkatan produksi bahan pangan dari sumber protein hewani dan nabati.
Lebih dari itu, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung ketahanan pangan juga harus diperkuat. Ini kata Ma’ruf Amin termasuk optimalisasi aset untuk peningkatan produktivitas pangan strategis, pengembangan komoditas pangan alternatif.
Menurutnya peningkatan serapan pangan, serta pengamanan sumber dan jalur distribusi untuk mencegah kegiatan eksplorasi ilegal yang dapat merugikan negara.
“TNI dan pemerintah daerah agar dapat memastikan legalitas lahan agar konflik dengan masyarakat sekitar dapat dihindari,” ujarnya.
Ma’ruf Amin mendorong semua pemangku kepentingan untuk menjalankan kerangka kerja sama dan kemitraan multipihak yang terpadu dan inklusif. Ia menyebut Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran yang tepat dan transparan, serta pendampingan kepada masyarakat agar lebih mumpuni.
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kolaborasi untuk pengembangan skema kemitraan inklusif melalui kolaborasi multipihak yang mencakup ekosistem terintegrasi hulu ke hilir secara luas di berbagai daerah, serta untuk penyerapan hasil panen melalui penjamin pembelian, baik untuk komersial maupun pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ma’ruf Amin menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduknya.
Dia menilai komitmen ini sejalan dengan tujuan kedua dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.
“Kenalkan diversifikasi makanan pokok non beras di daerah masing-masing yang memiliki nilai gizi setara dengan beras, seperti sagu, umbi-umbian, jagung, dan lainnya,” tandasnya.
Baca Juga : Pengembang Taman Kencana, Kangkangi Gubernur DKI 30 Tahun
Mak’ruf Amin menuturkan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, TNI telah berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelenggarakan kegiatan tanam serentak di 460 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini berpusat di Taman Pancasila, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dikelola oleh Korem 051 Wijayakarta.
Dirinya mengharapkan Taman Pancasila merupakan kawasan terpadu yang difungsikan sebagai wahana edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budi daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara terpadu di lahan seluas 43 hektare.
“Seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan kerangka kerja sama dan kemitraan multipihak yang terpadu dan inklusif, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran yang tepat dan transparan, serta pendampingan kepada masyarakat agar lebih mumpuni,” Pungkasnya.
Dengan upaya serius dari semua pihak, Indonesia berharap dapat memperkuat ketahanan pangan negara ini, menyediakan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh penduduknya, dan pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.
