Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Ini Rahasia Menteri ESDM

Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Ini Rahasia Menteri ESDM

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
  • visibility 167
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Pembelian BBM dibatasi

Gambar Ilustrasi pembatasan pembelian BBM subsidi akan dibatasi

 

Jakarta – Pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar/Pertalite yang pernah wacanakan ditahun 2022 kini akan dibahas kembali oleh Kementerian ESDM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bersama Kementerian lain, segera membahas wacana pembatasan pembelian BBM itu.

Baca Juga : BRIN Ungkap Jokowi Gunakan Intelejen Negara, Baca Politik 2024

Dia mengatakan rencana tersebut sebelumnya akan dikaji terlebih dulu sebelum dibahas lebih lanjut.

“Ya kita mau bahas lagi, kita mau angkat lagi dengan Kementrian Keuangan ibu Sri Mulyani dan Kementrian BUMN bapak Erick Tohir,” kata Arifi dikutip Detik, Sabtu 23/9/2023.

Arifin menjelaskan rencana pengetatan pembelian BBM subsidi ini nantinya akan diatur dalam revisi Perpres No.191 Tahun 2014.

Ia menyebut tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM revisinya di Setneg.

Arifin mengaku belum mengetahui pasti tanggal, bulan dan kapan pembatasan pembelian BBM itu diberlakukan.

“Pengaturan diperlukan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran. Nantinya konsumen yang ingin membeli lebih dari 20 liter bensin harus menggunakan barcode MyPertamina,” ujarnya

Sebelumnya BPH Migas sempat menyebut kuota BBM subsidi tak cukup sampai akhir tahun. Adapunkuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pada 2023 sebesar 17 juta kiloliter (KL).

Baca Juga : Jawa Tengah Relawan Amin, Percaya Diri Menag Pilpres 2024.

Guna memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, BPH Migas bersama instansi terkait membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) pengawasan, monitoring.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan salah satu tugas BPH Migas memastikan pendistribusian BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang berhak.

Iwan mengingatkan karena keterbatasan anggaran pemerintah maka, dilakukan pengawasan ketat agar tidak melebihi kuota.

“Kita mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023,” kata Iwan dikutip dari laman BPH Migas.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

    Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446H/2025 M jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, Sabtu (29/3/2025). “Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025,” ujar Menag […]

  • TNI AD dan TWP AD Groundbreaking Pembangunan Ribuan Rumah Non-Dinas Prajurit dan PNS

    TNI AD dan TWP AD Groundbreaking Pembangunan Ribuan Rumah Non-Dinas Prajurit dan PNS

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– TNI Angkatan Darat (TNI AD) bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking)(groundbreaking), pembangunan ribuan unit  rumah non-dinas bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (9/3/2025). Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya TNI AD meningkatkan kesejahteraan prajurit dan […]

  • AHP : Bali Jadi Barometer Pariwisata Berkonsep “Quality Tourism”

    AHP : Bali Jadi Barometer Pariwisata Berkonsep “Quality Tourism”

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com– Penyusunan RUU terkait perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dibutuhkan paradigma baru. Adapun, perubahan tersebut terkait bagaimana dari yang sifatnya wisata berorientasi pada jumlah (mass tourism) menjadi wisata yang berorientasi pada kualitas (quality tourism), sebagaimana menjadi titik berat dalam perubahan UU tersebut. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira […]

  • Damamain Bongkar Kronologis Korupsi di PT. Kalwedo di Kejagung RI

    Damamain Bongkar Kronologis Korupsi di PT. Kalwedo di Kejagung RI

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 463
    • 0Komentar

    JAKARTA, [Msinews.com] – Warga asal Maluku Barat Daya, Sakarias Damamain mengurai dugaan Korupsi yang terjadi di PT. Kalwedo saat dirinya mendatangi Kejaksaan Agung RI dan melalukan diskusi serius dengan salah seorang Jaksa pada Jumat kemarin, (13/03/2026). “Di depan Jaksa itu saya jelaskan secara detail aliran dana itu, prosesnya sampai mengapa jadi masalah. Itu saya sampaikan […]

  • Mendes PDTT, Desak Pandampingan Bantuan Hukum di Dasa.

    Mendes PDTT, Desak Pandampingan Bantuan Hukum di Dasa.

    • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menyoroti kebutuhan mendesak akan bantuan hukum di desa. Lebih lanjut, Mendes PDTT Gus Halim (sapaan akrab_red) menerima hasil Focus Group Discussion (FGD) dari Strategic Policy Unit (SPU) Kemendes PDTT terkait Bantuan Hukum (BAHU) Desa, lada Sabtu malam (9/12/2023) di Jombang, […]

  • KPK Geledah

    KPK Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu Terkait Dugaan Korupsi Suap

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Labuhan Batu terkait penyelidikan dugaan korupsi suap. Tersangka utama dalam kasus ini adalah Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa tim penyidik telah menyelesaikan penggeledahan pada Kamis (18/1) di Kantor Bupati Labuhan Batu. […]

expand_less