Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Ini Rahasia Menteri ESDM

Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Ini Rahasia Menteri ESDM

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
  • visibility 86
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Pembelian BBM dibatasi

Gambar Ilustrasi pembatasan pembelian BBM subsidi akan dibatasi

 

Jakarta – Pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar/Pertalite yang pernah wacanakan ditahun 2022 kini akan dibahas kembali oleh Kementerian ESDM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bersama Kementerian lain, segera membahas wacana pembatasan pembelian BBM itu.

Baca Juga : BRIN Ungkap Jokowi Gunakan Intelejen Negara, Baca Politik 2024

Dia mengatakan rencana tersebut sebelumnya akan dikaji terlebih dulu sebelum dibahas lebih lanjut.

“Ya kita mau bahas lagi, kita mau angkat lagi dengan Kementrian Keuangan ibu Sri Mulyani dan Kementrian BUMN bapak Erick Tohir,” kata Arifi dikutip Detik, Sabtu 23/9/2023.

Arifin menjelaskan rencana pengetatan pembelian BBM subsidi ini nantinya akan diatur dalam revisi Perpres No.191 Tahun 2014.

Ia menyebut tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM revisinya di Setneg.

Arifin mengaku belum mengetahui pasti tanggal, bulan dan kapan pembatasan pembelian BBM itu diberlakukan.

“Pengaturan diperlukan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran. Nantinya konsumen yang ingin membeli lebih dari 20 liter bensin harus menggunakan barcode MyPertamina,” ujarnya

Sebelumnya BPH Migas sempat menyebut kuota BBM subsidi tak cukup sampai akhir tahun. Adapunkuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pada 2023 sebesar 17 juta kiloliter (KL).

Baca Juga : Jawa Tengah Relawan Amin, Percaya Diri Menag Pilpres 2024.

Guna memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, BPH Migas bersama instansi terkait membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) pengawasan, monitoring.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan salah satu tugas BPH Migas memastikan pendistribusian BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang berhak.

Iwan mengingatkan karena keterbatasan anggaran pemerintah maka, dilakukan pengawasan ketat agar tidak melebihi kuota.

“Kita mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023,” kata Iwan dikutip dari laman BPH Migas.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dorong Kolaborasi, Kemenko Polkam Cek Titik Rawan Premanisme di Jawa Timur

    Dorong Kolaborasi, Kemenko Polkam Cek Titik Rawan Premanisme di Jawa Timur

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Surabaya,msinews.com– Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen nyata dalam memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di beberapa titik di Jawa Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, saat melakukan pemantauan langsung di titik rawan […]

  • Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Lubuklinggau msinews.com – Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa tahun terakhir makin marak dan menjadi sorotan banyak pihak. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatera Selatan HM Asnadi CA menyampaikan pemandangan kritis dia tentang gagasan DOB. Asnadi menilai hal tersebut sangat positif dipandang dari sisi tatakelola prmerintahan. Paling tidak, dengan pemekaran […]

  • Pemerintah RI Didesak Minta Penjelasan Australia Soal Penangkapan Nelayan Papua

    Pemerintah RI Didesak Minta Penjelasan Australia Soal Penangkapan Nelayan Papua

    • calendar_month Selasa, 25 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendesak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian Kelautan Perikanan untuk aktif memantau perkembangan kondisi nelayan Papua yang ditangkap oleh otoritas Australia. “Kami harap Kemenlu RI segera membangun komunikasi intensif bersama pemerintah Australia untuk meminta penjelasan resmi. Sehingga kedua pihak mendapatkan solusi terbaik bagi […]

  • Rencana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Rencana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    • calendar_month Selasa, 30 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rencana Kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai dapat mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Wacana tersebut juga akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru dan berpotensi mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. “Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan […]

  • Apresiasi BSPS, Mendagri Tito: Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

    Apresiasi BSPS, Mendagri Tito: Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi berbagai program perumahan yang diimplementasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, program tersebut sangat mulia lantaran bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kalangan kurang mampu. Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Peluncuran Program BSPS secara Nasional […]

  • Aboe Bakar Dorong BNNP Kalsel Bersihkan Penegak Hukum dari Pengaruh Narkoba

    Aboe Bakar Dorong BNNP Kalsel Bersihkan Penegak Hukum dari Pengaruh Narkoba

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Kalsel,msinews.com-Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP Kalsel), Rabu lalu. Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan masa reses DPR RI. Adapun, dalam kunjungan tersebut, Habib Aboe Bakar secara tegas menyoroti ditemukannya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. “Keterlibatan […]

expand_less