Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Ini Rahasia Menteri ESDM

Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Ini Rahasia Menteri ESDM

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
  • visibility 218
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Pembelian BBM dibatasi

Gambar Ilustrasi pembatasan pembelian BBM subsidi akan dibatasi

 

Jakarta – Pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar/Pertalite yang pernah wacanakan ditahun 2022 kini akan dibahas kembali oleh Kementerian ESDM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bersama Kementerian lain, segera membahas wacana pembatasan pembelian BBM itu.

Baca Juga : BRIN Ungkap Jokowi Gunakan Intelejen Negara, Baca Politik 2024

Dia mengatakan rencana tersebut sebelumnya akan dikaji terlebih dulu sebelum dibahas lebih lanjut.

“Ya kita mau bahas lagi, kita mau angkat lagi dengan Kementrian Keuangan ibu Sri Mulyani dan Kementrian BUMN bapak Erick Tohir,” kata Arifi dikutip Detik, Sabtu 23/9/2023.

Arifin menjelaskan rencana pengetatan pembelian BBM subsidi ini nantinya akan diatur dalam revisi Perpres No.191 Tahun 2014.

Ia menyebut tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM revisinya di Setneg.

Arifin mengaku belum mengetahui pasti tanggal, bulan dan kapan pembatasan pembelian BBM itu diberlakukan.

“Pengaturan diperlukan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran. Nantinya konsumen yang ingin membeli lebih dari 20 liter bensin harus menggunakan barcode MyPertamina,” ujarnya

Sebelumnya BPH Migas sempat menyebut kuota BBM subsidi tak cukup sampai akhir tahun. Adapunkuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pada 2023 sebesar 17 juta kiloliter (KL).

Baca Juga : Jawa Tengah Relawan Amin, Percaya Diri Menag Pilpres 2024.

Guna memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, BPH Migas bersama instansi terkait membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) pengawasan, monitoring.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan salah satu tugas BPH Migas memastikan pendistribusian BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang berhak.

Iwan mengingatkan karena keterbatasan anggaran pemerintah maka, dilakukan pengawasan ketat agar tidak melebihi kuota.

“Kita mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023,” kata Iwan dikutip dari laman BPH Migas.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rakerprov KORMI Sumsel 2024 Siapkan Fornas ke-8 di NTB

    Rakerprov KORMI Sumsel 2024 Siapkan Fornas ke-8 di NTB

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Selatan, menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2024, Rabu (26/6/2024). Rakerprov berlangsung di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Sumsel, diwakili Staf Ahli Gubernur bidang SDM dan Kemasyarakatan Kurniawan Abadi, SE MM. Hadir dalam Rakerprov secara virtual, Ketua UMUM KORMI Nasional, Hayono Isman […]

  • Pengangkatan CASN 2025 Dipercepat, Komisi II: Jangan Ada Lagi Kebijakan Keliru

    Pengangkatan CASN 2025 Dipercepat, Komisi II: Jangan Ada Lagi Kebijakan Keliru

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha mendukung pemerintah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2025, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pengangkatan mereka. Pemerintah berencana melakukan pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, dan PPPK tahap I dan II paling […]

  • Mendagri Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah

    Mendagri Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya pada acara Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) […]

  • Bersama Rakyat Kita Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN

    Bersama Rakyat Kita Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 1.772
    • 0Komentar

    MSInews.com – “Kita merubah cara pandang masyarakat tentang bagaimana pemerintah dan rakyat sama-sama berjalan dalam menjalankan visi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka khususnya membenahi pertanahan kita” Nama Budi Kristiyana, S.SiT., M.H. dikenal sebagai seorang pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Nama yang akrab dipanggil Pa […]

  • Ketua DPR RI : Varian Covid Eris Menyebar di RI, Puan Imbau Faskes Siap dengan Segala Skenario

    Ketua DPR RI : Varian Covid Eris Menyebar di RI, Puan Imbau Faskes Siap dengan Segala Skenario

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Masyarakat Indonesia diingatkan untuk mewaspadai virus Covid-19 varian baru bernama EG. 5.1 yang diketahui sudah menyebar di 6 provinsi di Indonesia. Pemerintah pun diminta untuk melakukan langkah antisipasi agar varian yang juga disebut Eris itu tidak menyebabkan ledakan kasus baru. “Meskipun kita sudah memasuki fase endemi, saya mengimbau agar masyarakat mewaspadai adanya virus baru Covid-19. […]

  • Pemerintah Kirim Logistik 27 Ton hingga 3.500 Personel TNI/Polri Ke Lokasi Gempa di NTT

    Pemerintah Kirim Logistik 27 Ton hingga 3.500 Personel TNI/Polri Ke Lokasi Gempa di NTT

    • calendar_month 23 jam yang lalu
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-– Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), langsung di hari kejadian. Seperti diketahui, Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/08) pukul 05.58 WITA. Di hari yang sama, bantuan logistik hingga personel gabungan langsung dikerahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat […]

expand_less