Pembahasan RPJPN 2025-2045 Harus Beranjak dari Evaluasi dan Data Terkini

Jakarta,msinews.com-Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Terkait itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar untuk menghimpun masukan terkait pembahasan tersebut.

Adapun, para pakar yang diundang tersebut, di antaranya adalah Prof. Bambang Brodjonegoro, Prof Fasli Jalal, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dalam Kesempatan itu, para pakar menguraikan visi, misi dan sasaran utama pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rancangan RPJPN 2025-2045. Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi ini nanti akan tercermin dalam atau oleh pencapaian sasaran utama pencapaian visi tersebut.

Adapun, sasaran utama Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 mencakup, yaitu Pendapatan per kapita setara negara maju; Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (net zero emission).

Dalamm kesempatan itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mengatakan dalam menyusun RUU RPJPN pentingnya para pakar menyampaikan hasil evaluasi terhadap pembangunan Inonesia yang telah berjalan selama ini.

“Ketika kita membuat rencana jangka panjang tentu evaluasi atas pembangunan yang telah berlangsung menjadi landasan yang krusial dalam merancang RPJPN,” kata Ledia di dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Selain itu, Ledia juga menyoroti tentang peningkatan sumber daya manusia. Diketahui, Indonesia mengalami bonus demografi yang salah satu sasaran utama RPJPN 2025 – 2045 adalah peningkatan daya saing SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan visi Indoneisa Emas 2045.

“Saya merasa bonus demografi ini seperti sesuatu yang lewat begitu saja. Maka dari itu penting membuat rencana (pembangunan) dengan merujuk pada data yang ada saat ini”ujarnya.

“Namun berkaca dari hasil indeks literasi digital Indonesia yang masih rendah hingga saat ini, saya merasa bonus demografi ini seperti sesuatu yang lewat begitu saja. Maka dari itu penting membuat rencana (pembangunan) dengan merujuk pada data yang ada saat ini,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Baleg DPR RI ini juga menyoroti UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam UU yang telah disepakati DPR bersama Pemerintah itu, dirancang agar rencana induk riset sebagai kebutuhan pembangunan Indonesia. Tapi nyatanya saat ini semua lembaga riset dilebur, akhirnya pada sibuk administrasi bukannya menjalankan recana awal.

“Ah sudahlah gak jelas. Makanya saya tanya tentang evaluasi, karena belum nyambung antara evaluasi dengan recana pembangunan. Kita harus merencanakan sesuatu berbasis evaluasi. Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Naudubiliah minzalik jangan sampai. Saya rasa kita perlu perbaiki agar kedepannya lebih baik,” ungkapnya.** dom.