Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Moeldoko Soroti Sulitnya Pengendalian Pemasangan Spanduk Calon Presiden

Moeldoko Soroti Sulitnya Pengendalian Pemasangan Spanduk Calon Presiden

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
  • visibility 126
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan kesulitan dalam mengendalikan pemasangan spanduk pasangan calon presiden dan wakil presiden di lokasi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo.

Moeldoko menyoroti masalah ini terkait banyaknya poster atau spanduk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang muncul saat Presiden berkunjung ke Banten pada Senin (8/1).

Baca juga : Bantu Pemerintah, PWI Kini Punya Satgas Anti Hoax

Menurut Moeldoko, kendala utama terletak pada fakta bahwa pemasangan spanduk tersebut biasanya dilakukan oleh sukarelawan dan bukan oleh unsur negara. “Kalau itu yang melakukan bukan unsur negara, ya sulit. Kalau itu dilakukan oleh relawan, memang tidak bisa kontrol,” ujarnya di Jakarta, Selasa 9/1/2024.

Moeldoko menekankan perlunya memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan poster atau spanduk tersebut. Jika pemasangan tidak melibatkan aparat negara, maka sulit untuk mengendalikannya.

“Sepanjang itu tidak dilakukan aparat negara, nah itu sulit dikontrol. Akan tetapi, kalau aparat negara yang melakukan, itu perlu evaluasi,” tambahnya.

Pihak Moeldoko juga menyoroti adanya poster pasangan Prabowo-Gibran saat pembagian bantuan sosial oleh Presiden kepada masyarakat di Serang, Banten. Moeldoko mengindikasikan bahwa kemungkinan sukarelawan politik memanfaatkan momen atau situasi tertentu untuk memasang atribut kampanye.

“Bisa saja dalam setiap kesempatan partai politik sukarelawan itu memanfaatkan situasi, kadang-kadang malah memasangnya saat-saat terakhir. Jadi, ya memang itu kegiatan politik yang dijalankan oleh aktor di luar aktor negara, itu masalahnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. di nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diskursus Imajiner bersama Askolani Jasi, S.H., M.H.: Antara Pengetahuan dan Perbuatan

    Diskursus Imajiner bersama Askolani Jasi, S.H., M.H.: Antara Pengetahuan dan Perbuatan

    • calendar_month Sabtu, 26 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Pangkalan Balai, msinews.com -Kota Pangkalan Balai merupakan ibukota dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Sebutan kota sudah lebih dari layak disandang oleh Pangkalan Balai. Setidak-tidaknya ada dua argumentasi pokok kenapa Pangkalan Balai pantas menyandang sebutan kota. (1) Secara demografis letak Pangkalan Balai relatif sangat dekat dengan Kota Palembang. Waktu tempuh perjalanan darat dari Palembang ke […]

  • Eks Mentan SYL Divonis 10 Tahun Penjara ,Hal yang Memberatkan dan Meringankan

    Eks Mentan SYL Divonis 10 Tahun Penjara ,Hal yang Memberatkan dan Meringankan

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 300. Juta subsider 4 tahun kurungan. Limpo dinyatakan terbukti melakukan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kementan). Selain itu, majelis hakim juga meminta Syahrul Yasin Limpo membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 […]

  • Komisi IX DPR Sebut, Pelaksanaan Kebijakan KRIS Tidak Cukup Sebatas Kesiapsiagaan Rumah Sakit

    Komisi IX DPR Sebut, Pelaksanaan Kebijakan KRIS Tidak Cukup Sebatas Kesiapsiagaan Rumah Sakit

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai bahwa,pelaksanaan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak cukup sebatas kesiapsiagaan rumah sakit itu sendiri, melainkan juga perlu diimbangi secara holistik. Salah satunya adalah persoalan pembiayaan. “Kebijakan KRIS itu harus diimbangi dengan cara holistik tidak hanya sebatas kesiapsiagaan rumah sakit itu sendiri, tapi juga ada pembiayaan. Persiapan […]

  • Tito : Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional

    Tito : Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Msinews.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran penting pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Apalagi, dengan sistem pemerintahan semi-desentralisasi, Pemda memiliki kewenangan besar dalam mengelola urusan pemerintahan konkuren. “Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja full, mungkin hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya […]

  • Keterangan Kejati Terkait OTT Kadisnakertrans Sumsel

    Keterangan Kejati Terkait OTT Kadisnakertrans Sumsel

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan Vanny Yulia Eka Sari, S.H, M.H mengemukakan perihal terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu atas perintah, izin, dan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Selatan. Vany pada Minggu (10/01) […]

  • Indonesia-Qatar MoU Kerjasama Bidang Pertahanan

    Indonesia-Qatar MoU Kerjasama Bidang Pertahanan

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan bilateral dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Negara Qatar, Yang Mulia Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani beserta utusan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Adapun kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan Menhan RI ke Qatar pada bulan […]

expand_less