Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » PPK Bojong Rekrut Ratusan Anggota KPPS dari 14 Desa Sekecamatan Pada Pilkada 2024

PPK Bojong Rekrut Ratusan Anggota KPPS dari 14 Desa Sekecamatan Pada Pilkada 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Purwakarta,msinews.com-Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS tingkat Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi awa Barat, sudah dimulai.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bojong, Dedi Supriadi, dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) pada Pilkada serentak 2024, tingkat Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, membuka rekrutmen atau seleksi calon Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

“Personil KPPS ini, mencapai 560 orang untuk di 14 Desa, Allhamdullilah sampai tanggal 19, sudah mendaftarkan untuk jadi Anggota KPPS diperkirakan berjumlah 160,” ucap Dedi kepada wartawan, di Purwakarta, pada Kamis 19 September 2024.

Dedi mengatakan bahwa rapat ini diilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Pilkada Serentak 2024, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta tahun 2024, untuk rekrutmen atau seleksi calon Anggota KPPS tingkat Kecamatan, sudah di mulai pada tanggal 17 sampai tutup 28 September 2024.

“Animo masyarakat untuk jadi Anggota KPPS sangatlah bagus, mereka ikut jadi Anggota KPPS, membantu Pemerintah dalam menyambut mensukseskan Pilgub dan Pilbub di Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang,” kata Dedi.

Ketua PPK Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Dedi Supriadi menjelaskan dalam persiapan penyelenggaraan pada Pillkada serentak 2024 ini, tentunya untuk standar kesehatan telah diterapkan pada Calon Anggota KPPS diwajibkan menjalani tes kesehatan, seperti tes gula darah, tekanan darah dan kolesterol.

Selain itu, Dedi menghimbau Kepada Ketua PPS (Panitia Pungutan Suara) dan Anggota, untuk selalu berkordinasi dengan Pemerintah Desa atau Kepala Desa serta tokoh terkait Rekrutmen Anggota KPPS tahun 2024 ini.

‘Agar Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati sukses tanpa akses,” tandas Ketua PPK Kecamatan Bojong, Dedi Supriadi.

Bagi masyarakat ingin mendaftarkan diri, berikut syarat menjadi Calon Anggota KPPS .

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
3. Lulus tes kesehatan terkait gula darah, kolesterol, dan tekanan darah.
4. Setia kepada Pancasila.
5. Memiliki integritas, kejujuran, dan sikap adil.
6. Tidak menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan.
7. Berdomisili sesuai wilayah tugas KPPS.
8. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba.
9. Berpendidikan minimal sekolah menengah atau sederajat.
10. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. ** eky.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tanggapan Komisi II DPR Terkait Pemecatan Ketua KPU RI akibat Tindakan Asusila oleh DKPP 

    Tanggapan Komisi II DPR Terkait Pemecatan Ketua KPU RI akibat Tindakan Asusila oleh DKPP 

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) memberhentikan atau memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,Hasyim Asy’ari atas kasus asusila. Menanggapi pemecatan terhadap Ketua KPU RI itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan pemberhentian  Hasyim Asy’ari karena persoalan asusila menjadi catatan buruk bagi KPU. Junimart pun mengaku, sejak lama sudah kerap memberikan kritik […]

  • Uang Haram SYL Ngalir ke NasDem, Pengurus DPP Tepis Tudingan

    Uang Haram SYL Ngalir ke NasDem, Pengurus DPP Tepis Tudingan

    • calendar_month Senin, 16 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Uang haram SYL (Syahrul Yasin Limpo) mentan Menteri Pertanian didapat dari hasil korupsi, diduga mengalir ke partai NasDem kian memanas. Lembaga Antiraswah menuding, Partai NasDem menepis tudingan. Mulai dari sikap KPK yang menuding ada dugaan duit hasil korupsi, dikantongi SYL mengalir ke NasDem jadi pertanyaan besar anggota komisi III DPR RI Toufik […]

  • Ketua Komisi I : Pendekatan Humanis Pembebasan Pilot Susi Air dari Sandera KKB Jadi Strategi Tepat

    Ketua Komisi I : Pendekatan Humanis Pembebasan Pilot Susi Air dari Sandera KKB Jadi Strategi Tepat

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Terkait proses pembebasan  terhadap Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di Papua adalah strategi terbaik. Kunci untuk misi pembebasan tersebut ialah dialog dengan  pendekatan lunak (soft approach) yang melibatkan tokoh agama,tokoh masyarakat,selain TNI/Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. “Pendekatan soft approach yang dilakukan […]

  • Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V Fraksi PPP DPR RI, Muhammad Aras mengatakan, revisi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu-satunya usulan yang dilakukan oleh para Anggota Komisi V DPR untuk dibahas di masa anggota DPR periode 2019-2024. Pembahasan ini tertunda karena masih belum ada kesepahaman dan kesepakatan antara anggota DPR dengan pemerintah sehingga ini tertunda. Kita […]

  • Harno Trimadi CS Segera Dhadapkan Sidang Perdana pada 30 Agustus 2023 Ini

    Harno Trimadi CS Segera Dhadapkan Sidang Perdana pada 30 Agustus 2023 Ini

    • calendar_month Sabtu, 26 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Jakarta, Exs Mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi segera dihadapkan sidang perdana pada 30 Agustus 2023. “Sesuai dengan penetapan hari sidang dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, dijadwalkan persidangan perdana Terdakwa Harno Trimadi dan Fadliansyah di tanggal 30 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa KPK,” kata […]

  • Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    • calendar_month Minggu, 7 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia mengevaluasi kinerja Kepala BPKP Provinsi Papua terkait hasil audit investigatif penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (7/7/2024), Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel de Sola menjelaskan, berdasarkan laporan […]

expand_less