Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 20 Apr 2024
  • visibility 81
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Ketegangan Israel-Iran mengundang reaksi Pimpinan Komisi I Parlemen RI, Meutya Hafid. Ia meminta Pemerintah terlibat aktif diplomasi dalam melakukan deeskalasi konflik di Timur Tengah karena mengarah pada terjadinya Perang Dunia III.

“Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia,” kata Meutya dalam keterangannya kepada media, Jumat (19/4/2024).

Ia mengutip laporan kantor berita Iran, IRNA, bahwa sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa provinsi di negara itu. Televisi resmi pemerintah Iran pun mengkonfirmasi adanya “ledakan besar” di Provinsi Isfahan tengah tetapi mencatat tidak ada fasilitas nuklir yang terkena dampak atau menjadi sasaran.

Lanjut Meutya, pada Sabtu (13/4/2024) malam, Iran menembakkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel, sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.

“Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain”ujar politikus dari Partai Golkar itu.

Untuk itu, Meutya meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk memitigasi keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Palestina, Iran, dan wilayah Timur Tengah lainnya yang berkonflik.

“Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain,” kata mantan jurnalis metro tv itu.

Meutya juga meminta agar Pemerintah RI turun tangan untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi agar semua pihak menghentikan serangan, termasuk serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza.

Terakhir, Meutya pun mengingatkan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB sangat bertanggung jawab dalam melibatkan semua pihak untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah lebih lanjut.

“Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza serta perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul,” tutupnya. * Domi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekretaris MA

    Sekretaris MA Nonaktif, Divonis 6 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan, telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan ini diumumkan oleh ketua majelis hakim Toni Irfan dalam sidang yang digelar hari Rabu. Dalam pembacaan amar putusan, hakim menyatakan bahwa Hasbi Hasan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan MA. Baca […]

  • Pj. Bupati Lambar Tinjau Lokasi Banjir di Bandar Negeri Suoh

    Pj. Bupati Lambar Tinjau Lokasi Banjir di Bandar Negeri Suoh

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Lambar, MSINews.com – Pj. Bupati Lampung Barat,(Lambar) Nukman, memimpin langsung peninjauan di lokasi banjir yang masih menyisakan puing-puing di Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Kejadian ini mengikuti musibah banjir yang melanda daerah tersebut pada Rabu, 03 April 2024, akibat tingginya curah hujan. Dalam peninjauan tersebut, Pj. Bupati didampingi oleh Dandim 0422 LB Letkol Inf Rinto Wijaya, […]

  • Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional

    Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Hal ini ditegaskan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025). Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan perkembangan pelaksanaan program […]

  • Harta Kekayaan Anggota DPR Satori Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    Harta Kekayaan Anggota DPR Satori Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota DPR Satori dari Fraksi Partai Nasdem yang tersandung kasus dugaan korupsi dana CSR BI OJK, kini duduk dikursi parlemen Komisi VIII bidang agama. Seperti diketahui Satori sebelumnya menjabat di DPR Komisi XI periode 2019-2024 meski kini ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI–OJK, ia masih menjabat […]

  • BNPB Tetapkan Aceh Timur Masuki Fase Transisi Darurat Menuju Pemulihan

    BNPB Tetapkan Aceh Timur Masuki Fase Transisi Darurat Menuju Pemulihan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kabupaten Aceh Timur memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan pascabencana. Penetapan ini menandai perubahan fokus penanganan tanpa menghentikan bantuan, pendampingan, serta kehadiran aktif pemerintah pusat di wilayah terdampak. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan keputusan tersebut saat menyerahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan hunian sementara (huntara) secara simbolis kepada […]

  • Khadafi Respon Usulan UU Bahasa Daerah, Ini Penjelasan DPD RI

    Khadafi Respon Usulan UU Bahasa Daerah, Ini Penjelasan DPD RI

    • calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Khadafi, merespons usulan Undang-Undang bahasa daerah oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI. Politisi PKB Lampung I juga menyatakan pentingnya merumuskan regulasi yang dapat menjaga keberagaman bahasa daerah dan warisan aksara. “Dengan pengaturan yang jelas, kita berharap generasi muda akan bangga dan memahami kekayaan bahasa daerah,” kata […]

expand_less