Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian optimistis Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045.
Setidaknya, Indonesia memiliki empat aspek utama untuk menuju tingkatan tersebut, yakni angkatan kerja yang besar, wilayah luas, sumber daya alam (SDA) melimpah, serta posisi geografis yang strategis.
Hal ini diungkapkan Mendagri saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (UNSRI) di Auditorium UNSRI Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, secara teoretis, empat aspek tersebut juga telah dikaji oleh pakar keamanan internasional, intelijen, dan pertahanan Turki, Sait Yilmaz.
Pada aspek pertama, sebagaimana pandangan pakar tersebut, suatu negara akan dominan apabila didukung oleh angkatan kerja yang besar. Angkatan kerja ini dinilai mampu mendongkrak produktivitas di sektor ekonomi.
“Yang kedua adanya sumber daya alam yang melimpah untuk menjadi bahan produksi, raw material,” ujarnya.
Mendagri menambahkan, pada aspek ketiga yaitu sumber daya manusia (SDM), Indonesia telah memiliki potensi besar, dibuktikan dengan dominasi pemuda usia produktif.
Hal ini berbeda dengan sejumlah negara lain yang lebih banyak didominasi penduduk usia nonproduktif.
“Bonus demografi atau besarnya angkatan produktif ini, mereka bisa menjadi tenaga kerja yang unggul, yang mampu berproduksi,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan pentingnya mengoptimalkan SDM dibandingkan SDA. Optimalisasi SDM diyakini akan lebih mampu memajukan suatu negara.
Hal ini dapat dipelajari dari Singapura yang meskipun tidak banyak memiliki sumber daya alam, tetap mampu menjadi negara maju berkat kualitas SDM-nya.
Hal serupa juga terjadi di Kota Dubai, Uni Emirat Arab. Wilayah tersebut terus mengalami kemajuan dan menjadi tujuan utama investor berkat kemampuan SDM yang dimiliki. Menurut Mendagri, hal ini menjadi contoh bagi Indonesia dalam mendorong kemajuan nasional.
Lebih lanjut, Mendagri juga menyoroti banyaknya potensi di Indonesia yang perlu dikelola secara optimal.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar dampak ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Hal ini sejalan dengan semangat Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai menerapkan paradigma ekonomi kerakyatan.
“Beliau selalu mengulang dan mengulang, Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. tandasnya.*