Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » MA RI Galakan Kerjasama Hukum Arab Saudi, Lindungi Hak WNI

MA RI Galakan Kerjasama Hukum Arab Saudi, Lindungi Hak WNI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 15 Nov 2023
  • visibility 157
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – MA RI (Mahkamah Agung Prof. Syarifuddin, galakan pentingnya kerjasama antara lembaga peradilan Indonesia dan Arab Saudi, untuk memperkuat perlindungan hukum bagi WNI di Riyadh selama ini.

“Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas para hakim, tetapi juga akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif untuk warga negara kita,” kata Prof. Syarifuddin pada awak media, Selasa 14/11/2023 .

Pertemuan antara Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Dr. Abdul Azis Ahmad, Prof. Syarifuddin menyatakan, kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas hakim, tetapi juga menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif.

Kerjasama dua negara menghasilkan delegasi MA RI dan 35 peserta, persoalan hukum yang dihadapi WNI di Arab Saudi. Informasi terkini diperoleh mengenai kasus kontrak kerja, hak-hak pekerja, identitas hukum, dan permasalahan hukum lainnya.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi menyoroti kompleksitas kontrak kerja yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi WNI.

“Ketidakjelasan ketentuan, durasi, serta hak dan kewajiban pekerja seringkali menjadi sumber ketidakpastian yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut,” ungkapnya.

Perbincangan juga merinci hak-hak pekerja, termasuk upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang aman. Hal ini dianggap esensial untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri, terutama di Arab Saudi, di mana beberapa WNI dilaporkan tidak menerima gaji selama lebih dari 10 tahun.

Masalah ketidakjelasan pengakuan status perkawinan di bawah hukum Arab Saudi juga menjadi fokus diskusi. Ketua MA RI membuka kemungkinan untuk penyelesaian melalui program sidang itsbat nikah.

“Ini melibatkan aspek-aspek seperti warisan, perceraian, harta bersama, hak asuh anak, hak keuangan, dan tanggung jawab keluarga.,” ujarnya.

Langkah upaya mengatasi permasalahan hukum, Prof. Syarifuddin dan perwakilan dari Kedutaan Besar RI membahas program-program yang dapat dilaksanakan. Dia menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi kolaborasi yang efektif.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di Riyadh dapat diatasi dengan lebih efektif, dan mereka dapat merasakan perlindungan hukum yang lebih baik di negara tempat mereka bekerja,” katanya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun kerjasama erat antara lembaga hukum Indonesia dan Arab Saudi, dengan tujuan memberikan solusi konkret untuk permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di Arab Saudi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

    Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446H/2025 M jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, Sabtu (29/3/2025). “Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025,” ujar Menag […]

  • SHW Center Dukung Penutupan Marketplace TikTok Shop

    SHW Center Dukung Penutupan Marketplace TikTok Shop

    • calendar_month Rabu, 4 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Founder sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center, Hardjuno Wiwoho mendukung keputusan Menteri Perdagangan (Mendag). Dukungan tentang Mendag Zulkifli Hasan melarang layanan perdagangan online melalui aplikasi marketplace TikTok Shop. Hardjuno mengatakan dukungan SHW Center ini lantaran, perusahaan asal China ini mematikan banyak usaha rakyat di sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah […]

  • Kemnaker Terapkan Sistem Biometrik Program Magang Nasional,Cegah Praktik Calo

    Kemnaker Terapkan Sistem Biometrik Program Magang Nasional,Cegah Praktik Calo

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah menerapkan sistem biometrik dalam pendaftaran Program Magang Nasional 2026. Hal dilakukan Kemnaker ini dalam Program Magang Nasional, guna mencegah praktik yang tidak dinginkan seperti percaloan sekaligus memastikan seluruh peserta melakukan pendaftaran secara mandiri. Demikian pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kemnaker (Menaker) Yassierli kapada wartawan usai rapat kerja, di komplek […]

  • Fraksi PKS DPR RI Soroti Upah Tidak Wajar dan Eksploitasi PRT

    Fraksi PKS DPR RI Soroti Upah Tidak Wajar dan Eksploitasi PRT

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Jakarta,msinew.com– Fraksi PKS DPR RI menyoroti persoalan upah yang tidak layak dan kerentanan eksploitasi yang membayangi jutaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia menemui babak baru. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas memberikan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai langkah nyata mewujudkan keadilan sosial. Dalam rapat pleno di […]

  • Ini Kata Rektor UAI Soal Perpanjangan Usia Pensiun Kapolri Masuk Akal

    Ini Kata Rektor UAI Soal Perpanjangan Usia Pensiun Kapolri Masuk Akal

    • calendar_month Sabtu, 18 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Perpanjangan masa jabatan perwira tinggi Polri, termasuk Kapolri, dinilai masuk akal dan wajar diterapkan. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin, saat menanggapi wacana perpanjangan usia pensiun Kapolri dalam rencana revisi UU Polri di DPR RI. Asep mengungkapkan, posisi Kapolri merupakan salah satu jabatan strategis. Sehingga, jika wacana perpanjangan usia […]

  • Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

    Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Karawang,msinews.com-Mengingat strategisnya peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga ini perlu melakukan evaluasi ke dalam. Alasannya adalah, lembaga ini perlu penguatan internal mengingat bahwa target audiens adalah seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, SDM BPIP harus memenuhi syarat agar pengimplementasian Pancasila tidak hanya sekedar program. Juga, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila di tahun mendatang semakin […]

expand_less