Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud Minta Menteri Jokowi Jadi Saksi di Sidang PHPU Pilpres

Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud Minta Menteri Jokowi Jadi Saksi di Sidang PHPU Pilpres

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 29 Mar 2024
  • visibility 190
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md secara bersama-sama mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil sejumlah menteri Kabinet Jokowi sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres.

Permintaan kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden ini mendapat respons dari Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin (THN Amin) Ari Yusuf Amir menjelaskan alasan mereka ingin memanggil empat menteri Kabinet Jokowi sebagai saksi dalam persidangan PHPU Pilpres 2024 di MK.

Baca juga : Pelabuhan Rembang Menuju Poros Martim

“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” kata Ari usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di MK, Kamis, 28 Maret 2024.

Empat menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ari menjelaskan bahwa mereka ingin menanyakan kepada Menteri Keuangan tentang lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024.

“Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” kata Ari.

Kepada Menteri Sosial, timnya ingin menanyakan mengenai penyaluran dan perencanaan bansos serta memastikan kegunaan bansos telah tepat.

Sementara kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Perekonomian, THN Amin ingin mengorek keterangan mereka perihal dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara.

Menurut Ari, kesaksian dari keempat menteri tersebut diharapkan dapat mengungkap tabir-tabir yang telah disebutkan dalam permohonan yang diajukan THN Amin.

“Semoga dapat dikabulkan. Tadi pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) juga mendukung argumen kami,” kata Ari.

Respons dari Tim Pembela Prabowo-Gibran

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Tim Pembela Prabowo-Gibran terkait permintaan pemanggilan menteri Jokowi sebagai saksi dalam sidang PHPU Pilpres di MK.

Tetap pantau perkembangan berita selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses persidangan dan tanggapan dari pihak terkait.

Terus pantau portal berita kami untuk informasi terkini seputar perkembangan sengketa Pilpres di MK. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • TB Hasanudin : Kepolisian Diminta Tindak Tegas Pelanggaran Anggota Dewan

    TB Hasanudin : Kepolisian Diminta Tindak Tegas Pelanggaran Anggota Dewan

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    KARAWANG,MSINEWS.COM– Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin, meminta Kepolisian Resor (Polres) Karawang untuk tidak ragu menindak atau melaporkan secara hukum jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR RI. Khususnya, terkait pelanggaran lalu lintas menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kedinasan. “Sosialisasi TNKB ini penting. Kami memang memiliki hak atas […]

  • PLN Siap Optimalkan Energi Surya, PLTS 100 GWp Dorong Efisiensi dan Penguatan Energi Domestik

    PLN Siap Optimalkan Energi Surya, PLTS 100 GWp Dorong Efisiensi dan Penguatan Energi Domestik

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Pemerintah resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) pada akhir Agustus lalu sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi serta penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan energi surya dalam skala besar yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) membuka peluang PT PLN (Persero) untuk mengoptimalkan sumber energi domestik menjadi pasokan […]

  • Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI pada kunjungan kerja ke lapas-lapas beberapa waktu lalu menemukan masalah over kapasitas hampir terjadi di semua daerah dan belum mendapatkan penanganan serius. Hal itu diungkapkan Komite I DPD RI pada rapat kerja dengan Kemenkumham RI membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. “Kami memandang, implementasi UU Pemasyarakatan di daerah […]

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

  • DPR Setujui Tambahan Anggaran PUPR 2025 Rp40,59 triliun

    DPR Setujui Tambahan Anggaran PUPR 2025 Rp40,59 triliun

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar gembira bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahwasannya, KomiV DPR RI menyetujui tambahan anggaran tahun 2025  sebesar Rp40,59 triliun. “Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan […]

  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Inter-Parliamentary Speakers’ Conference (ISC) Ke-3 Pada 2027

    Indonesia Jadi Tuan Rumah Inter-Parliamentary Speakers’ Conference (ISC) Ke-3 Pada 2027

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM–Lebih dari 40 pimpinan parlemen dan organisasi internasional sepakat Indonesia jafi Tuan Rumah sekaligus ketua sidang Inter-Parliamentary Speakers’ Conference (ISC) ke-3 yang akan digelar pada 2027. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam ISC-2 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada 26–28 Agustus 2026. Forum tersebut dibuka oleh Presiden Senat Kamboja sekaligus mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. […]

expand_less