Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » TB Hasanudin : Kepolisian Diminta Tindak Tegas Pelanggaran Anggota Dewan

TB Hasanudin : Kepolisian Diminta Tindak Tegas Pelanggaran Anggota Dewan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
  • visibility 248
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KARAWANG,MSINEWS.COM– Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin, meminta Kepolisian Resor (Polres) Karawang untuk tidak ragu menindak atau melaporkan secara hukum jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR RI. Khususnya, terkait pelanggaran lalu lintas menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kedinasan.

“Sosialisasi TNKB ini penting. Kami memang memiliki hak atas tanda nomor khusus tersebut, namun tetap harus ditegakkan aturan lalu lintas. Jika ada sopir atau kendaraan yang ugal-ugalan, saya minta Pak Kapolres dan jajaran tidak ragu menindak, bahkan melaporkannya kepada kami di MKD,” kata TB Hasanudin kepada media parlemen senin pekan lalu.

Dikatakan, sebagai pejabat negara, Anggota DPR RI memiliki hak protokoler sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 80 huruf g dan Pasal 25.

“Hak ini diberikan untuk menjaga kehormatan anggota, yang sekaligus mengharuskan anggota untuk menjaga kehormatan dirinya. Penyalahgunaan TNKB justru akan merusak martabat sendiri.”

Maka, pengawasan terhadap penggunaan TNKB oleh Anggota DPR dilakukan oleh MKD berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah disetujui oleh Pimpinan DPR RI. Jika terdapat penyalahgunaan, MKD dapat memprosesnya menjadi putusan etik.

“Dengan sosialisasi ini, kami berharap aparat kepolisian memahami ketentuan TNKB kedinasan DPR RI dan memiliki keberanian untuk bertindak sesuai aturan,” tambahnya.

Masih kata dia, meskipun MKD bertugas menegakkan kode etik Anggota DPR RI, pengawasan eksternal dari masyarakat dan aparat penegak hukum tetap diperlukan. “Kami harap masyarakat dan kepolisian turut mengawasi dan melaporkan kepada kami jika ada dugaan pelanggaran, agar tercipta sinergitas yang positif,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Karawang, AKBP Fikih Novian Ardiansyah, menyambut baik sosialisasi ini. Ia berharap seluruh jajarannya tidak lagi merasa sungkan untuk menindak kendaraan ber-TNKB kedinasan DPR RI yang melanggar aturan.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa kendaraan dengan TNKB khusus DPR pun harus ditindak jika melanggar aturan lalu lintas atau etika berkendara,” kata Fikih.

Ia menambahkan, para peserta sosialisasi yang terdiri dari para Kasat dan Kapolsek di wilayah Karawang diharapkan dapat menyalurkan pemahaman ini kepada petugas di lapangan.

“Agar rasa sungkan itu lebur dengan sendirinya, demi menegakkan aturan yang berlaku secara adil,”ujarnya. ** timred/dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Longsor di Pacet, Kodim 0815/Mojokerto Terjunkan Tim Evakuasi

    Longsor di Pacet, Kodim 0815/Mojokerto Terjunkan Tim Evakuasi

    • calendar_month Sabtu, 5 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    MSINEWS,Mojokerto – Kodim 0815/Mojokerto bersama Tim SAR Gabungan bahu membahu melakukan proses evakuasi dan pencarian korban bencana tanah longsor yang terjadi di Jalur Pacet-Cangar, tepatnya di wilayah Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Jumat (4/4/2025). Tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras pada Kamis sore kemarin, menimpa dua kendaraan yang sedang melintas […]

  • Calon Senator Muda NTT, Stevi Harman Raih Suara Tertinggi Kalahkanri 3 Petahana

    Calon Senator Muda NTT, Stevi Harman Raih Suara Tertinggi Kalahkanri 3 Petahana

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 313
    • 0Komentar

    Kupang,msinews.com-Calon Senator muda dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), dr.Maria Stevi Harman meraih suara tertinggi dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagai senator atau Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) NTT periode tahun 2024-2029. Berdasarkan hasil pleno data di tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTT yang dirilis AWK Center, sebuah pusat data yang dimiliki Senator Angelo Wake Kako, […]

  • IPH Sejumlah Komoditas Naik, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Stabilitas Harga Acuan

    IPH Sejumlah Komoditas Naik, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Stabilitas Harga Acuan

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) menjaga stabilitas harga acuan di tengah kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas, khususnya beras, minyak goreng, dan cabai. Langkah tersebut perlu dilakukan dengan berpedoman pada data guna menjaga harga tetap stabil sesuai dengan Harga Acuan Penjualan maupun Harga Acuan […]

  • Nelayan Pati Kesulitan Solar Subsidi, Firman Soebagyo Desak Aparat Bongkar Jaringan Mafia

    Nelayan Pati Kesulitan Solar Subsidi, Firman Soebagyo Desak Aparat Bongkar Jaringan Mafia

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    JAKARTA, msinews. Com– Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polres Pati yang mulai melakukan penindakan hukum terhadap dugaan praktik mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Firman yang merupakan putra asli daerah Pati tersebut mengapresiasi keberanian Kapolres Pati beserta jajarannya dalam mengungkap praktik penyalahgunaan […]

  • Mendagri Tito: Integrasi Data Dukcapil Perkuat Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

    Mendagri Tito: Integrasi Data Dukcapil Perkuat Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 206
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta] – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala […]

  • Bongkar Kasus BGN, Pakar Minta Kejagung Libatkan PPATK Terkait Aliran dana MBG

    Bongkar Kasus BGN, Pakar Minta Kejagung Libatkan PPATK Terkait Aliran dana MBG

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 274
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap kasus di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, Kejagung melibatkan PPATK untuk mengungkap kasus dilingkungan BGN merupakan hal penting untuk menulusuri transaksi pergerakan aliran dana program MBG yang selama ini dikelola BGN […]

expand_less