Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KPK Geledah Kantor Kejari Bondowoso, Dokumen Penting Dibawa

KPK Geledah Kantor Kejari Bondowoso, Dokumen Penting Dibawa

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 21 Nov 2023
  • visibility 198
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jawa Timur MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif selama 8 jam di Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso pada Minggu (19/11).

Tim KPK berupaya mengumpulkan dokumen terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Kepala Kejari Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Alexander Kristian Diliyanto Silaen.

Baca Juga : MAKI: Ketua KPK Main Retorika, Exsen nya Kejar Harun Masiku

Penggeledahan fokus terjadi di ruangan Kasi Pidsus, yang terlihat terus menyala lampunya sepanjang proses. Dari hasil penggeledahan, tim KPK membawa beberapa koper diduga berisi dokumen kunci untuk pengembangan penyelidikan.

Tim penyidik KPK meninggalkan gedung menggunakan dua mobil putih dan silver, diawasi oleh patroli Polres Bondowoso, menuju arah Jember. Proses penggeledahan dimulai pukul 15.45 dan berakhir pada pukul 23.40 pada Minggu (19/11).

Kasi Intel Kejari Bondowoso, Syamsuyoni Suprapto, menyatakan bahwa penggeledahan bertujuan mengambil dokumen terkait OTT sebelumnya.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa dokumen yang ditemukan akan menjadi barang bukti dalam perkara yang sedang diinvestigasi oleh KPK.

Baca Juga : Kemenag Usul BPIH Naik Rp.105 Juta, Politisi Lampung II Minta Dievaluasi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puji Triasmoro dan Alexander Silaen sebagai tersangka suap sebesar Rp475 juta.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi Setiawan menyebut penyerahan uang sebagai bukti awal untuk penyelidikan lebih lanjut.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mencopot Puji dan Alexander Silaen dari jabatan di Kejari Bondowoso. Kejagung menunggu putusan hukum untuk memproses pemecatan kedua pelaku.

Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan oleh KPK pada Rabu (15/11), menangkap sembilan orang termasuk pejabat Kejari dan pihak terkait dengan dugaan suap sekitar Rp225 juta.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nakes Honorer Minta Dijadikan ASN, Komisi IX DPR, Kami akan Pelajari Dulu

    Nakes Honorer Minta Dijadikan ASN, Komisi IX DPR, Kami akan Pelajari Dulu

    • calendar_month Selasa, 8 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta, Infmsi–Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non-Nakes (FKHN) menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus agar tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi menyebut pihaknya akan mempelajari tuntutan dari FKHN berkenaan dengan nasibnya agar mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian […]

  • Benny K.Harman : Putusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Salah Alamat/Sesat

    Benny K.Harman : Putusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Salah Alamat/Sesat

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang dibacakan Ketua MKD dalam sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, tanggal 24 Juni 2024 bahwa, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) adalah putusan sesat dan salah alamat. MKD DPR menyatakan Bambang Soesatyo melanggar kode etik anggota dewan […]

  • Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Banda Aceh,msinews.com- Kominis Hukum,Keamanan dan HAM (Komisi III)  DPR RI, meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait regulasi yang mengatur soal kewenangan tiap-tiap lembaga dalam menangani pengungsi yang datang dari negara luar. Hal tersebut menyusul jumlah pengungsi Rohingya di Aceh yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 1.000 orang dan tersebar di tujuh […]

  • Sebanyak 66 Kepala SPPG Akan Diberhentikan Tidak Hormat Oleh Kepala BGN

    Sebanyak 66 Kepala SPPG Akan Diberhentikan Tidak Hormat Oleh Kepala BGN

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta) -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tindak tegas dengan memproses pemberhentian secara tidak hormat kepada 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan integritas organisasi sekaligus memastikan setiap layanan MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN […]

  • Mensos Sampaikan Bela Sungkawa dan Doa untuk Korban Longsor di Mojokerto

    Mensos Sampaikan Bela Sungkawa dan Doa untuk Korban Longsor di Mojokerto

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Sidoarjo – Menteri Sosial Saifullah Yusuf tampak khusuk mengikuti tahlilan yang diselenggarakan di kediaman korban longsor Mojokerto di Desa Kloposepuluh, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Minggu (6/4/2025). Selain mengungkapkan belasungkawa, kedatangannya malam itu sekaligus untuk menyerahkan santunan kepada ahli waris korban longsor Mojokerto beberapa hari lalu. “Saya mengucapkan duka cita yang mendalam, turutberbela sungkawa. […]

  • Kemendagri Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintahan Lawan Disinformasi

    Kemendagri Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintahan Lawan Disinformasi

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi. Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri […]

expand_less