Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi X : Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Akses Pendidikan

Komisi X : Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Akses Pendidikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
  • visibility 151
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Komisi X DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan. Hal tersebut menunjukan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen memastikan setiap warga negara bangsa memperoleh akses pendidikan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi,dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Ia menanggapi isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik fantastis.

Dijelaskan bahwa Panja ini berupaya mendesak serta mengawasi pemerintah untuk menyelesaikan isu pembiayaan pendidikan, termasuk pembiayaan pada tingkat pendidikan tinggi.

“Menurut kami, kenaikan biaya kuliah ini tidak manusiawi. Kenaikannya bisa sampai 500 persen. Selain kami mendorong (Kemendikbudristek) meninjau ulang Permendikbud, kami (Komisi X) membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan supaya masalah seperti ini tidak berulang,” katanya menegaskan.

“Selain mengkaji ulang pembiayaan perguruan tinggi, kami juga akan mengevaluasi pembiayaan baik di pendidikan dasar dan juga menengah”

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi,

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan Panja tersebut turut akan memanggil sejumlah pihak untuk menggali akar masalah. Upaya ini, menurutnya, penting agar bisa diperoleh rekomendasi yang mujarab.

Dede Ysuf menjelaskan asas keadilan dalam pembiayaan pendidikan harus diterapkan karena negara telah mengamanatkan akses pendidikan harus bisa diperoleh oleh setiap warga negara lewat kebijakan yang dilahirkan.

“Jangan sampai pendidikan malah menjebak (mahasiswa) untuk berutang. Selain mengkaji ulang pembiayaan perguruan tinggi, kami juga akan mengevaluasi pembiayaan baik di pendidikan dasar dan juga menengah,” pungkanya.** Dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

      Jakarta, Advokat LQ Indonesia Lawfirm (LQIL) mengajukan judicial review ke MK terkait permohonan uji materi Pasal 16 UU No 18 tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat). Banyaknya kasus Advokat jadi tersangka seperti Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak serta Advokat lainnya dijadikan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik serta dianggap menyebarkan berita bohong. Berkenaan hal […]

  • Kejagung Bongkar Peran Zarof Ricar, Miliaran Rupiah Diduga Mengalir ke Meja Hakim

    Kejagung Bongkar Peran Zarof Ricar, Miliaran Rupiah Diduga Mengalir ke Meja Hakim

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar rincian dugaan suap yang melibatkan Zarof Ricar (ZR), mengungkapkan skema aliran dana senilai total Rp11 miliar yang diduga mengalir ke majelis hakim di dua tingkatan pengadilan. Temuan Kejagung mengejutkan ini merupakan hasil pengembangan dari penggeledahan di rumah tersangka beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, […]

  • Effendy Choirie: Franciscus Welirang dan Hashim Siap Jadi Badan Pengarah DNIKS

    Effendy Choirie: Franciscus Welirang dan Hashim Siap Jadi Badan Pengarah DNIKS

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) periode 2024-2029, H.A Effendy Choirie M. Ag, MH, menyatakan, Hashim Sujono Djojohadikusumo dan Franciscus Welirang, petinggi Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur Tbk-red), Franciscus Welirang menyatakan siap menjadi Ketua Badan Pengarah Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). “Saya bersilaturahmi langsung dengan Pak Hashim, dan beliau menerima dengan senang […]

  • Gempar Soekarnoputra : Indonesia Harus Mampu “Berantas Mafia”,Jika Ingin Maju

    Gempar Soekarnoputra : Indonesia Harus Mampu “Berantas Mafia”,Jika Ingin Maju

    • calendar_month Minggu, 2 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Peneliti, Pengamat Hukum dan Politik, Dr. Gempar Soekarnoputra,SH mengaku prihatin akan maraknya “mafiah hukum” di Indonesia dimana negara ini kaya akan sumber daya alam namun taraf hidup eknomi masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Keprihatinan salah satu anak kandung Bung Karno ini diunggah dalam laman akun https://www.facebook.com/ yang diterima awak media di Jakarta, […]

  • Pj. Bupati Lambar

    Pj. Bupati Lambar Beberkan Capain Kinerja, Ini Prestasinya :

    • calendar_month Kamis, 21 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Lambar – Pj. Bupati Lampung Barat (Lambar) Nukman membeberkan sejumlah capain kinerja saat ini telah memasuki sembilan bulan masa kepemimpinannya. Disampaikan bersamaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-32 Kabupaten (Kab) Lambar tahun 2023 yang tepat jatuh pada 24 September 2023. Nukman melalui pidatonya mengaku telah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 (tiga belas) […]

  • Pemerintah Diminta Buka Data Distribusi Beras ke Publik Secara Transparan

    Pemerintah Diminta Buka Data Distribusi Beras ke Publik Secara Transparan

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta untuk membuka data distribusi berras secara transparan ke publik. Baik itu, distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk ke mana distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. Amin memahami adanya […]

expand_less