Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 26 Mar 2024
  • visibility 158
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Masyarakat miskin harus mendapatkan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI.

Menurutnya, penyakit menular demam berdarah di DKI Jakarta meningkat, namun layanan kesehatan terbatas, sehingga tak jarang masyarakat tidak mendapatkan fasilitas kesehatan.

“Banyak masyarakat yang kena demam berdarah, lalu dia muter-muter nyari rumah sakit penuh, dia miskin tidak punya dana pake BPJS, kena demam berdarah, dia muter sampai tiga, empat rumah sakit penuh semua, akhirnya ada yang dapat ada yang tidak. Pertanyaan saya apa upaya pemerintah untuk menjamin ketika ada ledakan kasus seperti ini, jangan sampai masyarakat yang miskin ini tidak memperoleh tempat tidur di rumah sakit, terutama di Jakarta,” kata Edy, Selasa (26/3/2024).

Ditegaskan bahwa, pasien demam berdarah harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, jika tidak tertangani secara baik maka berakibat fatal. Bahkan dia mendapat aduan ada pasien yang tidak tertangani dengan secara semestinya.

“Yang saya data, pak Haryanto sudah mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda penuh, pindah Rumah Sakit Ridwan Maureksa penuh, pindah Rumah Sakit Polri penuh. Muter-muter keburu mati pasiennya. Karena DB ini masa urgennya hanya lima hari. Ketika lima hari ini tertolong ya sembuh, ketika tidak ya lewat,” jelas Edy.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, DB ini kan sebenernya soal lingkungan, dulu waktu tahun 80an dan 90an upaya pemberantasan yang melibatkan publik itu campainnya sedemikian kuat, sehingga ada gotong-royong masyarakat.

“Dengan kemandirian mereka, lalu mereka membersihkan lingkungan, lalu sarang-sarang nyamuk menjadi minim,” ujar Edy.

Dia juga mengatakan penyakit menular lainya di masyarakat, semua dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama lingkungan, layanan kesehatan baik yang primer atau yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Tadi saya dengar pak wamen menyampaikan peran serta masyarakat menurun,” ungkap Edy.** dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPATK Temukan Aliran Dana Rp.195 M dari Luar Negeri ke Parpol

    PPATK Temukan Aliran Dana Rp.195 M dari Luar Negeri ke Parpol

    • calendar_month Kamis, 11 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan peningkatan signifikan dalam transaksi luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang Pemilu tahun 2024. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa transaksi tersebut meningkat dari 8.270 pada tahun 2022 menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. Baca juga : Ketua MPR : […]

  • Respon Jokowi Soal Pencalonan Kaesang di Pilkada 2024 di Daerah Ini

    Respon Jokowi Soal Pencalonan Kaesang di Pilkada 2024 di Daerah Ini

    • calendar_month Kamis, 9 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Joko Widodo merespon isu wacana pencalonan putra bungsunya Kaesang Pangarep di Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) 2024 sebagai calon Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia mengatakan, soal itu merupakan urusan partai. “Tanyakan ke partai,” kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Karawang Jawa Barat, Rabu (8/5/2024) dikutip Antaranews. Mantan Wali Kota Solo itu, saat ditanya wartawan […]

  • Banyak Insiden Bus Study Tour, Anggota Komisi V DPR: Peringatan Untuk Stakeholder Terkait

    Banyak Insiden Bus Study Tour, Anggota Komisi V DPR: Peringatan Untuk Stakeholder Terkait

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com – Berbagai insiden bus untuk study tour para siswa belakangan marak terjadi, mulai dari kecelakaan hingga terbakar. Teranyar, Sebuah bus rombongan study tour pelajar asal Cirebon terbakar di parkir Senopati, Yogyakarta. Anggota Komisi V DPR F-NasDem Syarief Abdullah Alkadrie melihat kejadian yang berturut-turut ini perlu menjadi perhatian semua pihak. “Saya harap supaya Kementerian […]

  • Mantan Penyidik KPK Dukung Bongkar Dugaan Intervensi

    Mantan Penyidik KPK Dukung Bongkar Dugaan Intervensi

    • calendar_month Sabtu, 2 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, memberikan dukungan kepada eks Ketua KPK, Agus Rahardjo, untuk membongkar dugaan intervensi yang terjadi selama kepemimpinannya. Praswad, yang kini menjabat sebagai Ketua Indonesia Memanggil Institute (IM57+), menyatakan bahwa intervensi tersebut melibatkan Presiden Joko Widodo dan berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan […]

  • Presiden Kucurkan Dana untuk 52 Kabupaten/Kota dan 3 Provinsi Pasca Bencana di Sumatera dan Aceh

    Presiden Kucurkan Dana untuk 52 Kabupaten/Kota dan 3 Provinsi Pasca Bencana di Sumatera dan Aceh

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Presiden RI ke-8, H. Prabowo Subianto akan segera mengucurkan dana Rp 4 miliar untuk masing-masing Kabupaten/Kota di 52 wilayah yang terkena bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan adanya dana langsung Rp 2 miliar sebagai pegangan bagi bupati atau wali kota untuk […]

  • Respon Atas Konflik Agraria PIK 2 dan HGB di Laut

    Respon Atas Konflik Agraria PIK 2 dan HGB di Laut

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merespon kasus HGB pembangunan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau biasa disingkat PIK 2, sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta.Adapun, respon tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika lewat siaran pers yang diterima awak media Selasa (21/1/2025). Terkait kasus munculnya HGB pembangunan PIK 2, […]

expand_less