Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
  • visibility 110
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Komisi IX DPR RI, menyoroti persoalan kurangnya ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia. Persoaloan ini sebenarnya sudah lama didiskusikan, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk semua pihak termasuk Komisi IX DPR dan Kemenkes di bidang kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam kepada wartawan parlemen Kamis pekan lalu.

Ia mengatakan, masalah tersebut pernah disinggung oleh Presiden Jokowi sejak lama. Presiden menaru perhatian pada kekurangan tenaga dokter umum juga spesial di Indonesia.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia pada 2019, rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk.

Terutama Rasio dokter spesialis 0,47 per 1.000 penduduk di Indonesia yang disampaikan oleh Jokowi itu sebenarnya masih lebih baik dibandingkan bila semua pihak melihat rasio keberadaan dokter spesialis yang ada di daerah.

“Saya mendukung bila pemerintah segera membuat rencana induk nasional di bidang kesehatan, dan kurangnya dokter umum – dokter spesialis menjadi isu krusial nasional yang harus dicarikan solusi dengan cepat dan baik,” kata Nurhadi.

Lanjut politisi Partai NasDem ini, bahwa rencana induk nasional tentu akan menjadi guideline yang menjadi aturan, panduan dan alarm agar arah pembangunan di bidang kesehatan yang meliputi infrastruktur, tenaga medis bisa berjalan lurus, akseleratif berdasar pada problem eksisting beserta penanganannya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti minimnya jumlah dokter spesialis di Indonesia. Kepala Negara juga mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2019 yang mencatatkan rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk. Presiden menilai kondisi itu menjadi salah satu masalah terbesar bagi dunia kesehatan nasional.

“Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendukung Pemerintah terkait Rencana Induk Nasional (RIN) di Bidang Kesehatan di Indonesia,” tutup Nurhadi. **

Editor : Domi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stranas BHAM, Pentingnya Harmonisasi Payung Hukum, Pelaksanaan hingga Pengawasan

    Stranas BHAM, Pentingnya Harmonisasi Payung Hukum, Pelaksanaan hingga Pengawasan

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    *SIARAN PERS* *UNTUK DITERBITKAN SEGERA* Jakarta,msinews.com-Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Kerah Biru – SPSI), Royanto Purba menilai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) merupakan kemajuan signifikan dalam perlindungan hak pekerja. Meski masih terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk perihal […]

  • Propam Polres Metro Jakpus

    Propam Polres Metro Jakpus Lakukan Pemeriksaan Intensif Pasca Kasus Kaburnya 16 Tahanan

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tindakan tegas menyusul kasus kaburnya 16 tahanan dari Polsek Tanah Abang pada Senin (19/2). Dalam upaya menegakkan disiplin dan profesionalisme, Propam Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para personel jaga terkait insiden tersebut. Menurut keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta […]

  • Lanjutkan Kasus Hasbi Hasan, Windy Idol Penuhi Panggilan KPK.

    Lanjutkan Kasus Hasbi Hasan, Windy Idol Penuhi Panggilan KPK.

    • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta – Lanjutan kasus Hasbi Hasa masih didalami pihak penyidik KPK, Finalis Indonesian Idol 2014 Windy Idol hari ini memenuhi panggilan KPK. Pasalnya Windy akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara atas tersangka Sekretaris  Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan CS. Baca Juga : Risma, Usulkan Kementerian Terkait Disabilitas SLB Kepala Bagian […]

  • Dua Lembaga Ini Teken Nota Kesepahaman,Perkuat Ketahanan Nasional

    Dua Lembaga Ini Teken Nota Kesepahaman,Perkuat Ketahanan Nasional

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dua lembaga negara yakni Tentara Nasional Indonesia -TNI dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Kegiatan ini  berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (11/7/2025). Adapun, penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., bersama […]

  • RUU P2APBN Resmi Disahkan DPR RI Jadi Undang-Undang

    RUU P2APBN Resmi Disahkan DPR RI Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (RUU P2APBN). Dari Pembicaraan Tingkat I di Badan Anggaran DPR RI, sebanyak 8 (delapan) fraksi memberikan persetujuan dan 1 (satu) fraksi menyetujui atau menerima dengan catatan (minderheids nota) nota RUU P2APBN TA 2022. […]

  • Rencana pemekaran daerah di Indonesia, Ada 37 Calon Daerah Otonomi Baru -CDOB

    Rencana pemekaran daerah di Indonesia, Ada 37 Calon Daerah Otonomi Baru -CDOB

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan upaya pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Banyak sekali rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Mengutip dari laman resmi Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas dengan artikel berjudul “Rencana pemekaran daerah di Indonesia” dijelaskan bahwa Pemekaran daerah […]

expand_less