Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi I DPR Siapkan Standar Pengamanan Pemeliharaan Alutsista di Daerah Padat Penduduk

Komisi I DPR Siapkan Standar Pengamanan Pemeliharaan Alutsista di Daerah Padat Penduduk

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengingatkan soal standar pengamanan alutsista dan meminta pendataan kerugian warga akibat insiden ini. Hal tersebut berkaitan dengan Ledakan di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya belum lama ini terjadi.

“TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk seperti yang terjadi di Bekasi kemarin,” kata Meutya Hafid kepada media, di Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, Sabtu lalu 30 Maret 2024 terjadi ledakan dan kebakaran yang terjadi di gudang amunisi milik Batalion Artileri Medan (Yonarmed) 07/155 GS Kodam Jaya TNI AD di wilayah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat. Lokasi tersebut, diketahui, berada di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta TNI AD proaktif mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran gudang amunisi Yonarmed milik Kodam Jaya.

“TNI AD harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu,” kata mantan jurnalis itu.

Meutya berharap, TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, termasuk melaksanakan petunjuk teknis pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat.

“Penanganan insiden ini dilakukan secara cepat dan tepat guna menghindari kerusakan lebih banyak terhadap fasilitas TNI maupun warga sekitar,” tandasnya. ** dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebanyak 25 Pengacara dari FP NTT Dampingi Tiga Terduga Penculikan Kepala Cabang BRI

    Sebanyak 25 Pengacara dari FP NTT Dampingi Tiga Terduga Penculikan Kepala Cabang BRI

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Sebanyak 25 Orang Pengacara dari Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP NTT) mendampingi tiga orang terduga kasus penculikan Kepala Cabang BRI, yakni EWB, AT, dan JRS. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pembina DPP FP NTT, Petrus Bala Pattyona, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Senin 25 Agustus 2025. “Ketiga terduga telah […]

  • Badan Pengkajian MPR RI Rumuskan, ini Tiga Catatan Penting Reformasi Keuangan Negara

    Badan Pengkajian MPR RI Rumuskan, ini Tiga Catatan Penting Reformasi Keuangan Negara

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial” sebagai upaya memperdalam kajian strategis terkait tata kelola keuangan negara dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. FGD dipimpin Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanul Haq, M.M., yang […]

  • Lestari Moerdijat : Sistem Perlindungan terhadap setiap Warga Negara Harus Konsisten Ditingkatkan

    Lestari Moerdijat : Sistem Perlindungan terhadap setiap Warga Negara Harus Konsisten Ditingkatkan

    • calendar_month Senin, 14 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Periode 2024-2029, Dr. Lestari Moerdijat,S.S.,M.M, mengatakan bahwa upaya untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus konsisten dilakukan dengan terus memperkuat sistem perlindungan bagi setiap warga negara. “Penguatan sistem perlindungan bagi setiap warga harus terus direalisasikan dengan berbagai upaya untuk memastikan negara hadir dalam menjamin keamanan setiap warganya,” kata Wakil […]

  • Peneliti PPKE

    Peneliti PPKE FEB Sebut Peran Bulog Penting Bisa Stabulisasi Harga Beras Saat Ini.

    • calendar_month Senin, 19 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyoroti peran vital Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Menurut peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir perlu ditangani dengan serius. Di Kota Malang, Jawa Timur, […]

  • Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Tidak Tepat !

    Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Tidak Tepat !

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta,msines.com-Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI, Prof.Dr.Fadel Muhammad menegaskan, Sanksi ringan berupa teguran tertulis yang dijatuhkan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR (MKD) adalah tidak tepat. Akibat teguran tersebut, Ketua MPR untuk tidak mengulangi kesalahan dan berhati-hati dalam bersikap. MKD menyebut Ketua MPR telah melanggar kode etik imbas berbicara tentang […]

  • Kemendagri Siaga, Dampak Putusan MK Pemilu Pisah

    Kemendagri Siaga, Dampak Putusan MK Pemilu Pisah

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang akan mengubah wajah demokrasi Indonesia mulai tahun 2029. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis (26/6/2025), MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah. Hal ini berarti pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden akan dipisahkan dari pemilihan […]

expand_less