Kecam Penembakan KKB ke Komnas HAM, Komisi III: Butuh Penanganan Komprehensif
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
- visibility 64
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mengutuk keras penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada rombongan Komnas HAM di Papua. Dibutuh penanganan yang serius dan menyeluruh terhadap konflik di bumi Cendrawasih.
Hasbi, sapaan akrab Hasbiallah Ilyas mengatakan, apa yang dilakukan KKB terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dan rombongannya tidak bisa dibenarkan. Tindakan mereka betul-betul mengancam jiwa masyarakat sipil.
“Tindakan itu tidak boleh dibiarkan. Aparat kita harus mengambil tindakan tegas kepada gerombolan KKB,” ujar Hasbi, Selasa (29/4/2025).
Serangan KKB kepada Komnas HAM tidak boleh dianggap sepele. Sebab, Komnas HAM merupakan perwakilan dari negara, bukan individu. Jadi, serangan itu langsung ditujukan ke negara Indonesia.
Selama ini, KKB menargetkan masyarakat sipil dan merusak fasilitas umum. Jadi, siapa pun bisa menjadi target oleh kelompok bersenjata itu. Bukan hanya aparat TNI dan Polri yang menjadi target mereka.
“Pemerintah harus semakin serius mengatasi personal konflik di Papua. Harus ditangani secara komprehensif atau menyeluruh,” beber legislator asal Dapil Jakarta I itu.
Menurut Hasbi, penanganan konflik di Papua merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek: politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Penanganannya tidak boleh secara parsial, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Penanganan konflik di Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tapi juga butuh pendekatan dialog dan diplomasi. Yaitu, pendekatan dialogis yang sejajar dan bermartabat antara pemerintah pusat dan rakyat Papua, bukan semata-mata represif.
Kemudian pendekatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pemerintah harus terus berusaha mengurangi ketimpangan melalui pembangunan. Tentu, masyarakat Papua harus dilibatkan dalam membangun daerahnya.
“Jangan sampai warga Papua merasa bahwa pembangunan ini belum sepenuhnya melibatkan mereka dan tidak serta-merta menyelesaikan masalah ketidakadilan,” terang Hasbi.
Selanjutnya, pendekatan sosial-budaya dan hak asasi manusia. Pemerintah harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus tersebut harus segera diselesaikan.
“Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan persoalan di Papua bisa diselesaikan. Kalau hanya menggunakan pendekatan keamanan, masalah Papua tidak akan selesai,” tegas Hasbi.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar