Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengevaluasi Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim.

Pasalnya, respon dari pihak Pemkot Jakarta Utara atas aspirasi masyarakat sangat lambat.

Pj.Gubernur DKI Jakarta,Heru Budi (Istimewa)

Oleh karena itu, masyarakat Jakarta Utara mendesak Pj.Heru Budi Hartono segera megevaluasi kinerja Wali Kota Jakarta Utara terkait kasus lokalisasi Gang Royal yang belakangan ini ramai disorot publik.

Sebagaimana diketahui, Gang Royal yang terletak di RT 02 / RW 13 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara itu sudah menjelma menjadi lokalisasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Suasana di Gang Royal,Penjaringan Jakarta Utara (istimewa)

Masyarakat menilai, keberadaan lokalisasi tersebut sudah sangat meresahkan warga sekitar.

“Pj harus segera evaluasi Ali Maulana sebagai Wali Kota Jakut, jika tidak mampu menutup lokalisasi Gang Royal, baiknya diganti saja. Semuanya pasti sepakat bahwa sarang maksiat harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jamaludin, Sabtu (9/9/2023).

Ia menambahkan, sikap diam Pemkot Jakut terhadap kemungkaran berarti sama dengan setuju dengan kemungkaran yang terjadi di wilayah itu.

Jamaludin, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta (Istimewa)

“Nah, kalau Wali Kota diam dan tidak segera menutup lokalisasi itu? Nanti akan menjadi pertanyaan liar di benak publik. Ada apa dengan Wali Kota? Apa dapat setoran dari bisnis miras dan lendir Gang Royal?,” ujar Jamal.

Sebelumnya, desakan penutupan lokalisasi Gang Royal juga sudah dikemukakan oleh Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Rani Maulani.

Kasus TPPO di Gang Royal bukanlah yang pertama kalinya terjadi, kepolisian yang dibantu oleh beberapa pihak terkait pun telah beberapa kali berhasil mengungkapnya.

“Nah, tinggal kemauan dari Wali Kota Jakarta Utara, apakah akan terus melestarikan Gang Royal atau membubarkannya,” tegas Ratna. **

Editor : Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Novel Baswedan

    Ketua KPK Sampaikan Alasan Beda Kejagung Terkait Usut Kasus Ditahun Politik

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan alasan sikap KPK yang berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus ditahun-tahun politik mulai dari capres, cawapres, Calon Gebernur dan Kepala daerah. Firli mengungkap bahwa penegakan hukum tetap konsisten meski saat ini banyak para pejabat kepentingan ikut dalam konstruksi di 2024 mendatang. “Tentu hak politik itu silakan berjalan, […]

  • Buntut dari Kegagalan Sistem Bank DKI, Nasabah Minta Jajaran Direksi Dicopot

    Buntut dari Kegagalan Sistem Bank DKI, Nasabah Minta Jajaran Direksi Dicopot

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta – Puluhan nasabah yang tergabung dalam Forum Nasabah Bank DKI menggelar aksi damai di depan Kantor Bank DKI di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2025. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan nasabah Bank DKI atas kelumpuhan layanan digital Bank DKI yang telah berlangsung sejak akhir Maret 2025. Menurut Koordinasi Aksi, Yudis Apriliansyah, akibat […]

  • Partai Gelora Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pemilu

    Partai Gelora Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pemilu

    • calendar_month Selasa, 21 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menilai usulan agar politik uang (money politic) dilegalkan dalam pemilihan umum (Pemilu), sebagai tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. “Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu […]

  • ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

    ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

    • calendar_month Sabtu, 22 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Butir Pernyataan Sikap Indonesia Timur Club Jakarta,msinews.com – Program andalan dari okmintv.com yang diberi label Indonesia Timur Club (ITC) yang diprakarsai tokoh mudah Indonesia Timur, Freni Lutruntuhluy meminta kepada partai politik untuk tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah yang masih atau sedang bermasalah hukum. “Kita sedang mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas, dan salah […]

  • KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

    KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Sebagai tersangka, salah satunya Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan I Nyoman Darmanta,” kata sumber yang tidak sebutkan nama dikutip CNBC , Sabtu 19/8/2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah salah satu rumah yang nampak masih baru dan […]

  • Praktisi Hukum Indonesia Tanggapi Isu Memanas.

    Praktisi Hukum Tanggapi Isu Memanas di Taman Kencana Tegal Alur

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Praktisi Hukum Indonesia (PHI) terkemuka, Semar Dju, menyikapi persoalan penutupan jalan umum di perumahan taman kencana Rt.001, Rw.014 tegal alur kian memanas. Semar menekankan agar warga jangan takut untuk mengambil langkah hukum atas penutupan jalan diduga dilakukan RW014 Iwan Pratama Susanto. Semar, seorang ahli hukum yang dikenal karena berbagai kasus hukum penting […]

expand_less