Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Kabar Alex Tirta Ikut Terseret Kasus Kontroversial Pemerasan SYL

Kabar Alex Tirta Ikut Terseret Kasus Kontroversial Pemerasan SYL

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 1 Nov 2023
  • visibility 189
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kabar Alex Tirta, Ketua Harian Pengurus Pusat (PBSI) DKI Jakarta dan sekaligus pengusaha sukse, kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Alex Tirta belakangan ini terlibat pusaran kasus pemerasan yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kabar kasus Alex Tirta bermula dari dugaan penyewaan Rumah Kartanegara Nomor 46 oleh Alex Tirta kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

Kini, Firli Bahuri tengah diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap SYL, yang sendiri telah terseret dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Alex Tirta merupakan penyewa rumah tersebut dengan biaya mencapai Rp650 juta per tahun.

Menurut Alex, rumah tersebut kemudian digunakan oleh Firli Bahuri sebagai tempat istirahat sementaranya di Jakarta.

“Sekitar tahun 2020, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Firli. Dalam pertemuan itu, Pak Firli menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan stasiun transit karena kediaman pribadinya di Bekasi dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk dilalui,” ungkap Alex dikutip CNNI, Rabu 1/11/2023.

Baca Juga : Wakil Ketua KPK Tanggapi Dugaan Pemerasan Filrli Bahuri

Dalam kesepakatan penyewaan tersebut, Alex Tirta dan Firli Bahuri setuju untuk melanjutkan penyewaan dengan nama Alex Tirta sebagai penyewa.

Firli Bahuri membayar uang sewa tersebut kepada Alex, yang selanjutnya mengirimkan uang sewa ke pemilik rumah.

“Saya kemudian menyarankan kepada Pak Firli untuk tetap menyewa rumah tersebut dan dia menyetujuinya. Namun tidak perlu ada perubahan nama penyewa,” ujarnya.

Perjanjian keduanya, Alex menyatakan akan menyewa rumah tersebut dengan harga 650 juta rupiah per tahun.

Menurutnya, Firli akan memberikan uang sewa tersebut kepada Alex, yang kemudian akan menyetorkan uang sewa Firli kepada pemilik rumah.

“Mulai Februari 2021, Pak Firli mulai menyewakan rumah tersebut dan membayar pemiliknya sebagai penyewa. Pak Firli membayar Rp 650 juta, itu uang yang saya kirimkan langsung ke pemiliknya,” jelas Alex.

Namun, di balik kontroversi ini, siapa sebenarnya Alex Tirta? Alex Tirta, atau Tirta Juwana Darmadji, adalah seorang pengusaha sukses yang juga memiliki peran penting di dunia olahraga Indonesia.

Ia merupakan Ketua Harian Pengurus Provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta.

Alex Tirta pertama kali terpilih sebagai Ketua Pengurus Provinsi PBSI DKI Jakarta pada periode 2015-2019, menggantikan Icuk Sugiarto.

Ia kembali terpilih untuk periode 2019-2023 melalui Musyawarah Provinsi PBSI DKI Jakarta pada Maret 2019.

Selain perannya di dunia olahraga, Alex Tirta juga dikenal sebagai pengusaha. Ia pernah menjadi pemilik Alexis Group, yang mengelola berbagai tempat hiburan malam, hotel, dan griya pijat di Jakarta.

Baca Juga : Penyidikan Dugaan Pemerasan Firli Buhuri ke SYL, NKRI Menanti 

Namun, ketenaran Alexis Group meredup setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis yang diajukan PT Grand Ancol Hotel selaku perusahaan pengelola Alexis Group.

Pada masa kejayaannya, Alexis Group melalui Alexis Hotel sempat merajai dunia hiburan malam di Jakarta dan dikenal hingga dunia internasional.

Setelah penutupan Alexis, Alex Tirta tetap aktif dalam dunia olahraga dan bisnisnya yang lain.

Saat ini, kasus pemerasan yang melibatkan Alex Tirta, Firli Bahuri, dan SYL masih terus diselidiki oleh pihak berwenang.

Publik menanti perkembangan lebih lanjut terkait kasus kontroversial ini.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Parlemen RI Setujui Resolusi ‘Emergency Item’ Gaza i Sidang IPU Jenewa

    Parlemen RI Setujui Resolusi ‘Emergency Item’ Gaza i Sidang IPU Jenewa

    • calendar_month Senin, 25 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Jenewa,Swiss, msinews.com-Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta mengatakan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus mendorong berbagai negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk menyetujui emergency item atau draf kemanusiaan yang disusun Indonesia-Malaysia, sebagai upaya bersama dalam menghentikan peperangan di Gaza, Palestina. Sukamta mengatakan bahwa perang Gaza telah menimbulkan luka bagi para korban yang […]

  • Kabupaten Badung Perlu Jadi ‘Role Model’ Nasional

    Kabupaten Badung Perlu Jadi ‘Role Model’ Nasional

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Badung,msineews.com– Capaian positif sektor pertanahan di Kabupaten Badung, Bali, perlu menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Pertumbuhan itu baik kebijakan, layanan maupun inovasi terobosan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kementerian ATR/BPN, Badung. Menurutnya, hal itu adalah suatu kemajuan yang memudahkan kepengurusan legalitas lahan di wilayah tersebut. “Badung ini spesial karena ini salah satu […]

  • Tanggapi Polemik Status Administrasi Empat Pulau Aceh–Sumut, Kemendagri Uraikan Kronologi Lengkap

    Tanggapi Polemik Status Administrasi Empat Pulau Aceh–Sumut, Kemendagri Uraikan Kronologi Lengkap

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menguraikan kronologi lengkap penetapan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Ia menyebutkan, penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang telah melalui proses verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. […]

  • Ini Beberapa Aturan Pemprov DKI Bagi Minta Usaha Kuliner di DKI Jakarta Selama Bulan Puasa

    Ini Beberapa Aturan Pemprov DKI Bagi Minta Usaha Kuliner di DKI Jakarta Selama Bulan Puasa

    • calendar_month Minggu, 10 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andhika Permata memberikan imbauan agar tempat kuliner di Jakarta tetap bisa beroperasi tapi dengan tirai selama pelaksanaan jam puasa di bulan Ramadan.  Selain itu, tempat hiburan malam juga dilarang beroperasi. “Untuk usaha pariwisata bidang jasa makanan dan minuman yang tidak diatur dalam surat edaran ini, diimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat […]

  • Tanggapan Muzani Soal DPD Usulkan MPR Pilih dan Lantik Presiden

    Tanggapan Muzani Soal DPD Usulkan MPR Pilih dan Lantik Presiden

    • calendar_month Minggu, 13 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani meranggapi usulan proposal kenegaraan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti yang salah satu poinnya ingin kembali menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan berhak memilih serta melantik presiden. “Sesuatu yang sudah maju, demokrasi kita sudah maju, yakni presiden dipilih langsung oleh rakyat,” kata Muzani kepada wartawan saat ditemui di […]

  • Kompak Indonesia Desak Polres Merauke Segera Periksa Bunda Paud Provinsi Papua Selatan

    Kompak Indonesia Desak Polres Merauke Segera Periksa Bunda Paud Provinsi Papua Selatan

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Lambannya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana hibah pendidikan anak usia dini (PAUD) terhadap anak-anak asli Papua pada Dinas Pendidikan Papua Selatan Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2023 sebesar 4,6 miliar oleh Polres Merauke wajib dikawal ketat Putera daerah. “Berdasarkan audit investigasi BPKP ditemukan anggaran sebesar 4,6 miliar yang sudah ditangani Polres Merauke dan […]

expand_less