Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InofomsiNews–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per 1 Januari 2024.

Menanggapi hal tersebut. Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo mengatakan, perlunya edukasi masyarakat terkait kebijakan ini karena diperlukan waktu yang Panjang dalam mensosialisasikan.

Karena sambung Sartono, selain KK dan KTP perlu dengan aplikasi saat ini kondisi masyarakat pedesaan saat ini tidak mudah memahami teknologi baik terkendala sinyal dan gangguan lain.

“Tentunya Gas 3 Kg subsidi ini sangat membantu dalam perekonomian di masyarakat saat ini, terutama selain kebutuhan rumah tangga, sektor UMKM menjadi penting karena dapat menyerap ratusan juta tenaga kerja. Apalagi sangat membantu dalam penyerapan pengangguran,” kata Sartono kepada wartawan, Jumat 25/8/2023.

Politikus Partai Demokrat ini melanjutkan, peran negara harus hadir dalam kebutuhan masyarakat dan jangan rakyat yang dikorbankan karena terjadinya kelangkaan gas ini.

“Tentunya kita mensupport untuk subsidi pro rakyat, karena memang sudah kewajiban negara untuk terwujud kesejahteraan rakyat,” ujar anggota MKD DPR

Untuk itu, Sartono yang juga Legislator dapil Jatim VII ini mengharapkan kepada Pemerintah jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan hal itu tanpa menganalisa dan memperhitungkan kembali data base masyarakat yang berhak menggunakan.
Terlebih lagi hal ini tentunya akan bisa menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, harus sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pihaknya terus mendata pengguna LPG 3 kg di seluruh Indonesia sebelum mengimplementasikan aturan tersebut.

Nantinya, hanya masyarakat terdata yang boleh membeli gas subsidi,” kata singkat Tutuka (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi IV DPR RI Tinjau Taman Nasional Gunung Leuser,Aceh Tenggara

    Komisi IV DPR RI Tinjau Taman Nasional Gunung Leuser,Aceh Tenggara

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Aceh Tenggara,msinews.com-Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan dan rombongan tiba di Pendopo Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) Provinsi Aceh Senin sore setelah melalui perjalanan darat selama 8 jam dari Bandara Kualanamu Medan, Sumatera Utara (15/7/2024). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RImenegaskan, Kunjungan Kerja Reses kali ini memiliki sejumlah […]

  • Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    • calendar_month Minggu, 7 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia mengevaluasi kinerja Kepala BPKP Provinsi Papua terkait hasil audit investigatif penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (7/7/2024), Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel de Sola menjelaskan, berdasarkan laporan […]

  • Tingkatkan Teamwork dan Kerjasama, Anggota DPD RI Gelar Outbound

    Tingkatkan Teamwork dan Kerjasama, Anggota DPD RI Gelar Outbound

    • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Bogor,msinews.com – Anggota DPD RI Periode 2024 -2029 mengikuti kegiatan outbound untuk membangun tim building setelah menyelesaikan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Lemhanas RI, di Bogor Jawa Barat, Sabtu (26/10/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan dalam sambutannya ia menyatakan kegiatan outbound ini dapat meningkatkan nilai-nilai Kebangsaan, memancarkan nilai nilai […]

  • Mantan Ketua PSSI, Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23,Tetap Menyala

    Mantan Ketua PSSI, Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23,Tetap Menyala

    • calendar_month Selasa, 30 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Mantan Ketua PSSI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus menyemangati pemain Timnas Indonesia U-23 untuk tetap menyalahkan semangat bertanding. Kekalahan dari Uzbekistan untuk memantik semangat menuju babak berikutnya. “Tetap semangat anak-anakku. Kalian tak boleh patah arang. Kekalahan dari Uzbekistan bukanlah akhir dari segalanya. Perjalanan kalian masih panjang,” kata LaNyalla, Selasa (30/4/2024). La Nyalla yang juga […]

  • Jaksa KPK

    Jaksa KPK Ungkap Dugaan Korupsi Muhammad Lutfi Terlibat Gratifikasi Proyek Miliar Rupiah

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Mataram, MSINews.com – Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran Wali Kota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, dalam dugaan perkara gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin, Andi mewakili jaksa KPK menyatakan bahwa terdakwa telah memperkaya diri dan pihak lain dengan menerima gratifikasi senilai […]

  • Anggaran Disetujui Sri Mulyani, Komisi X Akan Kawal Pencairan Tukin Dosen ASN

    Anggaran Disetujui Sri Mulyani, Komisi X Akan Kawal Pencairan Tukin Dosen ASN

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik disetujuinya anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pihaknya berkomitmen akan mengawal pencairan tunjangan yang menjadi hak para dosen itu. Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi […]

expand_less