Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.

“Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES yang memiliki masalah hukum sampai nanti ada keputusan inkrah dari pengadilan,” kata Mensos Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menegaskan ES dibebastugaskan sepenuhnya. Sehingga, yang bersangkutan dapat menghadapi proses hukum dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinannya.

“Kami mendukung dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Dan kami harapkan ini menjadil pembelajaran bagi kita semua,” katanya.

Gus Ipul mengatakan setelah status bebas tugas ini, ES tidak perlu lagi berkantor atau mengikuti kegiatan kantor. Ia pun menyebutkan ulang arahan Presiden Prabowo.

“Maka sesuai arahan Presiden, saya dan Pak Wakil Menteri tidak menolerir adanya tindakan korupsi,” katanya.

Gus Ipul menegaskan tidak akan mengajak, mengarahkan, meminta siapapun yang bekerja di lingkungan Kemensos untuk melakukan tindakan penyelewengan, KKN, dan juga korupsi. Hal ini akan terus digaungkan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Staf Ahli Menteri, Edi Suharto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Delegasi Rwanda Tiru BUMDesa, Soal Ekonomi dan sosial.

    Delegasi Rwanda Tiru BUMDesa, Soal Ekonomi dan sosial.

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 4
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Sejumlah delegasi Pemerintah Republik Rwanda bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Pertemuan untuk belajar langsung terkait konsep BUMDesa. “Kami melihat memang ada beberapa hasil positif yang ingin kami pelajari terutama di level keluarga bagaimana meningkatkan keberhasilan ekonomi dan sosialnya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan aktivitas ekonomi […]

  • Delegasi Parlemen  RI Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

    Delegasi Parlemen  RI Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

    • calendar_month Senin, 18 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Moskow,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)  menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia, baru-baru ini. Kegiatan ini dipimpin oleh Fadli Zon sebagai Ketua BKSAP DPR RI.Turut serta dalam rombongan antara lain Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. Adapun, kehadiran Delegasi BKSAP […]

  • SEPUTAR PARLEMEN RI KAMIS 6 JUNI 2024

    SEPUTAR PARLEMEN RI KAMIS 6 JUNI 2024

    • calendar_month Kamis, 6 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta.msinews.com- Seputar Parlemen menyajikan info terkini mengenai Agenda dan ktivitas para Anggota DPR.RI. Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR.RI) pada periode 2019-2024 memiliki 11 Komisi dari 9 Fraksi Partai Politik yang lolos parlementary treshold. AGENDA KOMISI KAMIS 6/6/2024 KOMISI I PukulL 10.00 Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menkeu dan Panglima TNI Dengn materi sebagai […]

  • Tim Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga Bentuk 5 Pokja Program MBG

    Tim Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga Bentuk 5 Pokja Program MBG

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Msinews.com – Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja) untuk percepatan pelaksanaan program MBG. “Pembentukan pokja-pokja ini sangat penting agar kita dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program MBG secara lintas kementerian/lembaga,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang, di Jakarta, Jumat (14/11). Rapat […]

  • Speiyan Minta Wapres Hadir Daerah Pekubin Terisolir

    Speiyan Minta Wapres Hadir Daerah Pekubin Terisolir

    • calendar_month Selasa, 29 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Bupati Spei Bidana didampingi Staf Khususnya Prof Yohanes Sardjono, APU bertemu dengan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan, Dr Velix Vernando Wanggai di Kantor Setwapres Jakarta.Jakarta, Bupati Kabupaten (Kab) Pegunungan Bintang (Pegubin) Spei Yan Bidana meminta Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin agar berkunjung Papua. Permintaan merupakan suatu harapan Speian pada Ma’ruf Amin untuk […]

  • Tok-tok.. MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun

    Tok-tok.. MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta,InfomsiNews–Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun ber laku juga untuk pimpinan KPK saat ini. MK meminta Presiden segera menerbitkan surat keputusan perpanjang jabatan pimpinan KPK. “Dalam konteks perkara a quo, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022 adalah untuk menjawab masa jabatan pimpinan […]

expand_less