Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Gesekan Fisik Warga Bisa Tejadi, MSPI Minta Walikota Turun

Gesekan Fisik Warga Bisa Tejadi, MSPI Minta Walikota Turun

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 18 Okt 2023
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Gesekan Fisik Warga

Persolan Perumahan Taman Kencana hanya soal buka pagar, akses jalan umum di Jln. Verbenia II, Rt01/Rw014, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalidres, Jakarta Barat yang tak kunjung usai dan kini memanas.

Jakarta, MSINews.com –  Gesekan fisik antar warga Taman Kencana soal buka pagar, akses jalan umum di Jln. Verbenia II, Rt01/Rw014, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalidres, Jakbar bisa saja terjadi hinga bentrok. Lembaga swadaya masyarakat MSPI meminta walikota menengahi persoalan yang kini memanas.

Persoalan geger kontroversi, gesekan fisik warga disampaikan direktur hubungan antar kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom.

Dia meminta Walikota Jakarta Barat (Jakbar), Uus Kuswanto, bertindak cepat untuk meredam kemarahan warga yang pro (ingin buka jalan) dan kontra (tak ingin buka jalan).

“Kekhawatiran mengenai keamanan sudah bukan menjadi alasan karena sudah ada satu pintu atau autoget. Mengantisifasi terkait keamanan sudah dilakukan mantan Camat Kalideres Setiawan dan Pengembang,” kata Thomson pada awak media, Selasa (17/10/2023).

Baca juga : Praktisi Hukum Tanggapi Isu Memanas di Taman Kencana Tegal Alur

Tomson menilai heboh penundaan pembongkaran pagar di Jln. Verbenia II dikarenakan ketua RW Iwan mengorganisir warga lain agar tidak setuju untuk dibuka atau bongkar akses jalan umum yang dipagar besi itu.

Dirinya mengatakan pembantu administrasi kelurahan itu berpendapat kuat bahwa keamanan perumahan taman kencana tegal alur masih tetap terancam.

“Terasa suasana semakin memanas. Ada warga yang menyanjung-nyanjung ketua RW, karena mempertahankan kepentingan warga. Tetapi kepentingan warga mana? Komunikasi yang tidak baik bisa memecah belah warga dan berpotensi terjadi perselihan dan kesalah fahaman,” tandasnya.

Lebih dari pada itu Thomson mengatakan Camat Kalideres, Wukir Prabowo dan lurah Dwi belum membuat upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya pergesekan antar warga perumahan taman kencana tegal alur.

Ia mengakui sudah melakukan upaya konfirmasi kepada di pemerintah adminstrasi Jakarta Barat itu.

“Pagi tadi kita konfirmasi lewat telpon WhatsApp namun kedua pamong, belum membalas konfirmasi kami,” punkasnya.

Tempat terpisah Suhari salah satu warga perumahan taman kencana mengakui, sebelumnya sudah ada upaya musyawarah dangan lima kesepakatan.

Baca Juga : Kasus Tersangka Budi, MSPI: 5Tahun Terkubur Kini Buka Lagi

Ia mengatakan lima kesepakatan tersebut ditandatangani Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalideres Endang Prihatin Handayani.

“Jadi saya kira semua sudah. Kalau saat ini ada yang bersikeras tidak mau membuka pagar penutup jalan itu, justru dipertanyakan. Kepentingan apa? jika tidak ada sesuatu saya rasa pastilah ngga mungkin? Sesuatu itu pasti nanti akan terungkap,” kata Suhari.

“Sistim pengamanan komplek sudah sistimatis, lalu mengapa harus menutup jalan umum?,” sambungnya.

Singkat, Suhari menegaskan jika pemerintah belum melakukan langkah yang adil dan bijak ia akan melakukan langkah ke jalur hukum.

Ia menilai langkah yang dilakukan demi mendapatkan keadilan.

“Kita ngga perlu koar-koarlah, yang penting kita dijalan yang benar dan membela kepentingan publik. Jalan itu jalan publik bos, jadi bukan milik segelintir orang,” pungkasnya.

Selama berita diturunkan redaksi MSINews.com memon konfirmasi hak jawab bapak Iwan Pratama Susanto selakui RW14 Perumahan Taman Kencana Tegal Alur namun sampai detik ini belum ada jawaban.

Ada lima pertanyaan yang disampaikan Redaksi MSINews.com mulai dari apa alasan RW, Apakah anda sudah melakukan arahan poin penting pak camat? hingga informasi Kartu Elektronik hingga isu dugaan bisnis usaha legal, sehingga rw014 Iwan melindungi? pun Belem terjawab.

Ketua RT014 pada pesanya WhatsApp tanggal 30/9/2023 akan menjelaskan namun ia takut informasinya dibolak balik.

“Ngopi saja dan duduk bareng bang. Nanti saya bisa jelasin duduk perkaranya , nanti diplintir plintir beritanya bang,” ucap tulis pesan WhatsApp RW014 Iwan. (Red)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Signal Buruk Mantan Pejabat Yang Maju Kembali di Pilkada 2024

    Signal Buruk Mantan Pejabat Yang Maju Kembali di Pilkada 2024

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA – Seluruh mantan pejabat daerah setingkat Bupati, wakil bupati, walikota atau Gubernur yang hari ini mereka maju Kembali dalam pilkada tahun 2024 tidak mesti berjalan mulus dalam perhelatan politik, meskipun mereka telah mendapatkan kendaraan politik untuk maju. Pasalnya, Tarik menarik dalam lapangan politik tahun 2024 tentang berbagai kasus-kasus lama bakal dibongkar kembali KPK dan […]

  • Kemensos-BP2MI Komitmen, Kolaborasi Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    Kemensos-BP2MI Komitmen, Kolaborasi Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kementerian Sosial dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, pencegahan masalah sosial, serta reintegrasi optimal bagi para pekerja migran. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pelindungan bagi […]

  • KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau pejabat pusat dan daerah tingkat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN hingga BUMD yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa seluruh pejabat atau penyelenggara negara wajib patuh untuk menyampaikan laporan harta kekayaan asetnya melalui LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Misalnya […]

  • Teruskan Arahan Prabowo, Gus Ipul Ajak Dharma Wanita Bersama Wujudkan Kesejahteraan

    Teruskan Arahan Prabowo, Gus Ipul Ajak Dharma Wanita Bersama Wujudkan Kesejahteraan

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com– Peringati HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Hari Ibu ke-96, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak DWP Kementerian Sosial mendukung kinerja Kemensos wujudkan kesejahteraan sosial. Gus Ipul mengungkapkan bahwa sinergi bersama DWP merupakan salah satu langkah mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat rakyat kecil bisa tersenyum. “Bersama-sama dengan Ibu dan […]

  • Freni Lutruntuhluy : Pemerintah Harus Beri Perlindungan Kesehatan Bagi Warga Asal Wetar Yang Dirawat Ke Timor Leste

    Freni Lutruntuhluy : Pemerintah Harus Beri Perlindungan Kesehatan Bagi Warga Asal Wetar Yang Dirawat Ke Timor Leste

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Wetar,msinews.com- Politisi Muda Maluku Barat Daya, Freni Lutruntuhluy, mendesak Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia untuk segera tangani masalah Kesehatan yang dialami warga Wetar atas nama Nock Mabala yang sakit dan dibawah lari untuk pengobatan di Timor Leste pada rabu 3 April 2024. “Kita desak Presiden dan Menteri Kesehatan untuk segera melakukan […]

  • Kejati Sumsel Tetapkan HF Kabid Dinas PMD Muba Tersangka Kasus Korupsi Jaringan Internet Desa

    Kejati Sumsel Tetapkan HF Kabid Dinas PMD Muba Tersangka Kasus Korupsi Jaringan Internet Desa

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) menetapkan kembali satu orang Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019-2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny […]

expand_less