Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
  • visibility 224
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Gaji Badan Permusawartan Desa (BPD) pada tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam artikel ini. BPD, sebagai lembaga penting yang mewakili aspirasi masyarakat desa, memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran desa.

Dengan perincian gaji yang baru diumumkan, ini menjadi informasi menarik yang patut disimak.

Baca juga : Kapolda Copot Kapolsek Tanah Abang Pasca Kaburnya 16 Tahanan

Peran Penting Badan Permusawartan Desa (DPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislatif di tingkat desa. Tugasnya meliputi pengawasan, pengontrolan, serta penyampaian aspirasi dan saran kepada pemerintah desa. Dengan hierarki yang jelas, BPD menjadi ujung tombak dalam menjaga kepentingan masyarakat desa.

Gaji Anggota BPD Desa 2024

Menariknya, gaji anggota BPD desa mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, gaji untuk Ketua BPD mencapai Rp1.200.000 per bulan, sementara Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD masing-masing mendapatkan Rp1.100.000 per bulan. Anggota BPD tidak ketinggalan dengan gaji sebesar Rp1.000.000 per bulan.

Kenaikan Gaji BPD Desa dari Tahun Sebelumnya

Perlu diperhatikan bahwa kenaikan nominal gaji anggota BPD desa cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, gaji BPD berada dalam rentang Rp800.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penghargaan terhadap peran serta anggota BPD dalam pembangunan desa.

Hak dan Kewajiban Anggota BPD Desa

Selain gaji dan tunjangan, anggota BPD desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan hukum, pelatihan, fasilitas kerja yang memadai, serta kewajiban menjaga kehormatan, integritas, dan netralitas BPD. Aktivitas rutin seperti menghadiri rapat BPD dan melaporkan hasil tugas juga menjadi bagian integral dari peran anggota BPD desa.

Dengan kenaikan gaji dan peran yang semakin strategis, anggota BPD desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Informasi mengenai gaji BPD desa 2024 ini menjadi bagian penting dalam pemahaman tentang dinamika pembangunan di tingkat desa. Stay tuned untuk informasi lebih lanjut seputar perkembangan terkini di desa-desa Indonesia.

Dengan rincian yang lengkap dan analisis mendalam, artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang gaji anggota BPD desa dan perannya dalam pembangunan desa.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Jombang Cak Imin, Sampaikan Peningkatan SDM Mengandalkan Pendidikan Formal

    Di Jombang Cak Imin, Sampaikan Peningkatan SDM Mengandalkan Pendidikan Formal

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Wakil Ketua DPR bidang Koorkesra Muhaimin Iskandar menilai bahwa sebanyak 3.757 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang tersebar di seluruh tanah air akan mempercepat peningkatan kapasitas SDM. “Komitmen terus tumbuh kembang dan mencapai puncak di era Presiden Jokowi. Dari hasil diskusi dengan Presiden, tak mungkin percepatan peningkatan kapasitas SDM hanya mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan formal,” […]

  • Menaker Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran

    Menaker Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran

    • calendar_month Minggu, 16 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tetap menjalankan tugasnya secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan. “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif […]

  • Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi XII DPR RI melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut. “Yang […]

  • Diduga Ada Modus Korupsi Fee Proyek 20% Kendalai  Percepatan Pembangunan di DOB Papua Pegunungan.

    Diduga Ada Modus Korupsi Fee Proyek 20% Kendalai  Percepatan Pembangunan di DOB Papua Pegunungan.

    • calendar_month Rabu, 25 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com – Keseriusan dan konsistensi Pemerintah untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan tampaknya mengalami  kendala cukup serius. Kendala tersebut terjadi baik di Eksternal maupun Internal, terutama kendala yang ditimbulkan oleh adanya dugaan korupsi dengan modus fee proyek sebesar 20%. Menurut sumber terpercaya media ini yang meminta namanya tidak […]

  • Indonesia Dorong Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum ke-10

    Indonesia Dorong Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum ke-10

    • calendar_month Selasa, 30 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com–Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan Global Water Fund di ajang World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18–25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Koordinator Subtema Pembiayaan Air Berkelanjutan World Water Forum ke-10 sekaligus Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan bahwa Global Water […]

  • Forum Masyarakat Komunikasi Pati Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset

    Forum Masyarakat Komunikasi Pati Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 151
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Forum Masyarakat Komunikasi Pati mendorong DPR RI mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Desakan tersebut disampaikan saat perwakilan forum bertemu dengan sejumlah Wakil Ketua DPR RI. Koordinator Forum Masyarakat Komunikasi Pati, Lukman Hakim, mengatakan pihaknya menyampaikan dua poin utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, forum meminta DPR RI segera mempercepat proses pengesahan RUU […]

expand_less