Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
  • visibility 95
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Gaji Badan Permusawartan Desa (BPD) pada tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam artikel ini. BPD, sebagai lembaga penting yang mewakili aspirasi masyarakat desa, memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran desa.

Dengan perincian gaji yang baru diumumkan, ini menjadi informasi menarik yang patut disimak.

Baca juga : Kapolda Copot Kapolsek Tanah Abang Pasca Kaburnya 16 Tahanan

Peran Penting Badan Permusawartan Desa (DPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislatif di tingkat desa. Tugasnya meliputi pengawasan, pengontrolan, serta penyampaian aspirasi dan saran kepada pemerintah desa. Dengan hierarki yang jelas, BPD menjadi ujung tombak dalam menjaga kepentingan masyarakat desa.

Gaji Anggota BPD Desa 2024

Menariknya, gaji anggota BPD desa mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, gaji untuk Ketua BPD mencapai Rp1.200.000 per bulan, sementara Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD masing-masing mendapatkan Rp1.100.000 per bulan. Anggota BPD tidak ketinggalan dengan gaji sebesar Rp1.000.000 per bulan.

Kenaikan Gaji BPD Desa dari Tahun Sebelumnya

Perlu diperhatikan bahwa kenaikan nominal gaji anggota BPD desa cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, gaji BPD berada dalam rentang Rp800.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penghargaan terhadap peran serta anggota BPD dalam pembangunan desa.

Hak dan Kewajiban Anggota BPD Desa

Selain gaji dan tunjangan, anggota BPD desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan hukum, pelatihan, fasilitas kerja yang memadai, serta kewajiban menjaga kehormatan, integritas, dan netralitas BPD. Aktivitas rutin seperti menghadiri rapat BPD dan melaporkan hasil tugas juga menjadi bagian integral dari peran anggota BPD desa.

Dengan kenaikan gaji dan peran yang semakin strategis, anggota BPD desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Informasi mengenai gaji BPD desa 2024 ini menjadi bagian penting dalam pemahaman tentang dinamika pembangunan di tingkat desa. Stay tuned untuk informasi lebih lanjut seputar perkembangan terkini di desa-desa Indonesia.

Dengan rincian yang lengkap dan analisis mendalam, artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang gaji anggota BPD desa dan perannya dalam pembangunan desa.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, […]

  • Gelar RDP dengan Korlantas Polri , DPR RI Minta Audit Perpanjang SIM dan STNK, Singgung Perusahaan Pencetak

    Gelar RDP dengan Korlantas Polri , DPR RI Minta Audit Perpanjang SIM dan STNK, Singgung Perusahaan Pencetak

    • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Komisi III atau komisi hukum, menyarankan Korlantas Polri untuk mau diaudit perihal perpanjangan SIM dan pembuatan SIM. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III Benny Kabur Harman saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) pada Rabu (4/12/2024). Awalnya Benny K Harman mengatakan bahwa […]

  • Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 H/2024, Koperasi Setjen DPD RI Salurkan Bingkisan

    Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 H/2024, Koperasi Setjen DPD RI Salurkan Bingkisan

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. […]

  • Eceran LPG 3Kg Masih Tinggi, Kementerian ESDM Beri Pemda Pedoman Cara Hitungnya

    Eceran LPG 3Kg Masih Tinggi, Kementerian ESDM Beri Pemda Pedoman Cara Hitungnya

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengatur pedoman penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di seluruh daerah-daerah RI. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, HET LPG 3 kg saat ini ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda). Pasalnya hasil evaluasi di lapangan ditemukan harga gas subsidi […]

  • Mahkamah Agung Tolak PK Tujuh Terpidana Kasus Eki Vina Cirebon

    Mahkamah Agung Tolak PK Tujuh Terpidana Kasus Eki Vina Cirebon

    • calendar_month Senin, 16 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak Peninjauan Kembali atau PK tujuh terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Demikian yang disampaikan Hakim Agung Yanto sebagai Juru Bicara dalam konperensi persnya di media center Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin 16 Desember 2024. “PK tujuh terdakwa dibagi dalam dua perkara. Pertama, PK […]

  • Mentan : Indonesia Siapkan Lahan 15 Hektar Buat Palestina

    Mentan : Indonesia Siapkan Lahan 15 Hektar Buat Palestina

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Pemerintah Indonesia memastikan dukungan kepada rakyat Palestina dengan menyiapkan lahan sebanyak 15 ribu hektar di Kalimantan Utara.  Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. Amran mengatakan bahwa, lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu untuk perkebunan, peternakan, dan agroindustri. Dimana pengelolaannya akan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan mitra kebijakan internasional. Dijelaskan, proyek ini […]

expand_less