Makassar, MSINews.com – Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswar Hasan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi negara yang terancam dilumpuhkan oleh trisula kejahatan, yakni oligarki, nepotisme, dan dinasti.
Aswar Hasan menyoroti pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan pelanggaran etika yang meresahkan. Menurutnya pelanggaran etika yang merajalela terlihat dari berbagai lembaga, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga : Menko Luhut Bela Jokowi, Akibat Ahok Sebut Presiden Tak Bisa Kerja
“Mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita menyaksikan pelanggaran etika yang merajalela,” kata Aswar dalam sebuah acara deklarasi yang diselenggarakan oleh Forum Dosen Sulsel di Kantor Tribun Timur, Rabu 7/2/2024.
Dalam konteks Pemilu 2024, Aswar berharap agar suara masyarakat yang tercermin dalam deklarasi Penyelamatan Amanat Reformasi didengar dan direspon oleh Presiden Joko Widodo.
Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Arismunandar, juga turut mengungkapkan kegelisahannya terkait proses Pemilu 2024.
Forum Dosen Sulsel menyatakan tiga alasan di balik deklarasi mereka: merasa sedang terjadi kegentingan, saling merasakan kegelisahan, dan adanya rasa kekhawatiran.
Prof. Arismunandar menegaskan pentingnya menjaga amanat reformasi sebagai salah satu pilar yang mendukung keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Ia mengkritik perlunya reformasi sistem untuk mengatasi korupsi, oligarki, dan praktik politik yang merugikan kepentingan rakyat.
Sebuah pernyataan yang menarik perhatian publik, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa setiap orang, termasuk Presiden, memiliki hak politik yang sama dalam sistem demokrasi.
Hal ini disampaikan dalam acara penyerahan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Baca juga : Bawaslu Sulsel Selidiki Dugaan Bagi-bagi Uang oleh Calek DPR
Kedua akademisi ini berharap bahwa seruan moral dan penyelamatan amanat reformasi yang mereka sampaikan dapat menjadi dorongan untuk menjaga demokrasi, integritas bangsa, dan keadilan dalam proses pemilihan umum.
Mereka mengajak seluruh sivitas akademika untuk mengawal proses-proses tersebut guna memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur, adil, dan rahasia serta untuk menyelenggarakan sistem politik, hukum, dan ekonomi yang baik.
Deklarasi Forum Dosen Sulsel ini menjadi salah satu bentuk peringatan kepada pemegang kekuasaan agar memastikan amanat reformasi tetap dijaga dan dipelihara dengan baik demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
