Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Forum Dosen Sulsel Serukan Moral dan Amanat Reformasi

Forum Dosen Sulsel Serukan Moral dan Amanat Reformasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
  • visibility 49
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Makassar, MSINews.com – Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswar Hasan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi negara yang terancam dilumpuhkan oleh trisula kejahatan, yakni oligarki, nepotisme, dan dinasti.

Aswar Hasan menyoroti pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan pelanggaran etika yang meresahkan. Menurutnya pelanggaran etika yang merajalela terlihat dari berbagai lembaga, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga : Menko Luhut Bela Jokowi, Akibat Ahok Sebut Presiden Tak Bisa Kerja

“Mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita menyaksikan pelanggaran etika yang merajalela,” kata Aswar dalam sebuah acara deklarasi yang diselenggarakan oleh Forum Dosen Sulsel di Kantor Tribun Timur, Rabu 7/2/2024.

Dalam konteks Pemilu 2024, Aswar berharap agar suara masyarakat yang tercermin dalam deklarasi Penyelamatan Amanat Reformasi didengar dan direspon oleh Presiden Joko Widodo.

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Arismunandar, juga turut mengungkapkan kegelisahannya terkait proses Pemilu 2024.

Forum Dosen Sulsel menyatakan tiga alasan di balik deklarasi mereka: merasa sedang terjadi kegentingan, saling merasakan kegelisahan, dan adanya rasa kekhawatiran.

Prof. Arismunandar menegaskan pentingnya menjaga amanat reformasi sebagai salah satu pilar yang mendukung keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ia mengkritik perlunya reformasi sistem untuk mengatasi korupsi, oligarki, dan praktik politik yang merugikan kepentingan rakyat.

Sebuah pernyataan yang menarik perhatian publik, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa setiap orang, termasuk Presiden, memiliki hak politik yang sama dalam sistem demokrasi.

Hal ini disampaikan dalam acara penyerahan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Baca juga : Bawaslu Sulsel Selidiki Dugaan Bagi-bagi Uang oleh Calek DPR

Kedua akademisi ini berharap bahwa seruan moral dan penyelamatan amanat reformasi yang mereka sampaikan dapat menjadi dorongan untuk menjaga demokrasi, integritas bangsa, dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

Mereka mengajak seluruh sivitas akademika untuk mengawal proses-proses tersebut guna memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur, adil, dan rahasia serta untuk menyelenggarakan sistem politik, hukum, dan ekonomi yang baik.

Deklarasi Forum Dosen Sulsel ini menjadi salah satu bentuk peringatan kepada pemegang kekuasaan agar memastikan amanat reformasi tetap dijaga dan dipelihara dengan baik demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamendagri Bima Imbau Pemda Sekitar Bantu Pemkot Bekasi Percepat Pemulihan Dampak Banjir

    Wamendagri Bima Imbau Pemda Sekitar Bantu Pemkot Bekasi Percepat Pemulihan Dampak Banjir

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau pemerintah daerah (Pemda) sekitar agar membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mempercepat pemulihan dampak banjir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengoordinasikan Pemda sekitar agar memberikan bantuan. “Kondisi di lapangan, memang banjir kali ini lebih parah dibanding banjir lima tahunan, lima tahun lalu,” jelasnya di hadapan awak media […]

  • KPK Panggil Ketua DPD PDIP Lampung, Buntut Duit Haram SYL

    KPK Panggil Ketua DPD PDIP Lampung, Buntut Duit Haram SYL

    • calendar_month Kamis, 9 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – KPK Panggil Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung terkait kasus korupsi exs mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), buntut duit haram SYL. Sudin dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK panggil ketua DPD PDIP provinsi Lampung, yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, untuk meminta […]

  • Catat! Ini Barang Bawaan yang Dilarang Dibawa di Koper Bagasi Jemaah

    Catat! Ini Barang Bawaan yang Dilarang Dibawa di Koper Bagasi Jemaah

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Menjelang,msinews.com-pemulangan jemaah ke tanah air, jemaah haji diimbau untuk memperhatikan barang bawaan koper, utamanya barang-barang yang dilarang untuk dibawa. “Ada ketentuan barang bawaan agar proses pemulangan berjalan dengan lancar,” kata Kasi Media Center Haji (MCH) Daker Makkah Dodo Murtado, Rabu (11/6/2025). Dodo menyebutkan, koper yang dibawa oleh jemaah hanya dua jenis, yaitu koper besar dengan […]

  • Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM – Banyak yang menanyakan sejauh mana perkembangan terkait usulan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penguatan sistem bernegara. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan terus diresonansikan kepada seluruh stakeholder bangsa. “Kemudian seluruh stakeholder bangsa tersebut bersama DPD RI yang akan mendesak MPR agar […]

  • Catatan Ada 10-15 Asuransi Umum Bermodal Tipis Bakal Nikah Paksa?

    Catatan Ada 10-15 Asuransi Umum Bermodal Tipis Bakal Nikah Paksa?

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat 10-15 asuransi umum masih memiliki ekuitas di bawah Rp150 miliar. Dengan kata lain, perusahaan tersebut berpotensi ditendang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika regulasi terbaru dijalankan. “Ada 10 atau 15. Jadi saya tidak bawa catatan,  lupa namanya,” ujar Ketua AAUI Budi Herawan ketika ditemui wartawan usai Konferensi Persnya di […]

  • Komite III DPD RI Gelar Rapat dengan Kementerian P2MI, Bahas Pelindungan Pekerja

    Komite III DPD RI Gelar Rapat dengan Kementerian P2MI, Bahas Pelindungan Pekerja

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) P2MI. Adapun, pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengesahkan RUU yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif bagi para pekerja migran Indonesia (PMI), di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa pekan […]

expand_less