Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Finalisasi PDSS Diperpanjang Empat Kali, Komisi X Minta Proses SNBP Transparan

Finalisasi PDSS Diperpanjang Empat Kali, Komisi X Minta Proses SNBP Transparan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
  • visibility 1
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi merespon empat kali perpanjangan waktu pengisian (input) data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dia meminta proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dilakukan tanpa melalui tes, berjalan transparan, fair dan profesional.

Diketahui, sejumlah siswa di berbagai daerah terancam tidak bisa mengikuti SNBP karena kelalaian pihak sekolah dalam meng-input data.

Gus Hilman-sapaan Muhammad Hilman Mufidi-mengapresiasi perpanjangan masa pengisian data ke PDSS bagi sekolah yang lalai melakukan finalisasi data. Perpanjangan sudah dilakukan empat kali. Terbaru, perpanjangan dilakukan pada Jumat, 7 Februari 2025 pukul 19.00 sampai Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 04.00 pagi WIB.

Gus Hilman berharap dengan perpanjangan finalisasi input data di PDSS, para siswa eligible atau yang memenuhi syarat, bisa mengikuti SNBP dengan baik. Tidak ada lagi siswa yang gagal mengikuti SNBP hanya gara-gara sekolah lalai melakukan finalisasi data.

Menurutnya, polemik keterlambatan finalisasi data di PDSS itu harus menjadi pelajaran bagi sekolah, khususnya bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Mereka tidak boleh lalai dalam melakukan penginputan data.

“Karena kelalaian sekolah akan merugikan para siswa yang berprestasi untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang diimpikan,” terangnya.

Dikatakan Gus Hilman, keterlambatan input data ke PDSS bukan perkara sepele. Hal itu menjadi masalah besar bagi siswa yang akan menaikkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi para siswa, SNBP menjadi penentu bagi masa depan mereka.

“Ini masalah serius yang harus menjadi perhatian bagi semua stakeholders pendidikan,” beber legislator asal Dapil Jawa Timur II itu.

Masalah keterlambatan finalisasi data di PDSS harus menjadi bahan evaluasi, baik bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Pihak kementerian harus memberikan catatan bagi sekolah-sekolah yang lalai dalam finalisasi data ke PDSS. Kepala dinas pendidikan di masing-masing daerah harus memberikan teguran keras bagi kepala sekolah dan wakil sekolah yang membuat kesalahan.

“Para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang lalai harus dievaluasi. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” papar politisi kelahiran Gresik, Jawa Timur itu.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu berharap proses SNBP berjalan dengan baik dan transparan. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru itu harus terbuka dan fair. Jangan ada permainan, titipan, dan kongkalikong.

“SNBP harus berjalan sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada permainan di belakangnya,” tegas Gus Hilman.

SNBP merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Seleksi itu diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi.

Para siswa-siswi yang berprestasi mempunyai kesempatan melanjutkan ke pendidikan tinggi tanpa harus mengikuti ujian tertulis. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor, prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. (SP)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Hindari Acara Seremonial yang Boroskan Anggaran

    Di Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Hindari Acara Seremonial yang Boroskan Anggaran

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Surabaya – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menghindari kegiatan seremonial yang mengakibatkan pemborosan anggaran. Menurutnya, acara seremonial tersebut tanpa disadari cukup mengganggu fokus pencapaian dari anggaran yang telah dialokasikan. Hal itu disampaikan Tomsi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi […]

  • Erick Thohir Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN

    Erick Thohir Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsinNews–Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung pada September mendatang. Pelaporan itu mundur dari sebelumnya yang dijadwalkan pada akhir Juli. Erick mengatakan saat ini dana pensiun itu sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah diaudit, kata dia dana […]

  • Sekjen DPR Buka Kegiatan Bimtek Website DPR

    Sekjen DPR Buka Kegiatan Bimtek Website DPR

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Blog Anggota DPR RI melalui Website DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Dalam kesempatan itu, Indra menegaskan bahwa, di tengah tuntutan transparansi yang tinggi, prinsip peningkatan kualitas komunikasi publik DPR menjadi kebutuhan strategis. Utamanya, dalam menjawab tantangan konsumsi […]

  • Airlangga Belak-Belakan Tidak akan Dukung Anies Baswedan

    Airlangga Belak-Belakan Tidak akan Dukung Anies Baswedan

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta_InfomsiNews–Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengonfirmasi partai berlambang pohon beringin itu tidak akan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Airlangga membenarkan dukungan Golkar kemungkinan hanya diberikan kepada capres Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. “Itu sangat benar,” kata Airlangga, saat ditanya mengenai Partai Golkar yang disebut […]

  • Pemkot Jakarta Utara Akan Tindaklanjuti Kasus Perdagangan Orang di Lokalisasi Gang Royal

    Pemkot Jakarta Utara Akan Tindaklanjuti Kasus Perdagangan Orang di Lokalisasi Gang Royal

    • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Pemkot Jakarta Utara akan menindaklanjuti kasus perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Gang Royal, Jalan Rawa Bebek Selatan RT 02 RW 13 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menanggapi adanya kasus prostitusi berkedok lowongan pekerjaan wanita muda di daerah Kelurahan Penjaringan, Jakarta […]

  • Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

    Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Satori (ST) dan Heri Gunawan alias Hergun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kedua tersangka masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan. “Ya jadi […]

expand_less