Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Demi Berantas Korupsi dan Narkoba, PKB Siap Sokong Anggaran Triliunan Rupiah untuk KPK-PPATK-BNN

Demi Berantas Korupsi dan Narkoba, PKB Siap Sokong Anggaran Triliunan Rupiah untuk KPK-PPATK-BNN

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 76
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia berharap dukungan ini dapat mendorong kinerja ketiga lembaga tersebut menjadi lebih baik lagi.

Dukungan tersebut disampaikan Abdullah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Ketua KPK, Ketua PPATK, dan Kepala BNN di Gedung DPR RI pada Kamis (10/7/2025). Rapat ini membahas rancangan kerja dan keuangan (RKA) serta rancangan kerja pemerintah (RKP) kementerian/lembaga untuk tahun 2026, serta laporan pemerintah pusat.

Abdullah mengapresiasi kinerja KPK, BNN, dan PPATK yang dinilainya telah bekerja keras dan menunjukkan banyak perbaikan. Ia menyoroti perbaikan sistem KPK, seperti digitalisasi dan pelaporan, serta penelusuran praktik judi online (judol) oleh PPATK. Menurut Abdullah, judol merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi-sendi kehidupan, sama halnya dengan korupsi. Ia menekankan bahwa pemblokiran rekening saja tidak cukup, mengingat adanya agen-agen yang membuat rekening baru, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius.

Tak hanya itu, Abdullah juga memuji kinerja BNN yang telah bekerja keras di lapangan. Hasil kunjungan spesifiknya menunjukkan kondisi memprihatinkan di beberapa daerah, seperti provinsi yang hanya memiliki dua BNNK.

Melihat kinerja yang telah dicapai, Abdullah menegaskan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran ini agar KPK, PPATK, dan BNN bisa bekerja lebih optimal di masa mendatang.

Adapun usulan tambahan anggaran yang diajukan:

KPK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,4 miliar.

PPATK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp1,19 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp199 miliar.

BNN mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp2,1 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp1 triliun.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolri Jenderal Listyo

    Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Adalah Mandat Reformasi

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap institusinya terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (25/1), Kapolri secara terbuka menyatakan penolakan dan menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden RI. Dalam forum tersebut, Kapolri memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang […]

  • Gibran

    Gibran Skema Makan Siang Gratis dari India untuk Diterapkan di Indonesia

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa ia sedang mempelajari skema makan siang gratis dari India, yang telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah gizi dan kebutuhan nutrisi masyarakat. Pembelajaran ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintahannya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memperkenalkan program yang tepat dan efisien. Wali Kota Surakarta, Gibran […]

  • Puan Maharani jadi Satu-satunya Pimpinan DPR RI yang Hadir di Upacara HUT RI di IKN

    Puan Maharani jadi Satu-satunya Pimpinan DPR RI yang Hadir di Upacara HUT RI di IKN

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, Puan Maharani akan menjadi satau-satunya unsur Pimpinan Ketua DPR RI yang akan menghadiri Undangan Perayaan 17 Agustus 2024, di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Cak Imin mengatakan, Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi satu-satunya pimpinan yang dijadwalkan menghadiri upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia di […]

  • Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Menurut Toha, sikap tegas Presiden untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan […]

  • Ternyata Hasil Mediasi di PN Bogor Tidak ada Kata Damai di Kasus Sengketa Tanah Niko Mamesah dan Summarecon Bogor

    Ternyata Hasil Mediasi di PN Bogor Tidak ada Kata Damai di Kasus Sengketa Tanah Niko Mamesah dan Summarecon Bogor

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Bogor, Msinews.com – Informasi penting untuk anda kali ini terkait masalah sengketa tanah ahli waris niko mamesah dengan PT Summarekon Bogor dengan anak perusahaannya PT Kencana Jaya Property yang sampai hari ini, pada kamis 6 maret 2025 tidak ada Solusi penyelesaiannya. Kasus ini bakal melebar kemana-mana karena dampaknya tidak saja kepada ahli waris Niko Mamesah […]

  • Gus Ipul Laporkan Progres Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo

    Gus Ipul Laporkan Progres Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo

    • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

      msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025). Didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekjen Kemensos Robben Rico, serta Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh […]

expand_less