Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Cak Imin Siap Hadir di KPK Besok Sebagai Saksi.

Cak Imin Siap Hadir di KPK Besok Sebagai Saksi.

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Cak Imin

Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan bakal hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Jadwal kedatangan Cak Imin besok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker pada tahun 2012 lalu.

Cak Imin menyakinkan akan hadir di KPK, Kamis besok. Ia menyebut pemanggilan dirinya hanya sebagai saksi dugaan kasus Kemenaker 12 tahun silam.

“Ya pasti besok saya datang ke KPK. Semua ini tentu proses dan hal biasa karena undangan saya sebagai saksi. Saya dimintai datangan, ya pasti kita akan hadir,” kata Cak Imin pada awak media di kantor DPP Partai NasDem, Rabu 6/9/2023

Cak Imin akan bersedia hadir di KPK besok pagi untuk diperiksa sebagai saksi. Dia mengukap ketidak hadiran kemarin disebabkan berbeturan acara di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Di Kalimantan kata cak Imin berencana membuka forum MTQ internasional. Namun, acara itu batal dibuka oleh Cak Imin kemarin siang.

Untuk diinformasikan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI terjadi di Kemnaker pada 2012 saat Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans. KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Adapun nama-nama yang sudah dikantongi KPK diantaranya Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker; Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Untuk diketahui ketiganya belum ditahan dengan alasan KPK masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti.

Kemarin, KPK memanggil Reyna Usman untuk ditanya seputar perencanaan pengadaan sistem proteksi TKI, kemudian pelaksanaan lelangnya. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ucapkan Selamat Idulfitri 1446 H, Presiden Prabowo ; Perkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial

    Ucapkan Selamat Idulfitri 1446 H, Presiden Prabowo ; Perkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial

    • calendar_month Selasa, 1 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Presiden RI Ke-8, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia. Adapun, ucapan tersebut disampaikan dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, 30 Maret 2025. “Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan […]

  • PWI Jawa Tengah Dorong PercepatanPenyelesaian Masalah di PWI Pusat demi Marwah Organisasi

    PWI Jawa Tengah Dorong PercepatanPenyelesaian Masalah di PWI Pusat demi Marwah Organisasi

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Semarang,msinews.com — PWI Provinsi Jawa Tengah mendorong penyelesaian masalah yang saat ini membelit PWI Pusat, demi penyelamatan marwah organisasi profesi kewartawanan tertua ini. Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah Amir Machmud NS didampingi Wakil Sekretaris Aris Syaefudin menjelaskan beberapa hal menyangkut kemelut tersebut, khususnya hubungan Pengurus Harian PWI Pusat dan Dewan Kehormatan (DK), berkaitan dengan dugaan […]

  • Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Berikut informasi tentang penyelenggara negara tingkat Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total penyelenggara negara bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN, atau BUMD sudah melaporkan harya kekayaannya ke LHKPN KPK dengan total 404.761, sementara […]

  • Kasus Dugaan Korupsi Keluarga Besar Presiden RI

    Dugaan Korupsi ke Keluarga Presiden RI, Melebar Dipublik

    • calendar_month Selasa, 24 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Dugaan korupsi, yang dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara kepada keluarga besar Presiden RI makin melebar dikancah publik. TPDI Laporkan Jokowi, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep ke KPK. Kasus dugaan korupsi ke Keluarga Presiden terhendus ketika lembaga besar persatuan Advokat beserta pembela demokrasi mengambil langkah […]

  • Sekjen Kemensos Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat di Maluku Utara

    Sekjen Kemensos Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat di Maluku Utara

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Malulut,msinews.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico meninjau persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Provinsi Maluku Utara pada Minggu (25/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, dia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda lantaran dengan sigap menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Adapun pada kunjungan tersebut, turut hadir perwakilan […]

  • Mantan Ketua MK: KPU dan Bawaslu Tidak Boleh Tunduk pada Tekanan DPR

    Mantan Ketua MK: KPU dan Bawaslu Tidak Boleh Tunduk pada Tekanan DPR

    • calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, angkat bicara terkait rencana hak angket DPR yang akan diajukan berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Dalam pernyataannya pada Sabtu (24/2/2024), Jimly menyoroti perlunya independensi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dari tekanan politik. Baca juga : […]

expand_less