Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Satori (ST) dan Heri Gunawan alias Hergun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kedua tersangka masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan.

“Ya jadi memang pemanggilan hari ini masih dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan. Masih dibutuhkan juga keterangan-keterangan dari yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Budi kepada wartawan, di Jakarta, pasa Senin 15 Septemberc2025.

Menurut Budi, tim penyidik KPK masih mendalami konstruksi perkara, termasuk peran masing-masing dua tersangka.

“Sehingga untuk melengkapi dalam proses penyidikan ini ya didalami lagi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara HG dan saudara ST,” kata Budi.

Budi menjelaskan, dalam pemeriksaan kedua tersangka hari ini, KPK menelusuri pengesahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR BI dan OJK, serta pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

“Kemudian didalami juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Mengapa kemudian program sosial itu anggarannya menyasar ke pihak-pihak yang diduga terkait oleh saudara HG dan saudara ST. Yang kemudian juga diduga bahwa anggaran dari PSBI itu tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya,” jelas Budi.

Budi menambahkan, penyaluran dana CSR BI dan OJK yang seharusnya untuk program sosial masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi gaya hidup mewah, oleh karena itu KPK akan mendalami hal ini.

“Justru mulai digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, baik pembelian aset ataupun keperluan lainnya. Nah itu yang didalami atas peran-peran ataupun perbuatan dari saudara HG dan saudara ST,” ungkapnya.

Dalam rangka pengusutan perkara ini, KPK juga telah meminta keterangan dari pihak Bank Indonesia, OJK, serta yayasan-yayasan yang menjadi pelaksana program sosial.

Sebagai informasi, Satori dan Heri Gunawan merupakan anggota Komisi XI DPR saat kasus dugaan korupsi ini terjadi, yakni pada periode 2020 hingga 2022. Meski sudah berstatus tersangka, keduanya masih belum ditahan hingga saat ini.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mencari Formulasi Terbaik soal Aturan Biaya Kuliah Usai Kenaikan UKT Dibatalkan

    Mencari Formulasi Terbaik soal Aturan Biaya Kuliah Usai Kenaikan UKT Dibatalkan

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Forum Legislasi dengan Tema “Mencari Formulasi Terbaik soal Aturan Biaya Kuliah Usai Kenaikan UKT Dibatalkan”berlangsung Ruang PPID Gedung Nusantara I,Komplels Parlemen,RI, Senayan, Jakarta,Selasa (28/5/2024). Diskusi menghadirkan para pembicara diantaranya Wakil ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikry Faqih (virtual),Anggota Komisi X DPR RI […]

  • Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. “Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES […]

  • Bupati Indramayu Jalani Hari Pertama Magang di Kantor Kemendagri

    Bupati Indramayu Jalani Hari Pertama Magang di Kantor Kemendagri

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim menjalani hari pertama magang di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/5/2025). Lucky tiba di Kantor Kemendagri sejak pukul 07.30 WIB dan diterima langsung oleh Mendagri pada pukul 08.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Mendagri memberikan sejumlah arahan sebelum Lucky memulai masa magang selama tiga bulan ke depan di […]

  • Mensesneg Pratikno

    Mensesneg Pratikno Bantah Surat Pengunduran Diri Mahfud MD dari Menko Polhum

    • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta, MSInews.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar bahwa Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Prof Mahfud MD, telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dalam konfirmasi kepada wartawan pada Jumat (26/1/2024), Pratikno menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat […]

  • Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    OLeh : H.Dr.Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA MASYARAKAT hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan pun terusik, karena beberapa komunitas merasa tidak terlindungi sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak bekerja dan berfungsi dengan efektif. Kekacauan yang menjadi bukti semakin tumpulnya […]

  • Kerja Sama GP Ansor dan RMS: Menteri UMKM Dukung Penuh ANSOR Stokis

    Kerja Sama GP Ansor dan RMS: Menteri UMKM Dukung Penuh ANSOR Stokis

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendukung penuh program Ansor Stokis sebagai langkah nyata dari Gerakan Pemuda Ansor untuk mengembangkan UMKM. Kementerian UMKM siap menjadi mitra strategis, dalam pembiayaan dan pengitegrasian data melalui proses digitalisasi. Demikian ditegaskan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam sambutannya pada acara peluncuran Program Ansor Stokis bekerja sama dengan PT […]

expand_less