Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengungkapkan ketentuan gubernur Jakarta diangkat langsung oleh presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), merupakan usulan dari Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi).

Menurut Heri Gunawan, usulan tersebut disampaikan oleh Bamus Betawi pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Baleg DPR RI pada 9 November 2023 lalu.

Baca juga : Kementerian ESDM : Program PPM Dongkrak Petani Kalau di Berau

Pada kesempatan itu, perwakilan dari Bamus Betawi, Zainuddin alias Haji Oding, menyampaikan keinginan agar gubernur DKJ memiliki dua wakil gubernur.

Dirinya menegaskan bahwa pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dapat dilakukan langsung oleh presiden tanpa melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami minta gubernur ini memiliki dua wakil gubernur,” ujar Zainuddin, dikutip YouTube TV Parlemen, Minggu 10/12/2023.

Sementara tanggapan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan pemahaman terkait penunjukan langsung oleh presiden.

“Maksudnya gubernur dan wakil gubernurnya?” tanya Achmad Baidowi.

Zainuddin menjelaskan meskipun ditunjuk langsung oleh presiden, klausul peraturan daerah turunan undang-undang ini diharapkan dapat merepresentasikan putra Betawi sebagai pendamping di pemerintahan.

Selain itu, Zainuddin juga mengusulkan agar wali kota dan wakil wali kota di DKJ dipilih melalui Pilkada untuk memastikan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam RDPU tersebut, perwakilan dari dua organisasi Betawi, yaitu Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982, diundang oleh DPR RI.

Baca juga : Bonyamin Tanggapi Keputusan Dewas KPK Terkait Firli Bahuri

Namun, Zainuddin menjelaskan bahwa saat ini sudah tidak ada dualisme antara kedua organisasi tersebut, karena keduanya telah bersatu menjadi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Zainuddin, yang sebelumnya menjadi ketua di Bamus Suku Betawi 1982, kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Humas DPD RI Bahas Standar Pelayanan Informasi bersama Kemenpan RB

    Humas DPD RI Bahas Standar Pelayanan Informasi bersama Kemenpan RB

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Standar Layanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik DPD RI kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Setjen DPD RI, Taufik Jatmiko di Ruang Majapahit, Gedung B, Lantai III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). “Humas dan […]

  • Ordo OFM Indonesia Gelar Seminar Kebangsaan : Iman, Kebijakan Publik dan Keadilan Ekologis

    Ordo OFM Indonesia Gelar Seminar Kebangsaan : Iman, Kebijakan Publik dan Keadilan Ekologis

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Ordo Fratrum Minorum (OFM) Provinsi St. Michael Malaikat Agung Indonesia akan menggelar Seminar Kebangsaan dengan tema : Iman, Kebijakan Publik dan Keadilan Ekologis: Refleksi Kebangsaan 80 Tahun Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Ekologis. Diselenggarakan  dalam rangka memperingati 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 800 Tahun Kidung Segenap Ciptaan, serta 10 Tahun Ensiklik Laudato Si. Acara ini akan […]

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

  • Suripto: Jejak Seorang Yang Selalu berdiri di Titik Paling Sulit

    Suripto: Jejak Seorang Yang Selalu berdiri di Titik Paling Sulit

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Oleh: Radhar Tribaskoro TIDAK banyak orang yang meninggalkan jejak seperti Suripto. Namanya tidak selalu tercatat di halaman depan sejarah, tetapi langkah-langkahnya membentuk garis bawah dari perjalanan republik ini. Ia hadir di masa-masa yang serba tegang, ketika negara belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri, ketika keberanian lebih sering berwujud kesunyian ketimbang sorak-sorai. Suripto memilih berada di […]

  • Wakil Ketua MPR RI,Yandri Susanto : Tuntaskan Revisi UU Polri

    Wakil Ketua MPR RI,Yandri Susanto : Tuntaskan Revisi UU Polri

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Usulan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat layak menjadi RUU inisiatif DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR.RI , Yandri Susanto. “Revisi UU Polri sangat layak menjadi RUU inisiatif DPR. Karenanya saya berharap pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat segera menuntaskan pembahasannya,” kata Yandri  kepada awak media di Jakarta […]

  • Yasonna Laoly: Arahan PDI-P Terkait Larang Mundur dari Kabinet, Menteri lainnya??

    Yasonna Laoly: Arahan PDI-P Terkait Larang Mundur dari Kabinet, Menteri lainnya??

    • calendar_month Sabtu, 27 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengonfirmasi ketaatannya terhadap arahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait larangan menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah menteri PDI-P untuk mundur dari posisi menteri […]

expand_less