Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
  • visibility 240
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak peduli apabila ada pihak yang tidak setuju dengan pengaturan jam kerja yang dibagi dua baik untuk ASN dan swasta.

“Terkait jam kerja kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju ya monggo-monggo saja, silakan. Misalnya, ‘saya pemilik gedung ini tidak setuju’. Mau ya pagi hari masuk jam kerja setengah 8, silakan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/7/2023).

“Ini kan kita FGD (Focus Group Discussion) bagaimana memberikan solusi, ada dari masyarakat juga bagaimana kalau jam kerja kita bagi dua, ya kita fasilitasi,” imbuhnya.

Sementara untuk di Pemprov DKI Jakarta sendiri akan melakukan dua sesi atau sif kerja. Rencana ini masih tahap uji coba penerapan jam masuk dengan fleksibilitas 90 menit.

Dengan begitu, pegawai dapat waktu luang 90 menit dari jam masuk yang ditentukan, namun jam pulang juga akan lebih lambat.

“Artinya kalau masuk 07.30 WIB tapi fleksibel 90 menit, tapi dia akan nambah (kerja) sampai sore. Itu nanti kita rapat lagi,” ungkapnya. Meski diterapkan uji coba masuk kerja dia sif, Pemprov DKI Jakarta masih tetap melakukan kajian untuk memutuskan penerapan fleksibilitas masuk kerja ini.

Meski diterapkan uji coba masuk kerja dia sif, Pemprov DKI Jakarta masih tetap melakukan kajian untuk memutuskan penerapan fleksibilitas masuk kerja ini.

“Menpan RB memang sampaikan (usul), memang diberikan fleksibilitas, ini saya hanya kombinasikan saja dalam rangka pengentasan salah satunya transportasi. Tidak diberi fleksibilitas ke DKI, tapi diberi pilihan jam 07.30 WIB atau 09.30 WIB. Itu masih dibahas, belum ada keputusan,” tandasnya. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi X DPR Berharap Venue PON XXI 2024 Dapat Dioptimalkan untuk Sentra Pelatihan Atlet Muda dan Berbakat di Aceh

    Komisi X DPR Berharap Venue PON XXI 2024 Dapat Dioptimalkan untuk Sentra Pelatihan Atlet Muda dan Berbakat di Aceh

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Banda Aceh,msinews.com-Dula BUlan lagi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara,tepatnya pada 8-20 September 2024. Oleh Karena itu, baik Pemerintah Pusat maupun darrag terus melakukan renovasi dan pembangunan di berbagai venue beberapa cabang olahraga (cabor). Demikian kata Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal. Hal tersebut itu guna memberikan […]

  • Melky Laka Lena : Pentingnya Musyawarah Mufakat Selesaikan Kasus Pemecatan Ratusan Nakes di NTT

    Melky Laka Lena : Pentingnya Musyawarah Mufakat Selesaikan Kasus Pemecatan Ratusan Nakes di NTT

    • calendar_month Sabtu, 13 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Terkait pemecatan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terjadi di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, seharusnya persoalan itu dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagai solusi yang adil. “Komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, Bupati, dan Kepala Dinas terus berlangsung. Semoga melalui musyawarah mufakat, kita […]

  • Rakor Desk Pemberantasan, Kemenko Polkam Komitmen Memutus Jaringan Narkoba Demi Masa Depan Bangsa

    Rakor Desk Pemberantasan, Kemenko Polkam Komitmen Memutus Jaringan Narkoba Demi Masa Depan Bangsa

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Dalam memutus rantai jaringan internasional Narkoba Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan anak bangsa dari ancaman peredaran gelap bahaya Narkoba. Hal ini sebagai bentuk ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah untuk memutuskan rantai jaringan Narkoba baik Nasional dan Internasional demi keselamatan masa depan anak bangsa Indonesia. […]

  • AWG Tutup Bulan Solidaritas Palestina 2024 dengan FGD dan Grand Launching Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza

    AWG Tutup Bulan Solidaritas Palestina 2024 dengan FGD dan Grand Launching Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta- Aqsa Working Group (AWG) pada hari ini, Jumat (29/11) menutup rangkaian kegiatan Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2024 yang telah digelar kurang lebih selama sebulan di November. BSP 2024 yang dilaksanakan di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, ditutup dengan Focus Group Discussion (FGD) bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) […]

  • Bakrie Untuk Negeri Kembali Salurkan Dana  Bagi Korban Gempa Flores,NTT

    Bakrie Untuk Negeri Kembali Salurkan Dana Bagi Korban Gempa Flores,NTT

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Program CSR “Bakrie Untuk Negeri” kembali menyalurkan bantuan dana untuk Korban Gempa Flores, NTT. Melalui pilar khusus “penanganan kebencanaan” yang dijalankan secara sinergis melalui unit Bakrie Tanggap, Bakrie Untuk Negeri kembali menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp.130.100.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Donasi tahap pertama senilai Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sudah disalurkan […]

  • DPR Desak Penegakan Hukum Tegas terhadap 13 Korporasi Kasus Karhutla, Termasuk Penyitaan Aset

    DPR Desak Penegakan Hukum Tegas terhadap 13 Korporasi Kasus Karhutla, Termasuk Penyitaan Aset

    • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengapresiasi langkah Polri yang menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak asing dan pemilik manfaat akhir (beneficial owner) perusahaan. Firman menilai penegakan hukum terhadap korporasi menjadi […]

expand_less