Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Hasan Basri Komitmen Lindungi PMI

Hasan Basri Komitmen Lindungi PMI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 21 Jul 2024
  • visibility 210
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kaltara,msinews.com- Bentuk komitmen dalam pelindungan terhadap masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) yang bekerja dan akan bekerja di luar negeri, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri melaksanakan sosialisasi bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sabtu (20/7/2024).

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Komite III DPD RI dengan BP2MI di Jakarta beberapa waktu lalu, terdapat beberapa komitmen yang sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan tindak lanjut antara rapat kerja Komite III DPD RI dan BP2MI dan ini merupakan tindak lanjut yang kami lakukan untuk masyarakat dalam rangka sosialisasi untuk penempatan pekerja migran di luar negeri,” tutur Hasan Basri saat pelaksanaan Sosialiasi Penempatan dan Pelindungan PMI.

Lebih lanjut lelaki yang saat ini dipercayakan sebagai Dewan Pembina KADIN Kaltara ini menjelaskan, untuk diketahui bersama banyak pekerja-pekerja Indonesia yang mendapatkan perlakuan kurang baik di luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut sehingga kedua pihak berkomitmen agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi bagi para calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri harus mendaftarkan dirinya ke agen-agen penyalur pekerjaan resmi yang terdaftar di BP2MI.

“Hari ini kita sosialisasikan agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang ingin bekerja di luar negeri tidak di tempat yang ilegal,” kata Hasan Basri, Ketua PBSI Kaltara ini.

Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara mengatakan, saat ini sudah ada tiga negara yang bekerja sama dengan BP2MI yang mengakomodasi para pekerja dari Indonesia, di antaranya ada Jepang, Jerman dan Korea Selatan. Calon PMI tidak dipungut biaya sepeserpun (zero cost), bahkan dari tiga negara tersebut yang menyediakan segala akomodiasi administrasi dan uang saku.

“Kita berharap BPM2I dapat memperkuat kerja sama dan memperluas ke negara lainnya seperti negara di Eropa dan Arab. Mudah-mudahan sosialiasi ini bermanfaat khususnya kita yang berada di wilayah perbatasan Kaltara sehingga tidak terjadinya lagi perlakuan yang tidak menyenangkan bagi para PMI. Apalagi kondisi geografis kita bertetangga dengan daerah Sabah, Tawau Malaysia,” harap Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Wilayah Kaltara ini.
Kata Sekretaris Umum Hipmi Kaltara ini, kedepannya para PMI juga akan didaftarkan BPJS Kesehatan dari pemerintah sebab para PMI salah satu penyumbang devisa terbesar.

“Penyumbang devisa di bawah migas, yang cukup besar sekitar Rp 160 triliun pertahun,” ujar Hasan Basri.

Di tempat yang sama Kepala Sub Koordinasi BP3MI Kaltara Wina Veronika Anggalo menuturkan saat ini penempatan tahun ini, pihaknya sudah menempatkan sebanyak 289 orang yang bekerja di Jerman, Papua Nugini dan negara lainnya.

“Nantinya masyarakat bisa mendaftarkan ke agen-agen resmi. Dan pendaftaran saat ini tidak pernah lagi dilakukan secara offline, melainkan semua melalui online, ” kata Wina demikian  sapaan akrabnya. *sp.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Halangi Investasi Ratusan Triliun, Komisi VII: Polisi Harus Tindak Tegas Ormas Nakal

    Halangi Investasi Ratusan Triliun, Komisi VII: Polisi Harus Tindak Tegas Ormas Nakal

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah menyoroti batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia akibat ulah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dia mendesak pihak kepolisian menindak tegas dan menangkap para anggota ormas yang nakal tersebut. Kaisar mengatakan, dirinya prihatin dengan batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia. Padahal, mendatangkan investasi yang nilainya begitu besar […]

  • Kunjungi Manggarai Timur, Mendagri Pastikan Percepatan Pemulihan Pascagempa

    Kunjungi Manggarai Timur, Mendagri Pastikan Percepatan Pemulihan Pascagempa

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MSINEWS,MATIM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung penanganan pascagempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan pascagempa bumi yang melanda sejumlah daerah di Provinsi NTT. Mendagri memastikan berbagai dukungan dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemulihan […]

  • Perintah MA ke KPU : Cabut Aturan Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Perintah MA ke KPU : Cabut Aturan Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

    • calendar_month Jumat, 31 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 174
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Usia calon kepala daerah baik gubernur,di Indonesia tidak lagi 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Hal tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepajang tidak dimaknai berusia sebagaimana disebutkan […]

  • BGN Catat Baru 20 Persen SPPG Miliki SLHS

    BGN Catat Baru 20 Persen SPPG Miliki SLHS

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 293
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total hampir 20 ribu SPPG yang terdaftar secara nasional, sekitar 20 persen di antaranya mengantongi sertifikasi (SLHS). Hal ini dikatakan Kepala BGN Dadan Hindayana saat melakukan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) […]

  • Ribuan Orang Tunggu Paus Fransiskus di Pinggir Jalanan Jakarta

    Ribuan Orang Tunggu Paus Fransiskus di Pinggir Jalanan Jakarta

    • calendar_month Jumat, 6 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta  msinews.com– Ribuan orang di berbagai jalan di Jakarta menunggu Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia menuju Papua Nugini, Jumat (6/9/2024). Mereka menunggu di pinggir jalan yang akan dilalui Paus Fransiskus setelah meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Merdeka Timur. Di sepanjang Jalan Sudirman misalnya, orang-orang dari pagi telah menunggu pemimpin umat Katolik sedunia tersebut. […]

  • World Water Forum ke-10 Buka Peluang Investasi Pembangunan Infrastruktur Air

    World Water Forum ke-10 Buka Peluang Investasi Pembangunan Infrastruktur Air

    • calendar_month Minggu, 5 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menciptakan peluang investasi untuk pembangunan infrastruktur air. Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti, dalam keterangannya Minggu (5/4/2024) di Jakarta. Nani menuturkan untuk mencapai target akses air minum yang aman, adil dan terjangkau pada tahun 2030 […]

expand_less