Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Halangi Investasi Ratusan Triliun, Komisi VII: Polisi Harus Tindak Tegas Ormas Nakal

Halangi Investasi Ratusan Triliun, Komisi VII: Polisi Harus Tindak Tegas Ormas Nakal

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
  • visibility 172
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah menyoroti batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia akibat ulah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dia mendesak pihak kepolisian menindak tegas dan menangkap para anggota ormas yang nakal tersebut.

Kaisar mengatakan, dirinya prihatin dengan batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia. Padahal, mendatangkan investasi yang nilainya begitu besar tidaklah mudah. Butuh berbagai upaya untuk meyakinkan para pengusaha agar mau berinvestasi.

“Ini sudah mau berinvestasi, tapi malah batal gara-gara ormas nakal yang menjadi biang keroknya,” terang Kaisar, Rabu (12/2/2025).

Dia mengatakan, tindakan ormas nakal yang mengganggu investasi itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi mereka sudah berani menutup jalan, bahkan menyegel industri yang sudah mempunyai izin dan beroperasi.

Tindakan para anggota ormas itu, kata Kaisar, sangat merugikan para investor. Aksi ormas nakal itu menjadikan investor enggan dan takut berinvestasi di Indonesia. Akhirnya negara yang dirugikan.

Legislator asal Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan, tindakan ormas nakal itu sudah seperti preman. Mereka bukan lagi ormas, tapi sudah menjelma menjadi penjahat.

Mereka telah melakukan penghalangan, menebar teror, dan merugikan investor. Tindakan mereka sudah melanggar hukum. Dia pun mendesak pihak kepolisian untuk turun tangan melakukan penerbitan ormas nakal.

Ormas itu sudah meresahkan masyarakat, sehingga harus tindak tegas dan ditangkap. Ormas nakal harus diberi pelajaran, sehingga tidak sewenang-wenang. Mereka harus tunduk dengan aturan hukum.

“Polisi harus melakukan penertiban, menindak tegas, dan menangkap anggota ormas nakal,” beber Kaisar.

Politisi kelahiran Probolinggo, Jawa Timur itu menambahkan, jika ormas nakal tidak ditindak, maka mereka akan terus berulah, mengganggu iklim investasi, dan pada akhirnya akan mengganggu perekonomian negara.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan bahwa kerugian akibat ulah ormas nakal mencapai ratusan triliun rupiah untuk investasi industri.

Kerugian itu tidak hanya dari pengeluaran anggaran yang dikeluarkan investor, tapi juga investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia. Menurut Sanny, aktivitas ormas menjadi salah satu kendala besar untuk industri. Namun, hal itu sering tidak muncul di permukaan.

“Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada langkah nyata untuk menerbitkan ormas nakal agar tidak mengganggu invetasi di Indonesia,” pungkas Kaisar. ** EB.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

    Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, […]

  • Soal Sinyal Navigasi Pesawat Diserang, DPR Desak Investigasi Total AirNav dan Bandara

    Soal Sinyal Navigasi Pesawat Diserang, DPR Desak Investigasi Total AirNav dan Bandara

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta-Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty angkat bicara soal Gangguan sinyal GPS pesawat komersial kembali terjadi dan kini dinilai mengancam serius keselamatan penerbangan nasional Indonesia. Adapun, Fenomena GPS interference atau gangguan sinyal GPS di ruang udara Indonesia mulai menjadi sorotan serius setelah dilaporkan terjadi berulang dalam dua periode berbeda pada April dan Mei 2026. […]

  • TNI AD dan TWP AD Groundbreaking Pembangunan Ribuan Rumah Non-Dinas Prajurit dan PNS

    TNI AD dan TWP AD Groundbreaking Pembangunan Ribuan Rumah Non-Dinas Prajurit dan PNS

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– TNI Angkatan Darat (TNI AD) bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking)(groundbreaking), pembangunan ribuan unit  rumah non-dinas bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (9/3/2025). Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya TNI AD meningkatkan kesejahteraan prajurit dan […]

  • Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Mendagri Imbau Pemda Terdampak Tingkatkan Kewaspadaan

    Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Mendagri Imbau Pemda Terdampak Tingkatkan Kewaspadaan

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di wilayah yang terdampak sebaran abu erupsi Gunung Anak Krakatau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemda diminta terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan layanan publik dengan kondisi daerah masing-masing. Penjelasan tersebut disampaikan Mendagri pada Konferensi Pers Menjaga Keberlangsungan Layanan Pemerintah dan Pendidikan di Wilayah […]

  • Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Tangerang,msinews.com – Kebijakan Pemerintahan menetapkan larangan penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg pada setiap pengecer mulai 1 Februari 2025, membuat beberapa wilayah mengalami kelangkaan. Kelangkaan LPG 3 kg tersebut, salah satunya terjadi di sejumlah wilayah Tangerang, kini masyarakat rela berjuang dan harus berkeliling mencari agen yang terdekat. Warung yang sudah terbiasa menyetok LPG […]

  • Pariwisata dan Budaya Berperan Strategis dalam Penciptaan Lapangan Kerja

    Pariwisata dan Budaya Berperan Strategis dalam Penciptaan Lapangan Kerja

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    TANAH DATAR — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengembangan kedua sektor tersebut mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah saat menghadiri Festival Minangkabau 2026 di […]

expand_less