Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
  • visibility 240
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Karawang,msinews.com-Mengingat strategisnya peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga ini perlu melakukan evaluasi ke dalam. Alasannya adalah, lembaga ini perlu penguatan internal mengingat bahwa target audiens adalah seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, SDM BPIP harus memenuhi syarat agar pengimplementasian Pancasila tidak hanya sekedar program. Juga, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila di tahun mendatang semakin kompleks.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) perlu dilibatkan untuk membantu penyiapan SDM BPIP dalam rangka pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. SDM BPIP harus terlepas dari kepentingan politik suatu partai, golongan, suku ataupun ras. Harus independen dan juga memenuhi syarat untuk menjadi ujung tombak.

Demikian ditegaskan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakari di sela-sela FGD Ketiga Kaji Ulang UUD 1945 yang mengambil thema, “Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila Di Era Reformasi”, yang diadakan di Universitras Buana Perjuangan (UBP), Karawang, Sabtu (13/07/2024). Acara yang diselenggarakan UBP dan Forum Komunikasi (FOKO) Purnawirawan TNI-Polri dihadiri 125 perguruan tinggi dari 26 provinsi seluruh Indonesia.

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (kedua dari kiri) dalam FGD Ketiga Kaji Ulang UUD 1945 dengan thema, “Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila Di Era Reformasi”, di Universtias Buana Perjuangan, Karawang, Sabtu (13/07/2024).

“Apa pentingnya BPIP ini, kan kita sudah bahas sejak awal. Pancasila menjadi Dasar Negara kita, dasar dalam kehidupan bernegara. Dan juga menjadi falsafah pandangan hidup kita. Jadi betapa penting Pancasila. Nah untuk itu, gimana mengimplementasikan Pancasilanya kepada sekian ratus juta rakyat Indonesia. Ini harus ada lembaga yang mengendalikan ini, itulah BPIP,” ujar Kiki Syahnakri yang merupakan salah satu inisiator dari Kaji Ulang UUD 1945. .

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kiki, “Betapa pentingnya BPIP tapi isi dari BPIP ini para politisi atau orang-orang yang ke-Pancasila-an-nya belum cukup. Yang politisi masih punya banyak kepentingan kemudian yang ditunjuk itu pancasilanya belum cukup ya belum mampu berkecimpung dalam wadah BPIP ini.”

Wakasad tahun 2000-2002 ini berharap bahwa, ke depannya perlu diadakan evaluasi terutama terkait siapa saja yang cocok duduk di dalam BPIP ini. BPIP bukan untuk kaum politisi. Menurutnya, perguruan tinggi seperti Universitas Gadjahmada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Brawijaya (UB) yang memiliki prodi Pendidikan Pancasila perlu diikutsertakan. UBP juga ada Prodi tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

„Yang pertama-tama harus dimengerti, karena Pancasila itu milik bangsa dan negara Indonesia, mereka yang berada di sini harus independen dan tidak boleh terkait dengan politik praktis. Yang kedua adalah, mereka yang berada di BPIP, harus memililki pemikiran tentang Pancasila dan konsep implementasi nilai-nilainya termasuk tantangan Pancasial di masa depan,“ tegas Kiki Syahnakri.

Berkaitan dengan itu, Kiki Syahnakri mengusulkan, Lemhannas RI perlu dilibatkan dan difungsikan sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan dalam hal, terutama, perekrutan orang-orang yang akan mengisi BPIP. Rekrutmen di BPIP itu harus sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Terkait dengan Kaji Ulang UUD 1945, mantan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) ini menyakin inisiatif dan langkah yang diambil. Hanya saja, Kiki mengakui, tantangan sangat berat. Karena banyak orang nyaman dengan sistem dan situasi yang sangat sesuai dengan pemikiran pragmatis mereka. Dan, ketika proses Amendemen UUD 1945, Amerika Serikat menempatkan National Democratic Institute (NDI) sebagai konsultan. Akibatnya, saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang sangat komplek masalahnya.

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri

“Yang diperlukan sekarang adalah kekuatan moral, kekuatan bangsa. Kekuatan itu ada pada kaum intelektual. Negeri ini dulu dimerdekakan oleh para intelektual. Boedi Oetomo itu intelektual, BPUPKI itu juga intelektual. Belakangan dalam mempertahankan kemerdekaan baru ada TNI di situ kan. Maka perlu penggalangan kelompok intelektual tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga harus digalang. Kalau bangsa Indonesia bulat kekuatan ini siapa pun tidak bisa bisa membendung kaji ulang ini,“ lanjut Kiki Syahnakri.

Amendemen tidak cocok, masih menurut Kiki, untuk memperbaiki UUD 1945 yang sudah diganti pasal-pasalnya. Yang dilakukan terhadap UUD 1945 itu bukan amendemen, tetapi pergantian karena sampai 97% pasal diubah. Kaji ulang itu menitikberatkan dari titik awal keberangkatan yakni UUD 1945 yang asli. Lalu ada perubahan secara addendum. Dari kaji ulang ini, mana yang baik dan sesuai dengan Pancasila akan diteruskan, yang tidak baik dan tidak sesuai dengan Pancasila akan dihilangkan.

„Yang perlu dilakukan sekarang adalah menyiapkan kaji ulang. Saran kami, itu kan ada komite konstitusi kelengkapan MPR. Komite konstitusi ini yang akan melakukan kaji ulang. Orang-orang yang akan mengkaji ulang bukan dari politisi tetapi dari ahli tata negara yang independen dan bebas dari kepentingan. Sehingga berpikir jenih. Ini demi masa depan bangsa dan negara,“ ujar Kiki Syahnakri.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Kateketik KWI, Mgr. Seno Ngutra Ajak Umat Katolik Tetap Teguh dalam Iman,dan Teruslah Berbuat Kebaikan

    Ketua Kateketik KWI, Mgr. Seno Ngutra Ajak Umat Katolik Tetap Teguh dalam Iman,dan Teruslah Berbuat Kebaikan

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 261
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Ketua Komisi Keteketik Konferensi Waligereja Indonesia,Mgr. Seno Ngutra, mengajak umat Katolik untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan hidup dan terus berbuat baik. Ajakan Uskup Amboina tersebut disampaikan saat misa konsebran Inkulturasi Indonesia Timur dalam peringatan pesta nama Gereja Paroki St. Stanislaus Kostka, Kranggan, Bekasi Barat,Keuskupan Agung Jakarta, dalam misa Inkulturasi Indonesia Timur dalam rangka Peringatan […]

  • Resmi: Kejagung Tahan Anggota DPD RI Praksi PDIP Ismail Thomas

    Resmi: Kejagung Tahan Anggota DPD RI Praksi PDIP Ismail Thomas

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja mengumumkan bahwa Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pertambangan Sendawar Jaya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Ismail ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan Tipikor terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. “Saya […]

  • Kunjungi Mabesad, Menhan Sjafrie Bahas Kebutuhan TNI AD Bersama KSAD

    Kunjungi Mabesad, Menhan Sjafrie Bahas Kebutuhan TNI AD Bersama KSAD

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Menhan disambut Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta jajaran pejabat utama TNI AD. KSAD Jenderal Maruli, dalam kesempatan itu melaporkan berbagai kebutuhan dan perkembangan terkini satuan-satuan TNI AD […]

  • Mensos Ajak Para Kepala Daerah Se- Kalteng  Entaskan Kemiskinan Ekstrem

    Mensos Ajak Para Kepala Daerah Se- Kalteng Entaskan Kemiskinan Ekstrem

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM, Palangka Raya — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar provinsi ini dapat semakin menurunkan angka kemiskinan yang saat ini sudah tergolong rendah. “Kalteng ini provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, dan ini […]

  • Kepala BNPB Bersama Kasad Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

    Kepala BNPB Bersama Kasad Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    PULANG PISAU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (19/10). Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan kondisi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau dan […]

  • Vonis DKPP

    Vonis DKPP Terhadap KPU Tidak Pengaruhi Pencalonan Gibran

    • calendar_month Senin, 5 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com. – Vonis DKPP (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Heddy Lugito, menegaskan pelanggaran kode etik yang diterima Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, beserta enam anggota KPU lainnya tidak memiliki dampak terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Pada hari Senin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Heddy menyatakan […]

expand_less