Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
  • visibility 52
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lubuklinggau msinews.com – Ketua Presidium Sumsel Barat Wahisun Wais Wahid ,SE,mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sumsel Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers , Rabu (29/5/2024).

“Semoga dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi, CDOB SUMSEL BARAT dapat segera terealisasi, dan kami juga berharap agak Pak Jokowi dapat menyerap aspirasi pemekaran Provinsi baru Sumsel Barat diakhir massa jabatannya.” kata Wahisun Wais Wahid didampingi Sekjen Presidium Sumsel Barat, Kenny, SH.

Presiden RI Jokowi dijadwalkan mengunjungi Sumatra Selatan (Sumsel) pada 28-29 Mei. Jadwal Kunker tersebut mundur menjadi 30-31 Mei 2024.

Adapun, kunker Presiden Joko Widodo di 5 wilayah kabupaten/kota di Sumsel diproyeksikan dua hari, masing-masing di Kota Lubuklinggau, Kabuptan Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

Diketahui, Sumatera Selatan Barat merupakan Nama yang calon Daerah Otonomi Baru di wilayah Pulau Sumatra. Pembentukan Daerah Otonomi Baru dilakukan guna mendorong pembangunan serta kemajuan suatu negara.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat Administrasi, Teknis, dan Fisik Kewilayahan.

Syarat Administrasi berupa persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan persetujuan Bupati/ Wali Kota yang akan menjadi wilayah Provinsi Baru, serta persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur dari Provinsi Induk, juga mendapat Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

“Syarat ini sudah dan sedang diperjuangkan oleh Dewan Presidium Sumsel Barat dalam memperoleh persetujuan secara administrasi tersebut.” kata Menurut Ketua Presidium Sumsel Barat.

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi (Foto : Istimewa)

Ada pun syarat Teknis meliputi”Berbagai faktor mendasar, seperti Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Kependudukan, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, dan faktor lain yang menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Ekonomi,” papar Wahisun Wais Wahid, SE.

Sementara, Fisik Kewilayahan mensyaratkan paling tidak ada lima (5) Kabupaten Kota yang tergabung dalam pembentukan provinsi baru. Syarat ini sudah terpenuhi dengan bergabungnya 6 (enam) kabupaten/kota menyepakati terbentuknya provinsi baru Sumsel Barat.

Provinsi Sumatera Selatan Barat terdiri dari Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang.

Sebagaimana diketahui bahwa, Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pembukaan UUD 1945. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B menyatakan, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan sistem Desentralisasi atau yang disebut dengan Otonomi Daerah.

Pembentukan daerah yang otonom atau yang biasa disebut dengan pemekaran daerah pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penataan daerah yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Adapun, penataan daerah merupakan tuntutan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang maju, dengan perkembangan masyarakat yang kian modern, sehingga memerlukan public service (sistem pelayanan publik) dengan akses yang cepat dan mudah.

Sedangkan, birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pelayanan masyarakat merupakan hal penting karena berhubungan dengan kebutuhan dan berkaitan dengan manusia dalam society comminity( komunitas masyarakat banyak).

Tentang Luas Wilayah DOB Sumatera Selatan Barat

Luas wilayah DOB Sumsel Barat mencapai 19.997,18 km persegi atau setara dengan 22,90% dari keseluruhan luas Provinsi Sumatra Selatan yang mencapai 87.017,14 km persegi.

Deklarasi Presidium dilaksanakan pada 14 April 2016 di Hotel Bukit Selero Kabupaten Lahat. Dihadiri oleh perwakilan Senator tiap kabupaten/kota, yakni Firdaus dari Kabupaten Lahat, Wahisun Wais Wahid dari Kabuaten Musi Rawas, Armansyah dari Kota Pagar Alam, Hendi Budiono dari Kota Lubuk Linggau.

Hadir juga Windera Safri dari Kabupaten Empat Lawang, Sapran Suprano dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Wahisun Wais Wahid, SE terpilih sebagai Ketua dan Kenny, SH sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat. **

[MSINews Biro SumselBabel/Syamsul Noor].

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Update Terkini Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir, KAI Daop 1 Jakarta Sampaikan Permohonan Maaf Atas Keterlambatan Sejumlah KA

    Update Terkini Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir, KAI Daop 1 Jakarta Sampaikan Permohonan Maaf Atas Keterlambatan Sejumlah KA

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 (Daop 1) Jakarta mencatat peningkatan jumlah penumpang pada keberangkatan hari Minggu (26/1/2025) sebanyak lebih dari 35 ribu penumpang. Berdasarkan pantauan hingga pukul 09.00 WIB, jumlah kereta api jarak jauh yang dijalankan sebanyak 69 perjalanan, dengan kapasitas 37.932 tempat duduk. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko […]

  • Direktur LSP-WHI Sahlan Taro, Nyatakan Siap Maju DPR RI 2024

    Direktur LSP-WHI Sahlan Taro, Nyatakan Siap Maju DPR RI 2024

    • calendar_month Sabtu, 28 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Direktur LSP-WHI (Lembaga Sertifikasi Profesi Wisata Hasanah Indonesia) Hi. Sahlan Toro, siap bertarung di Pemilu 2024 perahu Partai Umat. Ia akan memperebutkan kursi anggota DPR RI No. 2 Daerah Pilihan (Dapil) Jogjakarta. Kejutan politik menyelimuti Daerah Pemilihan (Dapil) Istimewa Yogyakarta (DIY) menjelang Pemilu 2024. Hi. Sahlan seorang tokoh yang dikenal sebagai Direktur […]

  • Kembali Marak Wabah PMK, Hindun Anisah Minta Kementan segera Lakukan Vaksinasi

    Kembali Marak Wabah PMK, Hindun Anisah Minta Kementan segera Lakukan Vaksinasi

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Jakarta.msinews.com-Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan ini merebak di beberapa daerah, harus segera disikapi serius oleh Kementerian Pertanian. Pasalnya, lonjakan PMK semakin hari semakin meningkat, bahkan menyebabkan kematian pada hewan ternak, terutama sapi. “Laporan dari beberapa daerah di Lamongan, Lumajang (Jawa Timur) dan Rembang (Jawa Tengah), PMK mulai meningkat. Kementan harus segera melakukan […]

  • BREAKINGNEWS, MKD DPR RI Lakukan Penertiban dan Tindak Tegas Pemalsuan Pelat Nomor DPR

    BREAKINGNEWS, MKD DPR RI Lakukan Penertiban dan Tindak Tegas Pemalsuan Pelat Nomor DPR

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI secara tegas akan melakukan penertiban dan menindak tegas penggunaan pelat nomor palsu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam bersama dengan Habiburokhman sehubungan dengan banyaknya kasus pemalsuan plat nomor DPR RI yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Menurut Nazarudin, ulah oknum tersebut sangat […]

  • Tabrakan

    Tabrakan Berdarah Antara KA Turangga dan KA Bandung Raya di Jawa Barat

    • calendar_month Jumat, 5 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Bandung, MSINews.com –  Kecelakaan tabrakan antara Kereta Api (KA) Turangga relasi Surabaya Gubeng-Bandung dengan Commuterline Bandung Raya terjadi di Km 181+700, petak jalan antara Stasiun Haurpugur-Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (5/1/2024) pukul 06.15 WIB. Diduga, kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan sinyal atau miskomunikasi antara masinis kedua kereta api tersebut, seperti yang dilansir […]

  • Komisi XI Soroti Rendahnya Literasi Asuransi dan Dampak Co-Payment terhadap Kepercayaan Konsumen

    Komisi XI Soroti Rendahnya Literasi Asuransi dan Dampak Co-Payment terhadap Kepercayaan Konsumen

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan pentingnya literasi keuangan serta perlindungan konsumen dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Asuransi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin […]

expand_less