Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
  • visibility 95
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lubuklinggau msinews.com – Ketua Presidium Sumsel Barat Wahisun Wais Wahid ,SE,mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sumsel Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers , Rabu (29/5/2024).

“Semoga dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi, CDOB SUMSEL BARAT dapat segera terealisasi, dan kami juga berharap agak Pak Jokowi dapat menyerap aspirasi pemekaran Provinsi baru Sumsel Barat diakhir massa jabatannya.” kata Wahisun Wais Wahid didampingi Sekjen Presidium Sumsel Barat, Kenny, SH.

Presiden RI Jokowi dijadwalkan mengunjungi Sumatra Selatan (Sumsel) pada 28-29 Mei. Jadwal Kunker tersebut mundur menjadi 30-31 Mei 2024.

Adapun, kunker Presiden Joko Widodo di 5 wilayah kabupaten/kota di Sumsel diproyeksikan dua hari, masing-masing di Kota Lubuklinggau, Kabuptan Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

Diketahui, Sumatera Selatan Barat merupakan Nama yang calon Daerah Otonomi Baru di wilayah Pulau Sumatra. Pembentukan Daerah Otonomi Baru dilakukan guna mendorong pembangunan serta kemajuan suatu negara.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat Administrasi, Teknis, dan Fisik Kewilayahan.

Syarat Administrasi berupa persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan persetujuan Bupati/ Wali Kota yang akan menjadi wilayah Provinsi Baru, serta persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur dari Provinsi Induk, juga mendapat Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

“Syarat ini sudah dan sedang diperjuangkan oleh Dewan Presidium Sumsel Barat dalam memperoleh persetujuan secara administrasi tersebut.” kata Menurut Ketua Presidium Sumsel Barat.

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi (Foto : Istimewa)

Ada pun syarat Teknis meliputi”Berbagai faktor mendasar, seperti Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Kependudukan, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, dan faktor lain yang menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Ekonomi,” papar Wahisun Wais Wahid, SE.

Sementara, Fisik Kewilayahan mensyaratkan paling tidak ada lima (5) Kabupaten Kota yang tergabung dalam pembentukan provinsi baru. Syarat ini sudah terpenuhi dengan bergabungnya 6 (enam) kabupaten/kota menyepakati terbentuknya provinsi baru Sumsel Barat.

Provinsi Sumatera Selatan Barat terdiri dari Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang.

Sebagaimana diketahui bahwa, Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pembukaan UUD 1945. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B menyatakan, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan sistem Desentralisasi atau yang disebut dengan Otonomi Daerah.

Pembentukan daerah yang otonom atau yang biasa disebut dengan pemekaran daerah pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penataan daerah yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Adapun, penataan daerah merupakan tuntutan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang maju, dengan perkembangan masyarakat yang kian modern, sehingga memerlukan public service (sistem pelayanan publik) dengan akses yang cepat dan mudah.

Sedangkan, birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pelayanan masyarakat merupakan hal penting karena berhubungan dengan kebutuhan dan berkaitan dengan manusia dalam society comminity( komunitas masyarakat banyak).

Tentang Luas Wilayah DOB Sumatera Selatan Barat

Luas wilayah DOB Sumsel Barat mencapai 19.997,18 km persegi atau setara dengan 22,90% dari keseluruhan luas Provinsi Sumatra Selatan yang mencapai 87.017,14 km persegi.

Deklarasi Presidium dilaksanakan pada 14 April 2016 di Hotel Bukit Selero Kabupaten Lahat. Dihadiri oleh perwakilan Senator tiap kabupaten/kota, yakni Firdaus dari Kabupaten Lahat, Wahisun Wais Wahid dari Kabuaten Musi Rawas, Armansyah dari Kota Pagar Alam, Hendi Budiono dari Kota Lubuk Linggau.

Hadir juga Windera Safri dari Kabupaten Empat Lawang, Sapran Suprano dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Wahisun Wais Wahid, SE terpilih sebagai Ketua dan Kenny, SH sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat. **

[MSINews Biro SumselBabel/Syamsul Noor].

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agus Andrianto Sebut Polri Tak Akan Puas Diri Meski Kepercayaan Publik Meningkat 76,4 Persen

    Agus Andrianto Sebut Polri Tak Akan Puas Diri Meski Kepercayaan Publik Meningkat 76,4 Persen

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Wakapolri, Komjen Agus Andrianto, menyebut bahwa Polri tak akan puas diri meski hasil survei tingkat kepercayaan publik meningkat sebesar 76,4 % pada Juli 2024. Menurut Agus Andrianto Jenderal Bintang Tiga itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini tentu ada campur tangan pengawasan dari pihak eksternal, salah satunya Kompolnas RI. Berdasarkan survei indikator, tingkat kepercayaan […]

  • Komisi IX Desak Pemerintah Berikan Sanksi Aplikator yang Tak Penuhi BHR ke Driver Ojol

    Komisi IX Desak Pemerintah Berikan Sanksi Aplikator yang Tak Penuhi BHR ke Driver Ojol

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta) – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengaku jengkel dan kesal atas sikap dari aplikator gojek online yang tidak mematuhi perintah Presiden Prabowo yang sudah mengintruksikan agat memberikan jatah Bonus Hari Raya (BHR) kepada para driver. Hal ini disampaikan Irma terkait keluhan dan ancaman aksi dari Indonesia — Driver ojek online (ojol) mengancam […]

  • Gegara Aniaya Pegawai Magang Kabid BKD Lampung Dicopot

    Gegara Aniaya Pegawai Magang Kabid BKD Lampung Dicopot

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Geger DRZ, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, dilaporkan dikarena ada dugaan menganiaya AF, pegawai magang BKD Provinsi Lampung, Selasa (8/8/2023) akhirnya Dicopot dari jabatannya. Menanggapi persoalan tersebut Inspektur Inspektorat Lampung Fredy mengatakan, saat diperiksa, DRZ mengaku telah menganiaya AF. Dia menyebut Geburnur Arinal telah menarik kembali situs jabatan dari […]

  • Terbaru! KPK Bakal Dalami Sejumlah Anggota DPR Komisi XI Terima Dana CSR BI-OJK

    Terbaru! KPK Bakal Dalami Sejumlah Anggota DPR Komisi XI Terima Dana CSR BI-OJK

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Menyoal perkembangan terbaru terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan secara tegas pihaknya akan mendalami sejumlah Anggota DPR RI Komisi XI sebagian besar diduga menerima dana program sosial. Hal ini ditegaskan Ketua KPK Setyo Budiyanto, bahwa pihaknya mengungkap […]

  • Pj Bupati Lambar Paparkan Capaian Kinerja Triwulan Pertama 2024

    Pj Bupati Lambar Paparkan Capaian Kinerja Triwulan Pertama 2024

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Lampung, MSINews.com – Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Lampung Barat, Nukman, secara rinci memaparkan 10 aspek capaian kinerja kepada tim evaluasi Kemendagri. Dalam evaluasi tersebut, aspek pertama yang disorot adalah inflasi. Nukman menjelaskan bahwa hingga minggu pertama tahun 2024, indeks perkembangan harga Kabupaten Lampung Barat menunjukkan tren stabil melalui tiga komoditas utama: beras, daging sapi, dan […]

  • Politisi PDIP Ajak Masyarakat Jaga Kehangatan pada Pemilu 2024

    Politisi PDIP Ajak Masyarakat Jaga Kehangatan pada Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 27 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Politisi PDIP Dapil Lampung I Mukhlis Basri, dengan tegas menyuarakan pesan perdamaian dan kebersamaan menjelang Pemilihan Umum 2024. Ia menekankan Pemilu bukanlah momen untuk memecah belah, melainkan harus dijadikan sebagai pesta kebersamaan yang meriah, setara dengan kegembiraan. Baca juga : Oknum Warga dan Pemkab Monokwari Diduga Serobot Lahan 115 Hektar. Lebih lanjut, […]

expand_less