Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
  • visibility 177
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lubuklinggau msinews.com – Ketua Presidium Sumsel Barat Wahisun Wais Wahid ,SE,mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sumsel Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers , Rabu (29/5/2024).

“Semoga dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi, CDOB SUMSEL BARAT dapat segera terealisasi, dan kami juga berharap agak Pak Jokowi dapat menyerap aspirasi pemekaran Provinsi baru Sumsel Barat diakhir massa jabatannya.” kata Wahisun Wais Wahid didampingi Sekjen Presidium Sumsel Barat, Kenny, SH.

Presiden RI Jokowi dijadwalkan mengunjungi Sumatra Selatan (Sumsel) pada 28-29 Mei. Jadwal Kunker tersebut mundur menjadi 30-31 Mei 2024.

Adapun, kunker Presiden Joko Widodo di 5 wilayah kabupaten/kota di Sumsel diproyeksikan dua hari, masing-masing di Kota Lubuklinggau, Kabuptan Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

Diketahui, Sumatera Selatan Barat merupakan Nama yang calon Daerah Otonomi Baru di wilayah Pulau Sumatra. Pembentukan Daerah Otonomi Baru dilakukan guna mendorong pembangunan serta kemajuan suatu negara.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat Administrasi, Teknis, dan Fisik Kewilayahan.

Syarat Administrasi berupa persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan persetujuan Bupati/ Wali Kota yang akan menjadi wilayah Provinsi Baru, serta persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur dari Provinsi Induk, juga mendapat Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

“Syarat ini sudah dan sedang diperjuangkan oleh Dewan Presidium Sumsel Barat dalam memperoleh persetujuan secara administrasi tersebut.” kata Menurut Ketua Presidium Sumsel Barat.

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi (Foto : Istimewa)

Ada pun syarat Teknis meliputi”Berbagai faktor mendasar, seperti Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Kependudukan, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, dan faktor lain yang menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Ekonomi,” papar Wahisun Wais Wahid, SE.

Sementara, Fisik Kewilayahan mensyaratkan paling tidak ada lima (5) Kabupaten Kota yang tergabung dalam pembentukan provinsi baru. Syarat ini sudah terpenuhi dengan bergabungnya 6 (enam) kabupaten/kota menyepakati terbentuknya provinsi baru Sumsel Barat.

Provinsi Sumatera Selatan Barat terdiri dari Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang.

Sebagaimana diketahui bahwa, Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pembukaan UUD 1945. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B menyatakan, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan sistem Desentralisasi atau yang disebut dengan Otonomi Daerah.

Pembentukan daerah yang otonom atau yang biasa disebut dengan pemekaran daerah pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penataan daerah yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Adapun, penataan daerah merupakan tuntutan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang maju, dengan perkembangan masyarakat yang kian modern, sehingga memerlukan public service (sistem pelayanan publik) dengan akses yang cepat dan mudah.

Sedangkan, birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pelayanan masyarakat merupakan hal penting karena berhubungan dengan kebutuhan dan berkaitan dengan manusia dalam society comminity( komunitas masyarakat banyak).

Tentang Luas Wilayah DOB Sumatera Selatan Barat

Luas wilayah DOB Sumsel Barat mencapai 19.997,18 km persegi atau setara dengan 22,90% dari keseluruhan luas Provinsi Sumatra Selatan yang mencapai 87.017,14 km persegi.

Deklarasi Presidium dilaksanakan pada 14 April 2016 di Hotel Bukit Selero Kabupaten Lahat. Dihadiri oleh perwakilan Senator tiap kabupaten/kota, yakni Firdaus dari Kabupaten Lahat, Wahisun Wais Wahid dari Kabuaten Musi Rawas, Armansyah dari Kota Pagar Alam, Hendi Budiono dari Kota Lubuk Linggau.

Hadir juga Windera Safri dari Kabupaten Empat Lawang, Sapran Suprano dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Wahisun Wais Wahid, SE terpilih sebagai Ketua dan Kenny, SH sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat. **

[MSINews Biro SumselBabel/Syamsul Noor].

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemecatan 249 Nakes di Manggarai, Komisi IX DPR : Negara Belum Hargai Jerih Payah Ratusan Nakes dan Bidan

    Pemecatan 249 Nakes di Manggarai, Komisi IX DPR : Negara Belum Hargai Jerih Payah Ratusan Nakes dan Bidan

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti kasus pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) Non-ASN  dan gagalnya 500-an bidan pendidik yang sedianya akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Politisi dari Fraksi Partai PKS itu mengungkapkan, dua peristiwa ini mencerminkan jika penghargaan atas profesi tenaga kesehatan masih minim di Indonesia. Padahal belum lama […]

  • Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Pemegang HGU,Demi Hadapi Puncak Karhutla 2026

    Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Pemegang HGU,Demi Hadapi Puncak Karhutla 2026

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian/ lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dalam penanggulangan puncak karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026). Agenda ini […]

  • Skandal Korupsi

    Firli Bahuri Diberhentikan, Empat Calon Pengganti Muncul

    • calendar_month Jumat, 29 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Hari ini, Firli Bahuri resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan langkah ini, terbuka peluang bagi empat calon yang dapat diajukan oleh Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai […]

  • Dua Warga Taman Kencana Kembali Ngadu ke DPRD, Gubernur DKI

    Dua Warga Taman Kencana Kembali Ngadu ke DPRD, Gubernur DKI

    • calendar_month Selasa, 14 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Dua Warga Taman Kencana, Suhari dan Mantan RT.01 Rohim, terus melakukan upaya agar akses jalan di Verbenia II, Tegal Alur, Jakarta Barat, dipagar besi segera dibuka. Tujuan dua warga itu yakni, ingin gerbang dibukan dan fungsi jalan dikebalikan seperti master plan Proyek sebelumnya. Kendati demikian, informasi keterbukaan pihak pengembang dan pemerintah administrasi […]

  • Terdakwa Kasus Janji Jabatan dan Proyek Kab. Lampung Selatan Menangis

    Terdakwa Kasus Janji Jabatan dan Proyek Kab. Lampung Selatan Menangis

    • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.News–Terdakwa penggelapan uang dengan modus janji jabatan kepala dinas PU dan Proyek 20 miliar rupiah di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menangis pada Bandar Lampung Selasa, 8/8/20224 Dikutip Lampung TV, terdakwa Akbar menceritakan diintimidasi seseorang di Rutan Wayhui Bandarlampung agar tidak mengaitkan perkaranya dengan Bupati Nanang Ermanto dan isterinya Winarni. Akbar Bintang Putranto menangis karena dicecar […]

  • Mendagri Harap Pemda, TP PKK, dan Posyandu Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

    Mendagri Harap Pemda, TP PKK, dan Posyandu Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pemerintah daerah (Pemda), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi Papua dapat berkolaborasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Harapan tersebut disampaikan Mendagri pada acara Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu […]

expand_less