Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RDP dengan Pakar Pendidikan

Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RDP dengan Pakar Pendidikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 21 Jun 2024
  • visibility 361
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menerima tiga pakar pendidikan untuk memberikan masukan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Biaya Pendidikan.

Dalam kesempatan itu Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI mengundang tiga pakar pendidikan, yakni Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D (rektor Universitas Paramadina), Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M. Pd. (UPI Bandung), dan Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D (Yarsi).

Mantan wakil Gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi masukan-masukan dari para pakar pendidikan terkait biaya pendidikan yang dipandang sangat dibutuhkan dalam Panja Biaya Pendidikan nanti.

“Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital. Dimana Index human capital kita terendah di beberapa negara di Asia,” kata Dede usai RDP Panja Biaya Pendidikan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Adapun masukan-masukan ini kata dia akan berdampak pada produktivitas generasi ke depan, yang hanya 52%. Itu artinya kita akan kalah jauh dengan berbagai negara lainnya dalam melakukan kompetisi nantinya.

“Pendidikan bukan hanya sekedar sekolah, tetapi mencari outputnya, tentang kemampuan siswa dalam mengolah pikirannya, adabnya, karakternya dan kemampuan sosial lainnya. Itu semua dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai perguruan tinggi.”kata Dede Yusuf.

Ketidakfokusan dukungan pemerintah itulah sehingga banyak persoalan yang muncul terkait dengan biaya-biaya pendidikan.

Nah,terkait dengan biaya pendidikan yang memang tidak ada yang murah. Menurutnya ilmu itu ada biaya, maka harus ada pengorbanan. Menjadi murah karena ada subsidi negara di dalamnya. Tetapi itu belum cukup, tapi karena yang ditanggung Negara hanya tiga puluh persen, sementara sisanya, 70 persen ditanggung oleh orang tua atau keluarga.

“Bagaimana kedepannya agar intervensi negara lebih besar lagi melalui anggaran pendidikan. Karena dari anggaran pendidikan itu, ternyata ada anggaran yang lebih besar yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk biaya pendidikan ada di kementerian/lembaga lain dalam posisi idle . Artinya ada 100 triliun anggaran pendidikan yang tidak terpakai. Padahal sejatinya hal itu bisa digunakan untuk membiayai pendidikan tingga dan PAUD, sehingga pendidikan tidak berbiaya mahal,” paparnya.

Oleh karena itulah pihaknya bersyukur dibentuknya Panja Biaya Pendidikan ini. Sehingga bisa melihat, mendalami, dan memfokuskan semuanya terkait biaya pendidikan di negeri ini. Serta mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Hingga hasil dari Panja ini akan diserahkan ke pihak pemerintah dalam bentuk rekomendasi. ** DM.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov NTT Serahkan Dokumen Usulan Gelar Pahlawan Nasional Herman Yoseph Fernandez kepada Kemensos RI

    Pemprov NTT Serahkan Dokumen Usulan Gelar Pahlawan Nasional Herman Yoseph Fernandez kepada Kemensos RI

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,JAKARTA-Pemerintahan Provinsi NTT, secara resmi menyerahkan dokumen usulan gelar pahlawan nasional kepada anggota Tentara Pelajar, Herman Yoesef Fernandez kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Pihak Pemprov diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi NTT, Ibu Maria Threda Da Ona Desipung, S.Kom didampingi staf Ibu Merlin,dan diterima langsung oleh Direktur Pemberdayaan […]

  • Markas Polda Lampung

    Markas Polda Lampung Ditembak Orang Tak Dikenal, Polisi Masih Selidiki Kejadian

    • calendar_month Minggu, 7 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Bandar Lampung MSINews.com – Markas Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang terletak di Jalan Pramuka, Rajabasa, Bandar Lampung menjadi sasaran tembakan dari orang tak dikenal (OTK). Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (6/4/2024) pagi kemarin. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, mengungkapkan bahwa pelaku penembakan diduga menggunakan mobil yang melintas sekitar pukul 04.00 WIB […]

  • TNI AL Memberikan Pelatihan dan Turut Andil Dalam Pelaksanaan Tugas PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun

    TNI AL Memberikan Pelatihan dan Turut Andil Dalam Pelaksanaan Tugas PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

      Msinews.com – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antar lembaga dengan turut berpartisipasi dalam memberikan pelatihan menembak yang diselenggarakan oleh Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kesiapan dan kemampuan personel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menjalankan […]

  • Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Salah satu langkah strategis untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu dekat akan memberikan sertifikasi bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi bisnis dan perlindungan HAM pekerja. Direktur Kerja Sama HAM, Kementerian Hukum […]

  • Polda Papua

    Polda Papua Siapkan Pasukan Tambahan, Buru KKB di Pinggiran

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Jakarta – Polda Papua siapkan tambahan personel di Kabupaten (Kab) Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua Pegunungan terkait ulah KKB dua hari lalu. Ulah KKB baru-baru ini membakar rumah DPRD, kios dan menembak 2 warga sipil. “Kita akan kirim perkuatan tambahan, nanti Dirkrimum dia kirim untuk kita melakukan investigasi di sana menyeluruh,” kata Kapolda Papua Irjen Mathius […]

  • PHK Tembus di Angka 23.470 Orang, DPR Minta JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

    PHK Tembus di Angka 23.470 Orang, DPR Minta JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 272
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Angka Pemmutusan Hubungan Kerja -PHK telah mencapai 23 ribu orang sepanjang enam bulan di tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin ayas meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) . Untuk itu ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, […]

expand_less