Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Olahraga » Ketua KONI Ingatkan,  Atlet Tidak Boleh Jadi Korban Dualisme Kepengurusan Cabor

Ketua KONI Ingatkan,  Atlet Tidak Boleh Jadi Korban Dualisme Kepengurusan Cabor

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
  • visibility 180
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM– Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyayangkan adanya dualisme kepengurusan pada sejumlah organisasi cabang olahraga nasional.

Ia menilai dualisme akan berdampak pada menurunnya prestasi atlet yang akan mengikuti ajang olahraga.

“Jangan ego masing-masing membuat berkibarnya Merah Putih tersendat-sendat. Saya berprinsip
satu; atlet tidak boleh jadi korban dari dualisme organisasi,” ujar Marciano saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 12 Maret 2025.

Menurut Marciano, organisasi cabang olahraga merupakan wadah pembinaan para atlet untuk mengembangkan karirnya. Sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada organisasi tersebut
harus segera diselesaikan.

“Atlet itu hanya secara murni, tulus dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk Indonesia, kita-kita ini yang membina mereka, yang harus mewujudkan impian mereka,” kata dia.

Dualisme kepengurusan terjadi pada sejumlah cabang olahraga nasional seperti Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi), serta Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi).

Dualisme ini berdampak pada prestasi cabang olahraga seperti Tenis Meja yang sempat tidak dipertandingkan pada PON Papua 2021. Atlet Tenis Meja juga absen pada ajang internasional seperti SEA Games pada tiga edisi yakni 2017, 2019 dan 2021.

Kepala BIN Periode 2011-2018 itu mengimbau pengurus organisasi cabang olahraga untuk tetap menjaga kekompakan. Tujuannya agar olahraga menjadi sarana persatuan bangsa Indonesia.

“Mereka yang ada di 3 cabang olahraga ini (PTMSI, Ikasi dan Pordasi), kalau melihat olahraga sebagai pemersatu bangsa, perbedaan itu mereka bisa selesaikan,” ucap Marciano.

Marciano menambahkan, KONI juga dapat mendorong penyelesaian dualisme dalam organisasi cabang olahraga tersebut. Namun, persoalan ini akan lebih cepat selesai bila semua pihak sepakat menyelesaikan persoalan. “Jangan ada pihak yang memberikan ‘angin’,” katanya.

KONI Minta Permenpora Organisasi Olahraga Prestasi Direvisi
Ketua KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman merespons terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Lingkup Olahraga Prestasi. Menurutnya, aturan tersebut menimbulkan polemik dalam
kepengurusan KONI.

“Memang harus diakui (Permenpora 14/2024) menimbulkan keresahan anggota KONI. Anggota
KONI itu siapa? yaitu 38 KONI provinsi, 514 KONI kabupaten/kota, dan 78 cabang olahraga. Itu resah, mengapa? Karena peraturan ini memangkas kepentingannya KONI pusat, sehingga banyak kewenangan kita yang ditarik ke Kemenpora,” kata Marciano kepada Eddy Wijaya.

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 28 Oktober 1954 itu menyatakan telah menulis surat permohonan revisi peraturan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. KONI juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi 10 DPR RI terkait
beleid tersebut.

“Mereka (DPR RI) akan menjembatani perbedaan pendapat antara Kemenpora
dengan KONI dan anggotanya,” ucap Marciano.

Marciano menjelaskan salah satu hal yang menjadi sorotan dari KONI adalah Pasal 10 Permenpora yang mengatur tentang kongres/musyawarah organisasi olahraga yang harus mendapat rekomendasi dari Kemenpora. Menurut Marciano hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Piagam Olimpiade (Olympic Charter).

Piagam tersebut menekankan independensi, otonomi, dan netralitas organisasi cabang olahraga dari intervensi politik.

Marciano khawatir aturan membuat International Olympic Committee (IOC) menilai Indonesia melanggar Piagam Olimpiade. Sehingga berbuah sanksi berat seperti penangguhan hak-hak
partisipasi dalam kompetisi hingga multi event internasional.

“Kemungkinan itu bisa terjadi
(Pemberian Sanksi), dan Indonesia di masa seperti sekarang ini jangan ditambah oleh masalah-masalah yang tidak perlu,” ucap Marciano.

Marciano menambahkan Permenpora juga telah ditelaah oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) lewat Fokus Grup Diskusi (FGD). Salah
satu hal yang menjadi sorotan adalah perumusan aturan yang tidak transparan dan tidak didukung
naskah akademik sehingga bertentangan dengan Olympic Charter.

“Saya apresiasi perhatian yang diberikan oleh perguruan tinggi yang juga memberikan kritik konstruktif terhadap Permenpora ini,” tutupnya. ** (sipress).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal ,Hasto Kristianto, pada Kamis (20/2/2025). Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih Kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Hasto ditahan terkait dugaan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan […]

  • KPK Tetapkan Kuncoro CS Tersangka Dugaan Kasus Bansos Beras

    KPK Tetapkan Kuncoro CS Tersangka Dugaan Kasus Bansos Beras

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan mantan Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic Kuncoro Wibowo sebagai tersangka. Kuncoro CS terjerat kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Lebih lanjut KPK turut menjerat lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka ialah Ketua […]

  • Paus Leo XIV Bicara Soal Antikekerasan

    Paus Leo XIV Bicara Soal Antikekerasan

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Vatikan,msinews.com-Pemimpin Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan,Paus Leo XIV mengatakan bahwa keputusan,hubungan,dan tindakan harus berakar pada antikekerasan. Dikatakan bahwa, untuk mempromosikan perdamaian memerlukan pelatihan hati dan pikiran orang-orang untuk peduli terhadap orang lain dan memahami kebaikan bersama. “Anak-anak dan kaum muda kita perlu merasakan budaya kehidupan, dialog, dan rasa saling menghormati. Di atas segalanya, […]

  • Demo Jakarta 12 Juni 2026, Ini Tuntutannya

    Demo Jakarta 12 Juni 2026, Ini Tuntutannya

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 358
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Informasi yang beredar,bahwa pada hari ini Jumat 12 Juni 2026,menjelang Salat Jumat akan ada aksi demo mahasiswa yang. Adapun sejumlah hal yang menjadi perhatian ,antara lain terkait jumlah mmassa. Rencananya, sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia bakal menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/6/2026) mulai pukul 09.00 WIB. Informasi […]

  • Kompetensi Etis, Garda Pembangunan Berkelanjutan

    Kompetensi Etis, Garda Pembangunan Berkelanjutan

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com- Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, Michell Suharli menegaskan, profesi akuntansi merupakan garda pembangunan ekonomi sebuah negara, karena ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaan menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Kode Etik sebagai garda, akuntan dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi mulia yang hidup dan hasil pekerjaannya berdampak baik bagi kehidupan publik. “Profesi akuntansi […]

  • SDR Desak Kejagung RI Selidiki Korupsi, Pengusaha Asal Lampung

    SDR Desak Kejagung RI Selidiki Korupsi, Pengusaha Asal Lampung

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 368
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – SDR Desak Kejagung RI terkait penyelidikan mendalam dugaan jaringan pengamanan hukum yang terlibat dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pengusaha asal Lampung, Muhammad Suryo. Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Direktur Eksekutif, Hari Purwanto, mendesak Kejagung RI agar  menyelidiki kasus pengamanan Hukum korupsi. Ia menyebut pengusaha asal Lampung SDR Desak Kejagung RI terkait […]

expand_less