Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemendag Rp 2,4 Trilun di 2025

DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemendag Rp 2,4 Trilun di 2025

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 15 Jun 2024
  • visibility 143
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Kabar baik datang dari Komisi VI DPR RI untuk Kementeran Perdagangan (Kemendag) atas usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 trilun di 2025.

Adapun, Persetujuan usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp2,4 triliun dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung untuk tiga sektor.

Pertama, adalah untuk peningkatan peran 46 Perwakilan Perdagangan di negara tujuan ekspor sebesar Rp900 miliar, kemudian untuk pengembangan perdagangan antar wilayah sebesar Rp700 miliar. Serta, untuk peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi sebesar Rp800 miliar.

Untuk diketahui, sebelumnya pagu indikatif tahun 2025 Kemendag berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebesar Rp1,6 triliun.

Anggaran ini diantaranya adalah untuk tiga sektor yakni program dukungan manajemen, program perdagangan dalam negeri dan program perdagangan luar negeri.

“Yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp1.375.326.283.000, program perdagangan dalam negeri sebesar Rp126.849.985.000, program perdagangan luar negeri sebesar Rp156.823.086.000,” kata Martin dalam kesimpulan Raker dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2024).

Sedangkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penambahan anggaran itu diperlukan untuk menggenjot target ekspor.

“Kita ini mau bersaing dengan negara lain, kita mau meningkatkan ekspor. Sementara kita punya ekspornya meningkat apalagi sekarang diminta untuk mengembangkan dari negara tradisional,” ungkapnya.

Selain menyetujui tambahan anggaran tahun 2025, terhadap realisasi serapan anggaran Kemendag pada tahun 2023, Komisi VI mengapresiasi serapan anggaran sebesar 97,53 persen, atau sebesar Rp1,3 triliun.

Untuk itu Komisi VI pun mendorong Kemendag untuk dapat meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024. ** DM.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Uchok Sky : Hibah Lahan 30 Hektare dari Meikerta Beban Kementerian PKP

    Uchok Sky : Hibah Lahan 30 Hektare dari Meikerta Beban Kementerian PKP

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Center for Budget Analysis (CBA() Uchok Sky Khadafi,menyoroti rencana hibah lahan seluas 30 hektare dari proyek Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan rumah rakyat bersubsidi. Ia mengingatkan Pemerintah khususnya Kementerian PKP, berhati-hati sebelum menerima hibah dari Meikarta. Menurutnya, Kementerian PKP perlu memastikan seluruh aspek legalitas dan status […]

  • RUU Pilkada Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Praksi PKS Masih Menolak

    RUU Pilkada Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Praksi PKS Masih Menolak

    • calendar_month Selasa, 21 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – RUU (Rancangan Undang-Undang keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Pilkada (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) telah disepakati menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI. Masa Persidangan ke-IX Tahun Sidang 2022-2023 pada 21 November 2023. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapatR, UU Pilkada Disetujui dengan dihadiri Wakil Ketua DPR […]

  • Pengusaha Tertipu Investasi Apartemen di Sakura Garden City

    Pengusaha Tertipu Investasi Apartemen di Sakura Garden City

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Seorang pegusaha diduga tertipu setelah menginvestasikan ratusan juta rupiah dalam pembelian dua unit apartemen di Sakura Garden City, Jl. Bina Marga, Cilangkap, Jakarta Timur. Supriyanto mengatakan awalnya ia membeli unit apartemen pada peluncuran tiga tahun lalu oleh PT Sayana Integra Properti, developer Sakura Garden City. Namun, kecewa terjadi ketika iming-iming pembayaran melalui […]

  • Mensos Perintahkan Jajaran Renovasi Rumah Penyandang Disabilitas Ganda di Ciamis

    Mensos Perintahkan Jajaran Renovasi Rumah Penyandang Disabilitas Ganda di Ciamis

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Ciamis,msinews.com- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sapaan akrabnya Gus Ipul memerintahkan jajarannya untuk merenovasi rumah Irah (52), seorang penyandang disabilitas ganda. Sentra Phalamarta Sukabumi pun langsung merenovasi kamar 3×4 meter yang ditinggali Irah. Kondisi kamar itu mulai rapuh. Dinding kamar itu tampak sudah berlubang di beberapa tempat dan hanya ditambal dengan triplek serta spanduk bekas. […]

  • Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Usulan skema royalti dalam proses revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengandung konsekuensi bahwa negara harus mengambil peran strategis. Sebab menurutnya, tanpa dukungan negara, mekanisme perlindungan tidak akan berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. “Tidak terdaftar pun menjadi kewajiban negara. Jadi hak ekonomi itu […]

  • Kemensos Tegaskan Anti-Intervensi di Tengah Megaproyek Sekolah Rakyat

    Kemensos Tegaskan Anti-Intervensi di Tengah Megaproyek Sekolah Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya untuk menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat rapat internal pada Jumat (11/7), menyusul peluncuran program yang diprediksi menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah tersebut. Tingginya potensi korupsi dalam proyek strategis pemerintah menjadi latar belakang utama instruksi […]

expand_less